syamsul alam agus

Flickr

2007-11-16T02:34:00.001+07:00

This is a test post from , a fancy photo sharing thing.

PASCA KONFLIK

2007-05-30T17:37:00.000+07:00

Kompas, 30 Mei 2007

Dana Pemulihan Poso Salah Sasaran

Palu, Kompas - Penyaluran dana pemulihan pascakonflik Poso sebesar Rp 58 miliar dinilai salah sasaran. Sebesar Rp 48 miliar dana itu ternyata dicadangkan untuk membiayai sejumlah proyek yang dilaksanakan dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso. Padahal, dana yang berasal dari pemerintah pusat itu sejak awal ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi warga Poso.

Ketua Barisan Muda Muslim Toposo Zulkifli Kay, Selasa (29/5), mengatakan, jika tujuan dana itu untuk pemberdayaan ekonomi warga, mengapa hanya Rp 10 miliar yang dibagikan kepada masyarakat.

Menurut Zulkifli, salah satu proyek yang sangat tidak berkait dengan pemberdayaan ekonomi warga Poso adalah penyaluran dana pemulihan untuk Bagian Informasi dan Komunikasi Pemkab Poso sekitar Rp 2,8 miliar. "Apa hubungan Infokom dengan peningkatan ekonomi warga," tanya Zulkifli.

Minggu lalu, Pemkab Poso telah menyalurkan Rp 10 miliar dana pemulihan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang besarnya Rp 150.000 sampai Rp 1 juta. Kelompok yang mendapatkan dana adalah kelompok yang telah mengajukan proposal kepada Pemkab Poso dan lolos verifikasi.

Menurut Zulkifli, pembagian dana dalam bentuk BLT juga kurang mendidik dan tidak tepat guna. Dikhawatirkan, masyarakat tidak menggunakan dana untuk modal kerja atau investasi, melainkan habis dikonsumsi.

Wakil Ketua DPRD Poso H Abdul Munim Liputo menilai, Pemkab Poso tidak memiliki konsep yang jelas tentang penyaluran dana pemulihan tersebut. Bahkan, Pemkab Poso dinilai tidak transparan dalam menggunakan dana tersebut. "DPRD sudah berkali-kali memanggil Bupati Piet Inkiriwang, tetapi tidak pernah dipenuhi," katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Poso M Nello yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dana Pemulihan menyatakan, seluruh dana pemulihan ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi.

Ia mengakui, Rp 48 miliar disalurkan dalam bentuk proyek yang ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi. Misalnya, pembangunan pasar, perbaikan irigasi, pengadaan bibit, dan pengadaan instalasi listrik di sejumlah desa. (rei)

DISKUSI PUBLIK FORUM MASYARAKAT TERBUKA

2007-05-29T17:38:00.000+07:00

“Liputan Peristiwa 22 Januari 2007: Telaah Peran Negara dalam Penegakan Hukum dan Merawat Rekonsiliasi di Poso”

Kedai Tempo, 13 April 2007

Kerjasama : AJI Kota Palu dan Yayasan TIFA

Moderator	:	Ade Wahyudi (Radio KBR 68H)
Narasumber	1	Usman Hamid (Kontras),
	2	Sidney Jones (International Crisis Group)
	3	Darlis Muhammad (AJI Kota Palu)
	4	Sisno Adi Winoto (Juru Bicara Mabes Polri)
Penanggap	:	Zumrotin K Susilo (Komnas HAM)

Moderator

Selamat siang kepada seluruh pemirsa, hari ini kita bertemu berbincang tentang liputan peristiwa 22 Januari 2007; telaah peran dalam penegakan hukum dan merawat rekonsiliasi di Poso. Acara ini disiarkan juga oleh Jaringan Radio KBR 68H seperti Radio Utan Kayu di Jakarta, Radio Best FM di Palu, Radio Bulava di Poso, dan Radio Nebula di Palu, Radio RAL di Palu Barat dan Radio Langgadopi di Tentena.

Terima kasih juga kepada bapak-ibu yang sudah hadir di kedai tempo, Utan Kayu

Saudara-saudara, kekerasan di Poso masih terus menarik untuk dibahas. Kalau biasanya kita dengar Poso dari perspektif Kepolisian dan Aktivis Kemanusiaan, bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat sipil sendiri?, Yayasan TIFA dan AJI Kota Palu mengumpulkan cerita dari masyarakat sipil di Poso tentang peristiwa konflik yang terjadi disana. Yang terjadi terakhir adalah konflik yang terjadi di Gebang Rejo, Poso, Sulawesi Tengah. Saat itu, polisi menggelar operasi gabungan dan terpusat antara Tim Mabes Polri dan Polda Sulawesi Tengah untuk menelusuri jejak teror Poso.

Saat itu, ada 20 warga sipil yang ditangkap secara sewenang-wenang dan di siksa sampai terluka. Sementara 13 lainnya mengalami-luka-luka. Banyak yang meninggal, umumnya akibat tertembak saat polisi menyerbu dengan senjata tempur daerah Tanah Runtuh.

Apa sebenarnya penyebab rantai kekerasan di Poso dan bagaimana pula penelusuran AJi Kota Palu seputar cerita peristiwa tanggal 22 Januari 2007 dari mulut warga sipil.

Untuk berbincang masalah ini, kita sudah bersama beberapa narasumber; Darlis Muhammad (AJI Kota Palu), Usman Hamid (KontraS) dan Sidney Jones (ICG). Kita masih menunggu dari kepolisian Indonesia yang seharusnya hadir, pak Sisno Adi Winoto, Juru Bicara Kepolisian Indonesia.

Untuk anda yang mendegarkan melalui radio, anda dapat menelpon ke nomor bebas pulsa 08001403131 bagi yang berada di luar Jakarta. Bagi anda yang berada di Jakarta, anda bisa menelpon 85909947 atau bisa sms ke 08121188181.

Kita ke bung Darlis dulu, untuk menjelaskan secara singkat laporan dari AJI Palu tentang cerita masyarakat kota Poso.

Darlis Muhammad

Assalamu alaikum, selamat siang dan salam sejahtera. Kami, AJI kota Palu merasa berterima kasih kepada Yayasan TIFA yang mau bekerja sama dengan AJI Kota Palu untuk menulis sedikit di balik cerita peristiwa 22 Januari.

Bahannya adalah dari liputan kawan-kawan AJI Kota Palu dari 32 anggota Aji Kota Palu yang meliput peristiwa tersebut yang tidak tercover dan tidak dimuat oleh medianya masing-masing karena banyak yang statusnya adalah koresponden. Begitu juga dengan rekan dari media elektronik yang sangat gelisah dengan liputan yang tidak termuat.

Sesungguhnya, ini adalah semacam daur ulang “sampah” liputan yang kita gabungkan. Ketika kita tawarkan ke TIFA dan tertarik untuk melakukan hal itu. Liputan kami terdiri dari tiga tema besar, pertama soal korban salah tangkap pada saat itu, kedua kepanikan warga Poso Kota dan sekaligus penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang berada di Gebang Rejo.

Pada pertempuran 22 Januari, dilakukan di pagi hari dan imbasnya ke anak-anak yang berada di lokasi pertempuran. Seperti anak TK dan SD yang tidak bisa keluar dari situasi itu.

Kedua, sisi heroisme DPO (daftar pencarian orang) dan Polisi. AJI Palu melakukan report masalah ini karena kedua pihak yang bertikai mempunyai sifat heroisme yang patut kita kedepankan yang tidak termuat di media massa. Bagaimana DPO melakukan pertahanan dan polisi melakukan penyerangan. Apa lagi saat terjadi penyerangan dan ada senjata dari pihak DPO, seperti jantung pisang (?) kita tidak tahu, ada dua biji, seperti yang ada di Afghanistan. Pada saat itu tidak terpakai.

Dalam liputan kami menyebutkan benda itu dan siapa yang mengambil benda itu dan siapa memakai benda itu, terekam dalam liputan kami.

Kemudian, sisi lain dari DPO; kita tulis soal bagaimana surat menyurat antara para DPO dengan sesama DPO di Jakarta maupun di Poso. Profil Basri yang dianggap sebagai pentolan dari DPO. Saya kira ini saja…

Moderator
Kalau dari pernyataan polisi, mereka menggerebek tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pelaku kerusuhan Poso. Menurut hasil liputan anda, apakah penggerebekan di Gebang Rejo itu perlu dilakukan oleh polisi?

Darlis Muhammad

Kita mungkin harus menapaktilasi soal 22 Januari yang tidak bisa lepas dari peristiwa 11 Januari.

Dalam liputan kami di lapangan, para DPO itu sesungguhnya sudah mau menyerahkan diri. Sudah ada pembicaraan antara negosiator dengan para DPO. Tinggal mencari kata yang bagus untuk menamakan bahwa ini adalah bentuk penyerahan diri. Pada malam hari 11 Januari, sudah ada kesepakatan untuk meyerahkan diri. Cuma, agak deadlock karena tidak ada kata sepakat. Akan tetapi, intinya mereka sudah siap menyerahkan diri.

Yang menjadi pertanyaan besar, kenapa polisi melakukan penyerangan di pagi hari? Warga Poso Kota juga menyesalkan penyerangan ini. Padahal, kalau polisi mau bersabar, penyerangan itu tidak perlu terjadi. Teman-teman AJI Palu, dalam sebuah diskusi kecil menyatakan bahwa tgl 22 Januari tidak akan terjadi jika 11 januari itu tidak dilakukan.

Moderator

AJI Palu dan Yayasan TIFA mengumpulkan cerita ini dari kapan sampai kapan?

Darlis Muhammad

Liputan ini hanya dilakukan sepuluh hari, kami diberikan waktu 10 hari. Kami melakukan investigasi sedikit karena kami sudah ada bahannya. Teman-teman yang melakukan liputan, terutama dari elektronik banyak menyimpan data-data yang tidak termuat di medianya masing-masing. Tidak terlalu susah melakukan investigasi karena bahannya sudah ada.

Misalnya kepanikan pihak polis saat penyerangan itu pada pukul 10.00 Wita tanggal 22 Januari, saat sudah terkapar 10 orang dan tidak satu orang pun DPO yang tertembak sehingga polisi saat itu panik. Kenapa sudah terkapar 10 orang namun tidak ada DPO? Saat itu juga keluar kata-kata bahwa pelaku ini adalah kelompok sipil bersenjata.

Saya pikir tidak ada rancangan untuk mengatakan bahwa kelompok ini adalah sipil bersenjata hanya karena tidak ada DPO yang tertembak saat itu sehingga mencari pembenaran bahwa ada kelompok sipil bersenjata sehingga perlu dilakukan penyerangan.

Moderator
Baik terima kasih bung Darlis. Selamat datang juga kepada Juru Bicara kepolisian Indonesia, pak Sisno Adi Winoto. Sebelum ke pak Sisno, kita ke Sidney Jones. Bagaimana Sidney melihat penelitian yang dibuat oleh AJI, mengumpulkan kesaksian dari masyarakat. Menurut anda bagaimana?

Sidney Jones

Saya kira ada banyak hal yang menarik. Saya paling tertarik oleh wawancara dengan Tugiran yang menjelaskan bagaimana kelompok bebek, cara memimpin dan bagaimana cara rekrutmen orang-orang kelompok dari Tanah Runtuh untuk anak-anak tingkat SMP/SMA sampai mereka bisa terlibat dalam aksi-aksi yang cukup keras.

Kalau saya lihat dari hasil yang dari AJI Palu, satu-satunya yang mungkin tidak menonjol adalah bagaimana jahatnya dari tindakan yang dilakukan oleh para DPO di Poso.

Jadi kalau hanya melihat apa yang terjadi pada tgl. 22 Januari saja dan tidak terperinici, kenapa akhirnya para DPO diserang. Saya kira tidak lengkap ceritanya.

Saya kira selama delapan bulan, mulai bulan Mei 2006 sampai pada bulan Januari ada usaha untuk meyakinkan para DPO untuk menyerahkan diri.

Memang benar apa yang terjadi pada tanggal 11 Januari, para DPO marah sekali dan mau bertahan tanpa menyerah yang akhirnya meneruskan rencana untuk menyerahkan diri. Akan tetapi, sudah ada tujuh bulan usaha persuasif dilakukan.

Kalau kami melihat apa yang dilakukan oleh para DPO, antara lain mutilasi siswi SMA, bom Tentena, memenggal kepala desa Pinedapa dan sebagainya. Saya kira seharusnya polisi melakukan aksi yang tegas, karena kalau tidak mereka justru akan disalahkan karena membiarkan aksi kekerasan yang berlangsung.

Kalau dalam proses penyerangan, mereka menewaskan lebih banyak orang yang semestinya. Saya yakin jumlah orang yang tewas dapat di minimalisir dan saya kira tepat untuk menanyakan bagiamana kalau penyerangan macam ini terjadi di masa depan. Bagaimana jumlah orang tewas bisa dikurangi? Saya masih merasa bahwa saat itu polisi tidak ada pilihan kecuali memakai kekerasan, apa lagi kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh para DPO.

Saya yakin, tidak ada satu negara di dunia yang akan membiarkan orang macam ini berkumpul dengan senjata tanpa dibalas dengan kekerasan. Jadi saya kira aspek ini yang kurang menonjol dalam penelitian AJI Palu. Saya kira kecuali wawancara dengan anak bebek, dengan rinci cerita tentang salah tangkap.

Jelas karena merupakan salah satu faktor kenapa orang sempat begitu marah dengan polisi karena ada sejarah salah tangkap. Bukan kali ini saja, tapi sejak dulu. Sampai ada orang yang bergabung dengan orang DPO pada tanggal 22 Januari. Mereka adalah korban salah tangkap sebelumnya.

Moderator
Kita ke Pak Sisno. Apakah benar, pada tgl 22 Januari polisi tidak punya pilihan selain menggunakan cara kekerasan untuk menangkap para DPO yang dicari polisi

Sisno Adi Winoto

Begini, kegiatan atau tindakan kepolisian pada tanggal 22 Januari, bukan aktifitas yang berdiri sendiri. Itu merupakan satu rangkaian kegiatan kepolisian dari tindakan-tindakan sebelumnya.

Jadi, jika saya mundur ke belakang, konflik di Poso ini adalah konflik yang cukup panjang. Sangat kompleks, permasalahan dan sumber konfliknya sangat luas. Bahkan kalau kita ke aktifitas kepolisian di Jogya, kita tangkap 8 pelaku yang ditenggarai kemudian tergabung dengan kelompok JI.

Setelah di rangkai, nyata benar bahwa ini adalah bagian panjang dari aktifitas JI di sana. Terbukti kemudian bahwa senjata, bahan peledak, sebagian besar didatangkan dari Jawa. Jadi bukan aktifitas yang berdiri sendiri.

Ternyata, kemudian tindakan kepolisian disatu lingkungan masyarakat, pasti ada yang terpengaruh. Saya melihat lebih pada masyarakat kelompok kriminal bersenjata. Di situ mungkin banyak melakukan penyesatan, rangkaian propaganda yang merupakan rangkaian panjang yang ternyata dia kelompok JI.

Sehingga, jauh sebelum tgl 22 Januari, beberapa hari sebelumnya, kedatangan polisi itu ditembak. Kalau mundur lagi pada pembataian yang terjadi di Poso, ini merupakan satu rangkaian. Perampokan, pemboman Tentena dan Poso kemudian perampokan uang Pemda.

Ternyata pelakunya adalah salah satu pelaku peledakan bom di depan kedutaan Australia. Kelihatan, apapun tindakan polisi jika ada satu kelompok kriminal sebelum kita ungkap, kita berandai-andai apakah ini terkait dengan masa lalu. setelah terungkap, kita baru yakin bahwa benar ini adalah satu rangkaian.

Sehingga, kalau dilihat tanggal 22 Januari, kita mundur di tanggal 11, kita lihat lagi rangkaian dari malam takbir. Kita tadinya hanya mencari DPO. Kemudian di tangal 11 itu terjadi saat kita mencari fokus yang ditenggarai tempat tinggal DPO ternyata mendapat senjata dan ada perlawanan karena mereka ada di tengah-tengah masyarakat, artinya kita agak suslit memilah yang mana kelompok kriminal bersenjata dan yang bukan.

Perlu diketahui bahwa banyak masyarakat di situ sudah menerima paham. Penyesatan yang selam ini dipropagandakan, didoktrinkan, diajarkan dengan dalih agama.

Kalau kita cerita Poso, mungkin diatas permukaan sekarang kita sudah bisa menangkap 63 tersangka. Kemudian dari 63 terdapat 18 DPO lama. Kita masih mencari 11 lagi. Dari situ kemudian terungkap 46 kasus; pembantaian, mutilasi dan penembakan yang merupakan satu rangkaian. Kemudian sudah ditangkap dan terungkap 63 tersangka dengan 46 kasus tadi, di permukaan terlihat bisa selesai.

Justru permasalahan yang dibawah ini yang menjadi masalah. Yang dibawah permukaan akibat dari kasus-kasus sebelumnya, masih tertanam dendam, trauma, masalah perdata dan berbagai macam di situ. Sebagian besar juga tertanam pemahaman jihad yang keliru, menanamkan ajaran kalau pemerintah itu setan, aparat boleh ditentang dan boleh dilawan, uang pemerintah dianggap rampasan perang sehingga terjadi perampokan. Itulah penyesatan yang ada dibawah permukaan dengan dalih ajaran agama. Itu paham yang harus ditangani oleh institusi yang lain.

Maksudnya betapa kompleksnya masalah di Poso sehingga tindakan kepolisian pada tanggal 22 yang diperhitungkan dan dikaji sehingga mengapa kita memilih pelaksanaanya di siang hari.

Dalam teorinya, tidak ada penggerebekan yang dilakukan siang hari, seharusnya dilakukan pada subuh saat orang tidur. Akan tetapi untuk melihat pasti mana yang penjahat dan mana yang tidak. Jadi kalau dinyatakan salah tembak seperti penyataan dari Yasin, orang tua Apriyanto yang berusaha mempropaganda. “Anak saya dibawah umur, tidak bersenjata dan naik sepeda motor, saat bertemu brimob langsung ditembak”.

Namun, saat tiga tersangka tertangkap hidup, merupakan teman Apriyanto, ternyata Aprianto diketahui melempar granat. Kita periksa saksi Yasin yang bicara beberapa hari sebelumnya “saya sudah larang anak saya untuk bergabung. “lalu kenapa anda bicara seperti itu kepada wartawan? Ada seorang ibu yang misterius, yang mungkin kepala humasnya kelompok kriminal bersenjata yang berpropaganda, yang bilang saja seperti itu. Jika ada yang perlu diluruskan, melanggar HAM dan polisi salah tembak dan sebagainya.

Lalu kenapa jatuh korban, seharusnya polisi itu tidak mati satu atau 6 luka. Mereka pegang dua senjata SMR (?) yang mestinya polisi yang mengerebek itu mati semua. Akan tetapi karena kita juga terlatih, akhirnya operasi itu menelan korban dan tidak bisa polisi tidak menembak.

Moderator
Dari penelitian AJI disebutkan bahwa sebelum peristiwa 22 Januari, para DPO sudah berniat menyerahkan diri, mengapa bisa terjadi kekerasan seperti itu?

Sisno Adi Winoto

Kembali rangkaian kegiatan kepolisian yang tidak langsung melakukan penggerebekan dan tindakan represif sudah dilakukan macam-macam.

Kalau kita mundur pada perjanjian Malino I kemudian tindakan persuasif dengan memakai tokoh masyarakat dan agama. Sampai kemudian orang yang diintervensi oleh orang yang ingin membantu kelompok itu untuk menyerahkan diri.

Ternyata, lima yang menyerahkan diri hanya sekedar ikut serta dalam 29 DPO itu. Ada yang lain mau menyerahkan diri akan tetapi di intervensi dan diancam oleh kelompok tersebut. termasuk masyarakat yang mau membantu polisi.

Sebelum tanggal 22 itu, sulit masyarakat mendukung karena diancam. Setelah tanggal 25 baru nyata. Mereka mengatakan bahwa tindakan kepolisian yang diambil itu malah terlambat. Kenapa baru tanggal 22, polisi baru menyergap dengan tindakan represif. Mengapa tidak sebelumnya? Itu tadi pertimbangan, satu tindakan simultan dari tindakan intelejen, preventif sampai kita anggap itu sudah maksimal.

Moderator
Kita beralih ke Bung Usman Hamid (Kontras). Bagaimana menurut anda penyelesaian Poso pasca peristiwa 22 Januari? Apakah benar-benar bisa menjamin bahwa setelah ini tidak adalagi kekerasan di Poso?

Usman Hamid

Kalau pertanyaannya seperti itu, sebenarnya harus ada pembenahan dari perlakuan aparat hukum terhadap setiap orang yang disangka melakukan kekerasan di Poso. Sehingga ketidapercayaan masyarakat Poso yang sempat muncul akibat penangkapan yang keliru dan tidak ditanganinya secara baik peristiwa kekerasan, itu bisa pulih.

Saya kira tanpa kepercayaan dari masyarakat Poso, akan sulit bagi Polri untuk menyelesaikan akar masalah Poso sampai tuntas. Apa lagi ideal bagi polri adalah menempatkan dirinya dalam kerangka masyarakat secara keseluruhan. Sehingga dia bersama masyarakat mencari akar permasalahan kekerasan di masyarakat.

kemudian secara bersama-sama dengan masyarakat mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah kekerasan selanjutnya. Kunci yang paling pertama adalah membangun kepercayaan masyarakat.

Yang kedua, penyelesaian di Poso memang agak rumit kalau kita melihat periode waktu dari 2007, 2006, 2005 dan seterusnya. Apalagi tadi pak Sisno menyebutkan perjanjian Malino. Ini ada dimensi yang sifatnya kekerasan antara kelompok masyarakat lalu kita melihat masuk tahap kekerasan yang berbeda, tanpa perseteruan masyarakat tapi lebih yang sifatnya sepihak, tiba-tiba ada polisi yang ditembak, kemudian masyarakat yang mati, di penggal dan bom.

Menurut saya, yang paling menarik adalah peledakan bom di tentena pada tanggal 28 Mei 2005. Sulit kita melihat masalah tersebut dari kacamata terorisme, apa lagi kalau kita melihat target sasaran. Sering kita dihadapkan satu pandangan bahwa ini adalah keyakinan untuk menyerang simbol-simbol aparat atau anti Islam. Justru pemboman di tentena, korbannya masyarakat biasa, lokasinya di pasar di seberang kantor polisi. Ini satu hal yang rumit untuk dijelaskan.

Belum lagi belakangan ini sedikit berbeda, memang ada kesan yang hampir sama dan pola taktis atau ideologis seperti yang dikatakan oleh pak Sisno tadi mengenai kelompok kekerasan bersenjata yang ada di Poso dan yang ada di daerah-daerah lainnya. Akan tetapi, kalau tidak salah ada perbedaan yang prinsipil antara kelompok Nurdin M. Top dan lain-lain yang ada di Poso dengan kelompok yang lain.

Kerumitan seperti ini yang membuat kita memandang masalah Poso secara berbeda. Bahkan masyarakat sendiri merasa polisi ini bagaimana? Kok di satu sisi memberlakukan UU terorisme, namun di sisi lain memberlakukan pidana biasa? Kadang-kadang ini menyulut sentimen agama. Sementara kalau Kristen, misalnya menggunakan UU pidana biasa, hal seperti ini yang harus dibenahi sehingga tidak muncul setiap potensi apapun yang menimbulkan ketidak percayaan, baik antara kelompok masyarakat, juga masyarakat ke Polri.

Moderator
Selain menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, polisi tadi juga dikatakan menghilangkan rasa dendam masyarakat yang muncul akibat konflik yang terjadi. Menurut anda, langkah apa yang harus dilakukan?

Usman Hamid

Untuk meredam dendam itu tidak hanya polisi, itu memerlukan keterlibatan dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Terutama yang memegang peranan kunci dalam membangun rekonsiliasi di Poso.

Kedua, keterbukaan sikap dari pemerintah dalam menyikapi tuntutan yang ada di masyarakat.

Sejak awal, masyarakat sudah menuntut penelusuran bahan peledak, peluru dan senjata yang ada di Poso. Memang Polri sudah menjelaskan, mulai dari keterkaitan penyelundupan senjata sampai pergerakan dari Jawa ke Sulawesi.

Dari jauh hari, masyarakat menuntut pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta. Saya kira ini bisa merumuskan formulasi kebijakan baru ke depan dalam konteks hubungan antara masyarakat maupun perubahan kebijakan.

Polisi ini adalah penegakan hukum, siapa yang melakukan tindakan pidana, maka akan di tindak oleh polisi. Akan tetapi untuk membangun fundamen baru di masyarakat Poso, perlu kebijakan khusus. Baik itu masalah akar kekerasan serta masalah kekerasan dari perspektif sosiologis hubungan antara masyarakat. Tanpa itu, tidak akan bisa.

Kemarin dibentuk TPF (Tim Pencari Fakta) Poso, akan tetapi keanggotaannya justru menutup pasrtisipasi tokoh masyarakat. Saya berapa kali ketemu pak Damanik dan pak Haji Adnan Arzal.

Bahkan menjelang kejadian 22 Januari itu, kita sedang memfasilitasi pertemuan figur di antara dua kelompok. Bahkan ketika menjelang eksekusi Tibo Cs, terjadi beberapa kali penundaan, untuk mencegah sentimen etnis dan agama yang muncul, kita coba memfasilitasi pertemuan itu. Kita sudah berkordinasi dengan kantor Wapres, ada pak Johan dan tim Poso dari pak Yusuf Kalla yang juga berusaha untuk meyelesaikan masalah Poso. Akan tetapi, percepatan jadwal eksekusi membuat semuanya menjadi hilang. Bahkan hubungan yang sudah terbangun antara figur dua kelompok menjadi hilang lagi. Malah muncul kecurigaan yang baru.

Saya kira ini yang harus jadi perhatian dari pemerintah. Bukan hanya Polri, tapi ini manajemen keamanan dan politik kekerasan secara keseluruhan.

Moderator
Telpon interaktif akan saya buka bagi anda yang berada di rumah mendengarkan acara ini di radio Best FM Palu, radio Bulava di Poso, radio Nebula di Palu, radio RAL di Palu Barat, dan radio Langgadopi di Tentena dan Radio Utan kayu di Jakarta. Bagi anda yang berada di luar Jakarta, anda bisa menelpon ke nomor bebas pulsa, ada bisa telpon 08001403131 bagi yang berada di Jakarta, anda bisa menelpon 85909947 atau bisa sms ke 0812-1188181. Bagi yang ada di flor, ada yang ingin bertanya? Silahkan…sebelum itu, kita akan mendengarkan SMS yang sudah masuk ke meja redaksi yang akan disampaikan oleh Ita Rosita. Silahkan…

Ita Rosita

Dari 0852-41xxx, seberapa besar usaha polisi melakukan pengamanan di Poso? Apakah penyerangan yang terjadi pada 22 Januari itu sudah mendapatkan hasil dan bagaimana suasana Poso saat itu?

Dari pak Michael, Jakarta Selatan, Polri dan media menggiring opini yang menyesatkan publik, stigma untuk kaum muslim.

Kemudian dari Denis Maria di Jakarta, apa pendapat para narasumber tentang Imam Samudra, para teroris itu belum di hukum mati tapi Tibo dipercepat kematiannya.

Baru tiga pengirim pesan pendek saja, Ade Wahyudi, silahkan…

Moderator
Baik, silahkan ...

Bambang Widodo Umar (Pengajar UI)

Saya adalah staf pengajar di Universitas Indonesia. Kepada pak Sisno, saya ingin menyampaikan pertanyaan dan saran.

Pertama, saya percaya lembaga kepolisian mempunyai pegangan dalam rangka petunjuk operasi. di dalam rangka operasi Poso, saya tidak tahu apakah itu operasi terpusat atau kewilayahan, saya ingin tahu. Saya menemukan ada petunjuk operasi atau petunjuk pelaksanaannya (protapnya) ada dua. Saya cermati, materinya ada yang prinsip. Ini bisa menjadi kebimbangan bagi masyarakat. Nah, saya harapkan dua protap yang berbeda ini bisa dikaji kembali. Apakah ini ada landasannya di dalam petujuk operasional atau manajemen kepolisian? Ini yang pertama

Kedua, apakah ada petunjuk di kepolisian untuk pengeluaran maklumat? Siapa yang punya wewenang itu dan apakah setiap kesatuan bisa mengeluarkan maklumat. Apa yang menjadi dasarnya? Saya menemukan juga maklumat yang dikeluarkan oleh kapolda Sulteng, ada kalimat yang cukup mengejutkan bagi masyarakat karena ada kata-kata bagi DPO itu bisa ditembak di tempat untuk melumpuhkan. Kata-kata ini cukup mengejutkan atau memberi pengaruh bagi masyarakat.

Ketiga, saya melihat operasi kepolisian ini selalu sifatnya represif. Sedangkan Poso sudah pernah ada rekonsiliasi? Mengapa tidak bobotnya adalah pembianaan masyarakat? Tidak mesti harus represif. Tentunya ada pertimbangan di kepolisian. Kalau dulu mengacu pada operasi militer ada namanya kirka (perkiraan intelejen). Apakah pihak kepolisian tidak mempunyai kirka? Padahal kalau menurut penjelasan kawan dari Poso, sudah ada niat untuk menyerahkan diri bahkan mungkin juga kondisinya tidak menakutkan seperti apa yang sudah digambarkan kepolisian.

Moderator
Dua dulu, nanti kita akan lanjutkan…

Muhammad Taswin (Forum Poso Bersatu)

Yang akan saya utarakan disini, saya akan berfokus pada kepolisian dalam hal penegakan hukum dan penempatan aparatnya di Poso. Pertama, ini mungkin himbauan atau diskusi, saya ingin menghimbau kepada kepolisian, apakah dalam tugas pelaksanaan hukum di Poso itu, pihak kepolisian telah berorientasi pada kualitas bukan hanya kuantitas di dalam tugas di lapangan? Karena, kalau kuantitas saja, menurut saya kurang relevan. Bukan lagi penduduk Poso takut pada banyaknya aparat kepolisian, akan tetapi dia akan takut pada situasi; bunyi tiang listrik dia sudah takut di banding banyaknya jumlah aparat kepolisian. Mungkin dalam hal ini, apakah kepolisian sudah melaksanakan atau belum? tolong bapak jelaskan.

Yang kedua, rentetan Poso ini, saya akan cerita sedikit selama satu menit. Awal dari Poso itu meledak suasananya, mungkin saja karena bapak Ketua Forum Poso Bersatu, Rudy S Pontoh menyaksikan. Waktu itu, saya pertama kali memberikan informasi kepada Pro2 FM. Artinya, pada saat itu tidak ada sedikitpun publik atau liputan; apakah ini di sengaja atau tidak sehingga ada orang yang di sana (Poso) memberikan informasi kepada kami. Kompas pada saat itu kaget, Pro2 FM pada saat itu juga kaget. Padahal konfliknya sudah luar biasa sampai tempat-tempat atau sarang aparat di bakar. Kok belum ada kabar di Jakarta.

Menurut saya, rentetan ini tidak akan saya ceritakan karena sudah banyak sekali yang sudah di obok-obok yang sampai kapan pun kita cerita tidak akan habis. Itulah bobot dari aparat keamanan yang ingin saya pertanyakan.

Moderator
Baik, sepertinya banyak pertanyaan pada pak Sisno, bisa di jawab pertanyaannya.

Sisno Adi Winoto

Terima kasih, pak Widodo. Pak Widodo ini dulunya seorang polisi, akan tetapi sekarang, mudah-mudahan bukan mengingkari, lupa kacang dari kulitnya karena banyak dimanfaatkan untuk melakukan pembusukan ke dalam. Perang antara polisi dengan polisi ini melalui pak Widodo ini. Beliau lupa kalau bisa jadi doktor karena jadi polisi. Mudah-mudahan tidak seperti itu.

Standar operasional prosedur kita pegang, manajemen operasional kepolisian kita pegang. Sampai saat ini kita masih menggunakan pola pengamanan wilayah. Kalau peristiwa kriminal kita masih pakai locus delikti. Kemudian di dalam kita membuat polres sebagai kesatuan operasional dasar.

Semuanya lengkap di situ dan kita buat polda itu sebagai satuan induk penuh yang sudah seperti Mabes, me-mabes-kan polda. Supaya di semua polda itu nantinya hebat; ada densus, laboratorium, semua.... Karena satu wilayah polda kalau di negara luar, seperti Jawa Timur lebih besar dari Malaysia. Jadi kapolda Jawa Timur tiga kali polda Malaysia, apalagi dengan Brunei. Jadi kalau di Poso itu jelas lebih besar dari yang di Malaysia, Singapura dan seterusnya.

Kita masih menggunakan lapis kemampuan dan lapis kekuatan. Itu masih kita pakai. Jadi manajemen operasional kepolisian masih dipakai oleh polisi. Kemudian apakah ini operasi terpusat atau kewilayahan? Biasanya operasi terpusat itu ditangani oleh mabes tapi selalu jika terjadi di wilayah Indonesia atau di satu daerah bisa di back-up oleh wilayah, tidak mandiri oleh wilayah. Itu berlaku untuk tindakan di Poso dan masih di pakai.

Sebenarnya pak Widodo belum lama meninggalkan polisi, jadi tidak mungkin lupa. Mudah-mudahan...

Kemudian maklumat, saya kebetulan membawanya jadi tidak berandai-andai. Kemudian yang tadi disebutkan akan saya bacakan kalimat pertamanya “barang siapa yang membawa senjata api atau bahan peledak atau bom dengan tanpa hak atau tanpa otoritas yang sah akan dilakukan tindakan tegas dan dapat di tembak ditempat untuk melumpuhkan” ini kata-katanya. Ini tidak ada konsekuensi hukum apa-apa, ini hanya mengingatkan. Ini satu bukti kita persuasif, di ingatkan, ini merupakan satu ketentuan.

Di PBB juga penggunaan kekerasan dan senjata api yang sudah diadopsi, diatur kapan petugas dapat keras dan menggunakan senjata api. Di Undang-Undang jelas melarang membawa senjta api dan bahan peledak tanpa ijin, ancamannya cukup tinggi. Jadi ini masih diingatkan. Ini hanya peringatan.

Siapa yang berwenang? Saya pikir kalau dianggap tidak tegas siapa yang berwenang juga tidak ada tegas untuk dilarang. Inikan maklumat, pengumuman kemudian nanti himbauan yang beda-beda tipis. Kita tidak tahu tapi ini tujuannya mengingatkan. Inilah bagian dari satu yang sudah dilaksanakan di Poso. Dari mulai negosiasi untuk perlunya menangkap pelaku. Tidak ada yang menyerah malah ada yang melawan. Kemudian berkembang menjadi provokasi yang menjadi membahayakan masyarakat. Pos Polmas (polisi masyarakat) diserang, tetap melaksanakan dialog melalui tokoh masyarakat.

Kemudian, lima DPO menyerahkan diri, dari lima orang yang menyerahkan diri terungkap bahwa kasus-kasus bom yang ada ditahun 2005; GOR, Cave Victoria di Sayo, pasar sentral Poso, perampokan pemda 480 juta itu terungkap dari lima yang menyerahkan diri.

Kemudian DPO ini mau menyerahkan diri tapi takut, ada yang menyatakan ingin melawan seperti Basri dan Agus.

Kembali lagi, jadi MOP (Manajemen Operasional Polisi) masih dipakai. Maklumat masih dipakai dan tidak ada ketentuan yang dilanggar. kalau dianggap tidak ada dasar hukumnya yang mengatur tegas tapi tidak ada yang dilanggar, jadi sah-sah saja.

Kapolda sebagai kepala satuan induk penuh yang berkuasa, dia punya otoritas kepolisian. Tidak perlu federal, sebenarnya polda-polda itu sudah mandiri. Dari atas itu hanya aturan nasional, tapi menentukan itu sudah mandiri.

Kemudian operasinya represif, tidak persuasif, tidak dengan perkiraan intelejen, ini semua. Aya jelaskan bahwa, tindakan kepolisian intelejen, tindakan kepolisian persuasif, tindakan kepolisian preventif itu simultan. Tidak hanya pada represif itu ada persuasif. Yang dilakukan sekelompok petugas itu represif, yang lain masih. Jadi ini simultan dan tidak terpisah. Jadi oprasi itu bukan semata-mata represif, operasi kepolisian yang menggunakan seluruh di situ tindakan kepolisian berdasarkan situasinya. Itu mungkin untuk pak Bambang Widodo Umar.

Kemudian untuk pak Taswin, mengenai penegakan hukumnya dan berorientasi kualitas. Kalau kualitas petugas, yang namanya operasi ada wilayah di mana kapolda itu berbuat kemudian ada satuan satgas mabes yang diketuai oleh Brigjen. Guntur Ariadi.

Di situ ada satuan mabes Polri yang kemudian pak Guntur ini mengendalikan. Ada humas, intelejen, densus di dalam situ dan dia tetap berkordinasi dan bertanggung jawab juga pada kapolda. Ini saya pikir kualitasnya. Bobotnya yang seperti tadi.

Memang yang sering dipersoalkan, kenapa mencari 29 DPO kemudian berkembang menjadi yang lain? Tadi ada juga di sampaikan perbedaan menerapkan UU; ada yang kena terorisme ada yang tidak.

Kita selalu menjaring tindak pidana itu berlapis. Paling tidak seperti yang di Jogya, kalau tindak terorismenya tidak terbukti dia kena UU darurat; memiliki senjata api dan bahan peledak. Tadi mungkin dibedakan kelompok yang satu dengan yang lain, yang satu ini ternyata jaringan, dia sudah memenuhi unsur teroris. Akan tetapi yang lain situasional merupakan satu perlawanan. Tidak memenuhi dia sebagai teroris. Ada kalanya diterapkan itu dan ada kalanya tidak. Ini bukan masalah dia dibedakan dari kelompok mana, dia siapa. Tapi sebenarnya perbuatannya; memenuhi atau tidak.

Polisi berperinsip, mau menjangkau, mau mengajukan dakwaan untuk tuntutan yang terberat. Tapi kalau tidak bisa, ada kelemahan UU kita, potensi dia adalah jaringan, belum apa-apa. Tidak bisa tanggap, ini yang kita harapkan adanya security act.

Di lingkungan negara tetangga kita masih tergolong lemah, penjahat akhirnya pada kabur. Termasuk ada kelemahan di negara, internasional dan negara lain. Mereka memerlukan sampai lima alat bukti, tidak bisa satu alat bukti saja, kalau kita minimal ada dua alat bukti. Misalnya, bom yang di Inggris, pelaku tidak bisa maju ke pengadilan. Kalau buktinya dari rekaman CCTV tidak ditemukan satu bukti apapun. Kalau di Indonesia, itu baru satu bukti alat petunjuk, tidak akan jadi berkas perkara. Jadi, hukum kita juga perlu.

Ini teori, menurut ahli hukum kita supaya penegakan hukum yang bagus, ada empat komponen minimal.

Hukum kita masih bagus, sedang menuju ke perbaikan hukum yang bagus. Petugas penegak hukumnya harus bagus; polisi, jaksa, hakim dan satu lagi pengacara. Dulu, pengacara ini sering melakukan pelemahan hukum. Mudah-mudahan dengan UU advokat; pengacara menjadi penegak hukum yang baik. Dia hanya boleh membela kliennya, menyatakan kalau itu demi tegaknya hukum, bukan untuk membaurkan hukum. Budaya hukum masyarakat kita, nggak usah ngomong jelek, aparat penegak hukumnya tidak bagus apalagi masyarakatnya. [ada interupsi dari hadirin] kenapa? Terbalik?

Oke, mungkin kita harus belajar, makanya kita bikin polisi masyarakat. Nantinya masyarakat bisa memecahkan apa yang menjadi masalahnya bersama polisi. Teori atau rekomendasi yang dipecahkan akan kita kerjakan bersama karena memang keamanan ini bukan hanya dilakukan oleh kepolisian, banyak aktornya.

Tapi di UU semua aktornya sudah di atur. Jangan kaya UU Kamnas (Keamanan Nasional) lagi. Kaya’-nya pak Widodo yang mempropaganda UU kamnas, itu juga termasuk penyesatan.

Moderator
Kita masih punya waktu sedikit sebelum jeda, sebelum pukul 2 untuk mendengarkan kabar baru. Saya akan beralih sebentar ke Sidney. Apakah setelah tindakan 22 Januari menangkap para DPO itu, sel-sel teroris yang anda percaya terlibat dalam tindakan kekerasan di Poso, benar-benar sudah bisa dilumpuhkan?

Sidney Jones

Saya kira keadaan di Poso untuk sementara lebih baik. Hanya saya yakin seperti yang diakatakan oleh Usman tadi, kecuali untuk usaha tentang rekonsiliasi.

Sulit sekali untuk saya melihat kembali keadaan yang baik ini bisa bertahan. Saya yakin sebagian besar orang yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi di Poso sudah ditangkap atau lari. Yang lari banyak dari Jawa, masuk ke daerah yang berhutan, namun masih banyak juga yang belum ditangkap.

Saya kira disini ada satu masalah di masa depan di mana saya yakin bahwa masyarakat Poso juga jenuh dengan kekerasan yang terjadi.

Saya ingin menjawab satu pertanyaan dari orang tadi soal hukuman mati. Saya kira Poso adalah satu bukti bahwa hukuman mati di Indonesia harus dihapus.

Saya kira akan ada masalah yang terus menerus muncul karena dilihat satu kelompok perlakuan hukuman mati dengan kelompok lain. Kami bisa melihat di Poso, hukuman mati dipakai sebagai alat. Kalau terus menerus seperti itu, akan memburukkan keadaan di sana.

Jadi saya mengharap, setelah kekerasan yang terjadi setelah eksekusi Tibo cs bahwa ada dorongan hukuman mati dihapus untuk selama-lamanya.

Jeda untuk mendengarkan kabar baru 68H
Situasi kemudian agak memanas saat Bambang Widodom Umar menginterupsi karena tidak terima ucapan dari Sisno Adi Winoto mengenai pembusukan. Ketegangan ini akhirnya ditengahi oleh Usman Hamid

Moderator

Acara ini disiarkan juga oleh Jaringan radio KBR 68H seperti radio Utan Kayu di Jakarta, radio Best FM di Palu, Radio Bulava di Poso, dan Radio Nebula di Palu, radio RAL di Palu Barat dan Radio Langgadopi di Tentena.

Ada seorang penelpon, Rasyidi di Palu

Rasyidi

Saya hanya ingin bilang bahwa tindakan polisi kemarin itu mungkin ada benarnya.

Tapi kalau Sidney bilang tadi bahwa masalah ini jangan hanya dilihat secara berdiri sendiri, saya juga mau bilang bahwa masalah ini harus dilihat secara menyeluruh. Dari belakang, apa yang sudah dilakukan polisi, kekerasan dan pembiaran yang terjadi mestinya jadi perhatian. Polisi sekarang tidak bisa cuci tangan setelah peristiwa kekerasan kemarin dan mau bilang bahwa sekarang sudah selesai.

Saya mau bilang bahwa mentalitas polisi ini mau membunuh masyarakat. Terlepas di Poso, kejadian yang terjadi di Banggai, ada empat orang yang mati dengan alasan yang tidak jelas.

Kalau mau melihat masalah ini secara menyeluruh, saya sepakat dengan apa yang ditawarkan oleh bung Usman tadi. Bagaimana melakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh permasalahan ini dengan tidak melupakan proses pembiaran yang pernah dilakukan oleh polisi.

Moderator
Terima kasih, kita akan mendengar tanggapan dari ibu Zoemrotin yang pernah ke Poso untuk melakukan penelitian. Silahkan!

Zumrotin K Susilo (Wakil Ketua Komnas HAM)

Apa yang disampaikan oleh polisi tadi memang ada hal-hal lain yang mestinya tidak dilakukan oleh polisi.

Dari temuan kita adalah, dua orang petugas rumah sakit yang berada di mobil ambulans untuk melakukan pertolongan terhadap korban di tanah runtuh justru dianiaya oleh Polisi. Kalau di tanah itu harus lewat kantor bapak (sambil melihat kearah Sisno) baru kemudian di depan baru belok. Nah itu, di depan kantor polisi mereka ditangkap dan dikerjain habis-habisan oleh tiga orang Polisi. Saya punya namanya.

Meskipun mereka masih dalam kondisi bertugas untuk mengangkut orang yang kritis, tapi dia tidak dikeluarkan oleh polisi. Menurut saya aneh, kalau petugas rumah sakit yang menggunakan ambulans mestinya ada kekebalannya. Tapi mengapa itu dilakukan oleh kepolisian. Akhirnya, ini berdampak pada dua orang yang harus ditolong akhirnya mati.

Yang menarik saat petugas ini bicara ke polisi, “saya adalah benar petugas rumah sakit”. Mungkin karena dia hanya berjenggot saja sehingga dia sial. Dia memberikan nomor telpon rumah sakit dan mengatakan dokter jaga ini dan silahkan telpon. Tidak dilayani, dia memberikan nomor telpon rumah pimpinan rumah sakit, juga tidak dilayani. Akhirnya, pimpinan rumah sakit tahu bahwa anak buahnya ditahan dan dikerjai oleh polisi.

Ini yang menarik buat saya karena di situ ada konflik antara polisi dan TNI.

Pimpinan rumah sakit kemudian meminta tolong kepada TNI untuk mengeluarkan. Di sini kita bisa melihat, sebenarnya ada apa antara polisi dan TNI? Kan sangat tidak pantas dikeluarkan saat TNI yang mengambil. Pimpinan rumah sakit tidak bisa, dokter jaga tidak bisa. Polisi mestinya tidak melakukan ini karena saat bertugas itu menggunakan mobil ambulans. Ini hanya kasus saja, meskipun sudah di proses disiplin kepolisian, jadi tidak ditahan 7 hari, kemudian tidak bisa naik pangkat dalam periode tertentu. Apakah tidak semestinya kekerasan bisa diproses dengan proses peradilan umum.

Moderator
Apakah ibu melihat juga ada banyak pelanggaran HAM di Poso secara umum, selain yang tadi anda katakan.

Zumrotin K Susilo (Wakil Ketua Komnas HAM)

Pelanggaran HAM pasti ada, kasus yang tadi itu demikian melanggar HAM?! yang saya ceritakan tadi itu juga melanggar HAM.

Bahwa misalnya saja operasi bebesar-besaran sehingga tidak memberikan rasa nyaman; rasa aman dan nyaman, hal itu menyebabkan orang tidak bisa bebas.

Saya juga mengharapkan operasi yang sedemikian besar, hendaknya tidak terjadi karena menciptakan ketakutan di masyarakat.

Saya sendiri mau makan, warung sini penuh dengan polisi, warung sana penuh dengan polisi, saking banyaknya polisi. Bahkan hotelpun sudah di blok bulanan oleh polisi sehingga susah kalau kita ke Poso.

Saya saja yang dari Komnas HAM saat ingin makan merasa tidak nyaman karena semua rumah makan ada polisi. Itu bagi kita yang berani sama polisi, apa lagi masyarakat. Ini yang harus dikurangi.

Ada hal yang ingin saya tanyakan, kalau tadi Usman mengatakan kenapa muslim selalu dikaitkan dengan teroris? Saya ingin menunjukkan tiga kasus yang tidak ditindaklanjuti oleh polisi. Pembunuhan dan perkosaan, pelakunya saja sudah diketahui, Fendi. Kasus ini terjadi pada tahun 2003, korbanya adalah muslim, dia dibunuh dan diperkosa. Pelakunya sudah diketahui tapi polisi tidak memprosesnya apa lagi menyebutnya DPO, di proses saja belum. Hal seperti ini yang menciptakan ketidakadilan.

Yang lainnya adalah pembunuhan pegawai pemda Poso bernama Hanafi Manganti pada tahun 2000 di Tentena. Pembunuhan haji udin dan anaknya di depan BRI Tentena. Ini juga tidak diproses. Hal yang sudah ketahuan di depan mata bahkan pelakunya sudah diketahui, diproses tidak, apalagi disebut sebagai DPO. Ini yang menyebabkan kelompok lain merasa yang itu kok tidak di apa-apakan? Ini yang menurut saya tidak harus lagi terjadi. Saya berharap tiga kasus ini bisa di proses.

Saya setuju dengan hukuman mati, karena saya bertemu dengan semua yang berada ditahanan. Saya tanya mengenai hukuman mati, semakin dia dihukum mati semakin dia merasa sebagai pahlawan. Artinya, hukuman mati itu tidak bisa memberikan sesuatu kepada terorisme. Artinya, tidak menciptakan satu kejeraan.

Moderator
Terima kasih ibu Zoemrotien dari Komnas HAM. Karena ada banyak sms yang masuk, kita dengarkan saja. Berapa SMS dari pendengar KBR 68H, kita langsung ke Ita.....

Ita Rosita

Kita langsung ke indah, di Palu yang ingin bertanya apakah benar pelaku yang tertangkap sudah terbukti bersalah atau hanya sebuah rekayasa yang dilakukan Polri untuk menjaga image-nya di masyarakat? Bukankah Polri sudah mengetahui ada di tempat persembuyian mereka? Kenapa sampai saat ini, kasusnya belum juga dituntaskan.

Kemudian pak Opik di Poso mengatakan untuk mempercepat pemulihan masyarakat Poso pasca konflik dan kekerasan yang motifnya menuntut keadilan dari pihak muslim karena pelaku yang sudah tertangkap sama tuntutannya mengadili otak dalang kerusuhan tahun yang lalu. Untuk lebih efektif dan efisien, diadakan pemutihan atau tutup buku, masing-masing memafkan dengan melibatkan korban kedua belah pihak, bukan hanya tokohnya saja. Para pelaku dari kedua pihak di berikan amnesti dan diperingan masa hukumannya setelah mereka menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Para pelaku kita jadikan pelopor perdamaian, bukan di bui yang justru menimbulkan sakit hati dan dendam. Terlebih lagi mereka yang ditangkap mempunyai jasa-jasa kepada Poso pada kerusuhan yang lalu, akan baik jika mereka saling memafkan.

Dari Jeis montisori di Palu, pasca penangkapan, tidak ada lagi teror yang bikin trauma masyarakat di Poso. Makanya, tindakan polisi kita harus dukung. Yang penting kita kawal saat ini adalah proses pengungkapan para DPO, apakah benar mereka pelakunya, siapa dibaliknya, apa motifnya merusuhkan Poso. Sebab hasil pemeriksaan DPO mereka akui terlibat akan tetapi apakah kita langsung percaya? Apa tidak ada skenario tertentu dari kerusuhan ini?

Moderator
Ada banyak sekali pertanyaan yang ditujukan kepada pak Sisno, silahkan dirangkum saja dan di jawab dengan singkat karena waktu kita tinggal 15 menit.

Sisno Adi Winoto

Saya sedikit komentar mengenai hukuman mati. Di dunia internasional, terutama di interpol terdapat 186 negara. Memang ini juga masalah yang masih didiskusikan.

Akan tetapi jika dari persentasenya 186 itu, masih lebih banyak yang menganut hukuman mati. Ini memang beda penafsiran dari awal yang tidak boleh dianulir oleh hukum apapun adalah pelanggaran HAM berat; kejahatan perang, pemusnahan etnis, kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di sini, mungkin hukuman mati ada yang menganggap penghilangan paksa sehingga tidak boleh dianulir oleh hukum lain. Akan tetapi, banyak negara yang tidak termasuk dalam bagian itu karena dia melalui proses, bukan penghilangan paksa.

Kemudian mengenai HAM lain, petugas yang melanggar HAM. Sebenarnya, HAM ini UU tertua, yang lebih mendasar akan tetapi di kita terbitnya belakangan. Sebenarnya UU lainnya bisa lex-specialis termasuk buat petugas. Jika dia dianggap melanggar, oknum yang melakukan pemukulan dan penganiyaan, ancamannya di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kalau orang lain berapa tahun saja, untuk petugas ditambah sepertiganya. Jadi tidak lantas kalau oknum anggota melanggar HAM.

Yang tidak boleh dianulir adalah pelanggaran HAM berat. Kalau itu dia dilindungi oleh UU seperti menembak penjahat, itu bukan pelanggaran HAM. Kalau salah menembak, itu kejahatan pidana. Itu diatur di perundang-undangan. Tidak bermaksud menganulir, ini mungkin sedikit ada perdebatan, jadi ada keseimbangan kalau ada pendapat.

Kemudian pembiaran kekerasan yang terjadi, seperti terdorong untuk melakukan pembunuhan terhadap masyarakat. Saya kira tuntutan dari masa reformasi yang menuntut supaya polisi itu lebih mandiri, profesional, modern, dapat dipercaya dan bermoral. Kita juga melaksanakan reformasi mandiri. Makanya kita di pisah dari TNI. Namun sekarang ada saran dibawah departemen, tidak mandiri lagi.

Kita juga melakukan reformasi secara struktural dan instrumental lebih mendekati sempurna. Akan tetapi secara kultural ini memang susah, kita punya 400 ribu anggota. Kalau tadi ibu lihat kasus-kasus di Poso, jangan di sama ratakan 400 ribu, anggota brimob itu sudah lebih menjunjung HAM.

Kalau kasus tadi tidak diproses, ibu bukan hanya sekedar mendengar orang. Kalau ibu melihat, ibu harusnya jadi saksi dan berkeras karena anggota seperti tadi yang kita cari untuk kita tindak. Tapi kalau katanya, seperti pak Yasin tadi menyebarkan propaganda. Mudah-mudahan ibu tidak dan kasus yang disebutkan tadi belum kadaluarsa, Ibu bisa kita rekomendasi ke kapolda untuk menangkapi anggota tadi.

Dengan TNI, walalupun kita sudah dipisah tapi kita tetap kompak. Karena itu tadi, TNI yang minta itu kita kasi.

Polisi banyak dimana-mana itu merupakan standar dari PBB, 1 : 400, kita masih belum memenuhi itu. Di negara maju bahkan pakai 1 : 250 bahkan ada yang pakai 1 : 200. Untuk benar-benar kita menjadi pemelihara kamtibmas, berperan untuk menjadi pelindung dan pengayom masyarakat bisa berperan. Bukan sekedar menjadi penegak hukum.

Sekarang, yang disoroti adalah ekses tindakan hukum yang mungkin peninggalan lama, kita masih militeristik, walalupun negara hukum akan tetapi masih menggunakan kekuasaan. Kita dari dulu adalah recstaat namun akan tepat yang kita pakai adalah machstaat yang mungkin tinggal itulah reformasi kultural yang berjalan sekarang ini.

Mungkin yang terberat bagi person adalah anggota Polri, kita bisa kena hukum disiplin, hukum kode etik, masih berlaku hukum pidana. Kita menyadarkan semua anggota seperti itu. Apakah dia tidak tahu bahwa itu adalah hukuman terberat. Ibu merasa terganggu seperti tadi, di luar negeri polis dihargai, tidak bisa disentuh. Apalagi jika membunuh, bukan main takutnya. Ada UU perlindungan petugas yang kita tidak punya. Tapi coba ada polisi yang mengancam, dia bisa dilaporkan. Di sini budaya masyarakat tampil, jadi bisa diberlakukan. Tidak disiplin, tidak profesional, melanggar pidana bisa dituntut.

Moderator
Terakhir, usaha untuk mencegah terjadinya kekerasan di Poso soal keamanan seperti mencegah senjata masuk, mengejar DPO yang lain, ini seperti bagaimana polisi?

Sisno Adi Winoto
Tadi reformasi struktural, kalau ada senjata yang masuk, kita ada polair (Polisi Air) sehingga kita menjadi penegak hukum dilautan di perkuat. Kemudian yang di darat, kita tetap melakukan razia, termasuk menarik izin senjata api. Akan tetapi saat sudah tertib, senjata kita serahkan lagi yang berijin.

Sidney Jones

Saya yakin dengan apa yang terjadi di Poso selama 2-3 tahun belakangan ini bukanlah rekayasa. Ini memang benar dilakukan oleh para DPO.

Akan tetapi saya bisa mengerti kenapa rakyat Poso yakin bahwa ini adalah rekayasa. Karena pada saat puncak konflik, baik itu aparat polisi maupun TNI juga terlibat konflik. Juga benar ada orang yang begitu cepat ditangkap karena tekanan tanpa bukti. Kadang-kadang mereka di siksa dan terkadang terbukti bahwa mereka belum tentu bersalah.

Dengan fenomena ini, ada benar ketidakpercayaan dalam kinerja polisi dalam tindakannya. Seharusnya polisi lokal, bukan densus atau polair, tapi pada tingkat polsek dan brimob yang menjadi BKO, bahwa perlakuan mereka terhadap masyarakat terus menerus diperbaiki supaya kepercayaan masyarakat dapat diperbaiki. Nanti kalau ada sesuatu yang aneh terjadi, masyarakat akan berani melapor. Saat ini, masyarakat takut untuk melapor kepada polisi karena konsekuensi juga akan jelek. Bukan rekayasa tapi saya bisa mengerti.

Usman Hamid

Selama kita masih mengedepankan pendekatan hukum atau polisi, tidak akan mungkin kita akan menjamin bahwa kekekerasan ini tidak akan terjadi.

Kedua, untuk polisi, kita tidak bisa mengukur kredibilitas atau profesionalitas polri secara keseluruhan berpotret dari kasus Poso, apalagi kasus terorisme. Karena dari segi anggaran saja perbedaaanya sangat jauh. Dalam hal terorisme, saya kira anggarannya sangat besar, akan tetapi untuk masalah pidana biasa sangat minim. Tahun lalu dari anggaran sebesar Rp. 16 trilyun, anggaran untuk melakukan penyelidikan kasus pidana biasa hanya 0,59 persen.

Penanganan kasus yang kemudian menjadi problem dan muncul ketidakpercayaan, praktek penyimpangan karena politik anggaran yang tidak jelas. Kesalahan Ini bukan di tangan Polri, tapi pada pengambil kebijakan, DPR.

DPR di sisi lain menimbulkan problem saat mereka tidak melakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer. Seringkali, kasus yang ditangani oleh polisi saat melihat keterkaitan aparat militer diambil alih oleh militer. Padahal seharusnya ini sudah dilakukan sejak tahun 2000. Revisi ini belum selesai, malah Dephan sudah mengintroduksi UU Kemanan Nasional yang menurut saya idenya lebih banyak dari militer.

Menurut saya, perdebatan atau perselisihan pak Sisno dan pak Bambang tadi bukan di mereka berdua, akan tetapi di militer. Kita ribut sendiri padahal di sisi lain ada yang mencoba mengembangkan format politik yang lama, yang mencoba menempatkan Polri sebagai sub-ordinasi kekuasaan eksekutif atau keamanan tertentu. Mungkin TNI masih merasa, kok Polri masih dibawah langsung presiden sementara TNI berada dibawah kordinasi Dephan? Mungkin ada kecemburuan seperti itu yang menjadi persoalan.

Belum lagi kasus di lapangan, TNI pernah menangkap dan menahan 5 orang tersangka yang dilakukan selama 5 hari dengan alasan UU Terorisme, 7 hari kemudian dilepaskan. Padahal UU terorisme memberikan kewenangan untuk menahan 7 hari untuk Polri, bukan untuk TNI.

Ketiga yang saya ingin katakan tentang kritik yang disampaikan oleh pak Bambang tadi mengenai masalah kewilayahan dan sistem terpusat. Saya pernah menangani satu kasus-diluar kasus 22 Januari ini - yaitu kasus penangkapan Ipong dan Yusuf untuk dibawa ke Jakarta.

waktu itu saya sempat bicara dengan pak Oegroseno, Kapolda Sulteng saat itu beserta beberapa tokoh masyarakat. Mereka mengatakan bahwa ada kesepakatan untuk membantu Polri melakukan pendekatan kepada para tersangka ini. Dengan jaminan diperlakukan dengan baik. Yang terjadi, mereka kemudian di bawa ke Jakarta.

Saat itu, saya sempat menghubungi perwira senior yang mebawahi itu, kalau tidak salah pak Suryadarma. Tapi, tidak ada keterbukaan untuk memahami perasaan dari masyarakat Poso, atau beberapa orang yang terlibat dalam kesepakatan itu.

Dalam teori diatas kertas mungkin tidak ada yang salah seperti yang dikatakan oleh pak Sisno, begitu juga soal manajemen operasi kepolisian, baik itu menyangkut kasus Ipong tentang masalah kewilayahan dan terakhir masalah melumpuhkan. Dalam prinsip kepolisian di manapun, melumpuhkan tidak boleh lebih dari apa yang dilakukan kepolisian. Tapi apa yang terjadi, melumpuhkan itu tidak mematikan orang atau tidak melakukan penembakan terhadap titik tertentu yang mematikan.

Kalau kita lihat kasus yang ada, tidak semua orang ditembak dalam kondisi melawan. Ada yang ditembak dari belakang, saat lari dan titik yang mematikan. (ditranskrip berdasarkan rec audio diskusi)

Kunjungan Presiden di Poso

2007-05-02T10:12:00.001+07:00

Bangun Daerah Konflik
Presiden: Tak Ada Alasan untuk Saling Membenci

Kompas, 2 Mei 2007

Tentena, Kompas - Saat ini pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan di daerah bekas konflik. Ini menjadi salah satu prioritas di berbagai departemen dalam rencana pembangunan ke depan. Demikian dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Tentena, Sulawesi Tengah, Selasa (1/5).

Presiden menyatakan itu di hadapan tokoh masyarakat dan tokoh gereja serta warga Tentena, Kabupaten Poso. Sebelumnya, hal sama juga dikatakan Presiden di hadapan tokoh agama dan masyarakat di Kota Poso.

"Akibat konflik yang terjadi di masa lalu, saya memahami bahwa terdapat kemunduran dan stagnasi dalam hal pembangunan baik sosial maupun ekonomi. Karena itu, saya menyambut baik usulan dan prakarsa agar dilaksanakan percepatan pembangunan di Sulawesi Tengah, khususnya di Poso," kata Presiden.

Menurut Presiden Yudhoyono, percepatan pembangunan di daerah bekas konflik adalah bagian dari upaya rekonsiliasi dan pemulihan yang diharapkan dapat menyembuhkan trauma akibat konflik pada masa lalu.

"Saya terharu mendengar banyak anak-anak dan remaja yang menjadi yatim piatu dan kehilangan banyak hal, termasuk masa lalu mereka. Jangan sampai mereka kehilangan lagi masa depannya. Mari kita berbuat agar masa depan mereka, masa depan negeri ini, Poso, Tentena, lebih baik dari sekarang," ujarnya.

Pada kesempatan bertemu dengan masyarakat Tentena dan Poso, Presiden kembali mengingatkan tentang inti ajaran agama Nasrani maupun Islam yang penuh cinta kasih dan damai.

"Umat Islam, Kristiani, Katolik, adalah saudara, sama-sama hamba Tuhan. Maka, tidak ada alasan untuk saling membenci dan memusuhi," kata Presiden.

Presiden berharap, apa yang terjadi di Poso pada masa lalu, dijadikan pelajaran berharga untuk diambil hikmahnya. Terkait bantuan yang diberikan pemerintah pada masyarakat di Poso dan Tentena, Presiden berharap bantuan itu dijaga dan dijadikan sarana untuk selalu mengingat Tuhan, saling menghargai, dan mendidik generasi muda menghadapi tantangan zaman.

"Kita tidak ingin lagi melihat masjid-masjid, gereja-gereja, yang merupakan tempat memuliakan Tuhan, dibakar dan dirusak. Sebaliknya mari jadikan bunyi dentang lonceng gereja dan suara azan sebagai panggilan untuk mengingat Tuhan."

Resmikan proyek

Di Poso, Presiden meletakkan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Modern Poso dan peresmian rehabilitasi masjid. Di Tentena, Yudhoyono meletakkan batu pertama pembangunan empat SD, Sekolah Theologia Tentena, peresmian dan perluasan RS Sinar Kasih, dan panti asuhan. Lalu di Palu Presiden meresmikan PLTU Mpanau dan Jembatan Teluk Palu. Senin malam lalu Presiden berbicara dalam Simposium Nasional Pemuda Indonesia (SNPI) tentang Resolusi Konflik di Silae Beach, Palu.

Dalam kunjungan dua hari di Sulteng, Presiden didampingi Ny Ani Yudhoyono dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. (REN/NAR)

Kunjungan Presiden

2007-05-02T09:59:00.000+07:00

Kunker Pertama ke Palu, SBY Disambut Demo

http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=8560

Selasa, 01 Mei 2007,

PALU - Warga Kota Palu, Sulteng, tak menyambut hangat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika berkunjung ke sana kemarin. Berbagai elemen mahasiswa dan ormas yang bergabung dalam Forum Rakyat Sulawesi Tengah menyambut SBY dan rombongan dengan demo.

Namun, antisipasi aparat keamanan membuat ratusan warga tak berkutik. Aparat kepolisian dari Polda Sulteng memblokade massa menggunakan kawat berduri dan sebuah watercanon. Panjang blokade mencapai 300 meter yang menutup akses menuju lokasi acara presiden. Acara presiden pun berjalan lancar.

Saat memberikan sambutan pada pencanangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Lapangan Vatulemo, Palu, SBY banyak menyoroti masalah keamanan di Sulteng. Dia menyatakan, kondisi Sulteng yang sudah membaik harus terus dipertahankan.

"Ketenangan dan ketenteraman jangan sampai robek lagi dan merusak tatanan masyarakat yang sudah bersatu. Sebab, sesungguhnya konflik yang pernah terjadi tidak kita inginkan bersama," ujarnya.

Saat berkunjung ke Sulteng, SBY didampingi Ibu Ani Yudhoyono dan 13 menteri. Hadir pula gubernur se-Sulawesi.

Kunjungan ke Palu kemarin merupakan kunjungan kerja (kunker) pertama SBY sejak terpilih menjadi presiden pada 2004. "Ada sekitar tiga tahun saya tidak ke sini. Saya mohon maaf kepada masyarakat semua," ungkapnya.

Sebenarnya, kata SBY, kunjungan kerja ke Sulteng tersebut bukan yang pertama. Sebab, ketika masih menjabat menteri, sudah empat atau lima kali dirinya mengunjungi Palu dan Poso.

"Saya juga merindukan kondisi Sulteng yang sudah tenang dan terus membaik ini. Tolong dipertahankan jangan sampai robek kembali," tegas SBY yang hari ini akan mengunjungi Poso.

Saat SBY berdialog dengan warga, tiba-tiba aparat keamanan yang membuat pagar betis lokasi pertemuan dikejutkan ulah pemuda yang membawa tas ransel. Pemuda yang belum diketahui namanya itu langsung ditangkap aparat karena berusaha menerobos pagar betis aparat. Belakangan diketahui, pemuda yang tidak mau menyebutkan namanya tersebut mengalami gangguan jiwa.

Hal itu dibenarkan Wakapolda Sulteng Kombes Pol I Nyoman Sindra dan Kapolres Palu AKBP Atrial yang menginterogasi langsung pemuda tersebut. "Pemuda itu kurang waras. Biar tidak mengganggu, sementara ditahan aparat," jelas Atrial. (uq/muz/dit/lib/jpnn)

Kunjungan SBY ke Poso

2007-04-30T18:42:00.000+07:00

8.000 PERSONIL TNI DAN POLRI AMANKAN KUNJUNGAN PRESIDEN KE SULTENG

Palu - Sebanyak 8.000 personil TNI dan Polri mengamankan kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Sulawesi Tengah (Sulteng) yang rencananya dua hari sejak 30 April 2007.

Komandan Korem 132/Tadulako Palu Kolonel Inf Husen Malik di Palu Rabu mengatakan, kekuatan tersebut termasuk pengamanan terbuka, pengaman tertutup, pengamanan jalur dan paspampres.

Menurut Husen Malik yang juga Komandan Satuan Tugas Pengamanan Kunjungan Presiden, rombongan presiden akan berada pada 11 titik tersebar di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso.

Titik-titik kunjungan tersebut sudah termasuk bandara udara Mutiara Palu dan Kasiguncu Poso, helipad di Parigi Moutong dan Tentena Poso, serta lokasi kegiatan.

"Padatnya agenda dan banyaknya lokasi yang dikunjungi presiden, jelas membutuhkan kekuatan pengamanan dalam jumlah besar," katanya.

Agenda sementara presiden selama dua hari di Sulteng di antaranya, panen raya padi di Desa Nambaru Kabupaten Parigi Moutong, peluncuran program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri di Palu, membuka simposium nasional pemuda Indonesia tentang resolusi konflik di Palu.

Sementara agenda presiden di Kabupaten Poso yakni, peletakkan batu pertama pembangunan pondok pesantren modern di Desa Tokorondo, peletakkan batu pertama pembangunan sekolah dasar dan perluasan Sekolah Tinggi Theologia di Tentena.

Sebanyak 12 menteri rencananya menyertai kunjungan presiden yakni, Menko Polhukam, Menko Kesra, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Sosial, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga.

Lainnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan dan Meteri Sekretaris Negara.

Kunjungan Yudhoyono ke Sulteng merupakan kali pertama sejak menjabat presiden. Namun, Yudhoyono pernah berkunjung ke Palu dan Poso pada tahun 2002 ketika menjabat Menko Polhukkam di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sumber : ANTARA

Buruk Rupa Penegakan Hukum di Poso

2007-04-30T15:22:00.000+07:00

Cerita Buruk tentang Profesionalisme Polisi

Ketegangan melingkupi sebuah ruangan di Markas Polres Poso, suatu siang, saat perang tengah berkecamuk di kawasan Tanah Runtuh, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Poso, Sulawesi Tengah, Senin 22 Januari 2007 silam.

Seorang pria berkumis, berjalan bolak-balik gelisah di markas yang terletak di Jalan Pulau Sumatera. Pria itu mengenakan seragam polisi. Di pundaknya bertengger sebuah bintang. Ia Badrodin Haiti. Jenderal bintang satu yang menjadi pemimpin nomor satu polisi di Sulawesi Tengah. Poso adalah satu wilayah kekuasaannya.

Jenderal Badrodin terus gelisah...

“Rud, bagaimana ini, sudah delapan korban tewas, tapi tak satupun DPO?” tanya Badrodin kepada seorang tinggi besar dengan seragam polisi dan rompi pelindung peluru yang membungkus badannya.

“Tenang Jenderal, saya akan menyelesaikannya!” jawab pria yang dipanggil Rud tadi.

Pria tinggi besar itu adalah Rudy Sufahryadi, juga akrab disapa Rudi Gajah. Ia polisi dengan melati dua di pundaknya, ia Ajun Komisaris Besar Polisi. Ia adalah orang nomor satu di Polres Poso dalam dua tahun terakhir. Ia punya keahlian antiterorisme. Maklumlah, hampir sebagian besar karir polisinya ia habiskan di brigade mobil, satuan elit di kepolisian RI. Terakhir, sebelum jadi Kapolres Poso, ia menjabat Wakil Kepala Satuan Gegana Mabes Polri. Tak lama berselang, setelah memberi keyakinan komandannya, Rudy terlihat di medan tempur. Dalam hitungan menit kemudian, jatuh korban dari pihak sipil bersenjata yang melawan polisi dalam operasi penangkapan DPO itu.

Warga yang tewas itu bersenjata. Ia DPO polisi. Rudy senang, Badrodin pun menarik nafas lega. Sebuah episode tegang ditutup senyum.

Dan, cerita tadi, cuma sebuah episode kecil dari cerita panjang tentang pertempuran sengit antara satuan elit polisi dengan puluhan sipil bersenjata, gabungan para DPO dan warga pendukungnya.

Namun, meski kecil, cerita tadi menyiratkan sebuah pesan bahwa ada yang keliru, ada yang tak tepat dari tindakan polisi dalam pertempuran berdurasi delapan jam itu. Dalam bahasa lain, kekeliruan itu, atau ketidaktepatan itu bernama pelanggaran hak asasi manusia. Sesuatu yang selalu dibantah sejumlah polisi.

Tapi, meski malu-malu, Badrodin pun mengakuinya. Tengok saja pernyataannya di Palu. “Kalaupun ada hanya pelanggaran HAM biasa. Itu pun harus dibuktikan dengan penyelidikan terlebih dahulu,” kata dia, Jumat 9 Maret 2007. Badrodin pun menantang Komnas HAM melakukan penyelidikan untuk membuktikan ada-tidaknya pelanggaran HAM yang dilakukan anggotanya di lapangan.

“Kami juga tidak membenarkan adanya pelanggaran HAM. Kalau memang ada anggota melanggar dan bisa dibuktikan, akan ditindak. Pokoknya masyarakat maupun anggota polisi yang melanggar akan ditindak,” katanya menegaskan.

Anggota Komnas HAM, Zumrotin K. Susilo, juga mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus penyergapan yang dilakukan polisi di Tanah Runtuh Poso pada akhir Nopember 2006, maupun dalam operasi bersenjata pada 11 dan 22 Januari 2007.

Menurut Zumrotin, yang dikategorikan pelanggaran HAM berat jika dilakukan secara sistimatis dan meluas. “Jadi yang ada pelanggaran HAM biasa, dan rincian pelanggaran akan disampaikan secara tertulis kepada Kapolda Sulteng. Tapi, secara lisan hal juga sudah dilaporkan kepada Kapolri,” katanya.

Pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, oknum anggota polisi melarang petugas medis mengevakuasi korban, kasus salah tangkap dan penyiksaan.

Kisah salah tangkap dan penyiksaan (baca: Bernafas di Ujung Laras) memang menjadi sisi buruk dari “success story” polisi menangkap DPO kasus kekerasan di Poso dan Palu. Namun, polisi selalu punya alasan. Kalaupun mengakui itu terjadi, mereka minta dibuktikan dulu.

Padahal, polisi sudah sering salah tangkap terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan. Keinginan keluarga korban menuntut ganti rugi dari polisi terhalang penjelasan KUHAP.

Profesionalisme memang selalu jadi gunjingan. Beberapa kali terungkap polisi salah menangkap orang. Yang ditangkap justeru bukan orang yang diduga melakukan kejahatan. Celakanya, korban salah tangkap sering menjadi sasaran kekerasan, bahkan mungkin menyebabkan kematian.

Nasib nahas itu dialami Yusuf dan Apriyanto, dua korban tewas dalam perang 22 Januari 2007. Keduanya menjadi korban kekerasan polisi ketika mencari puluhan orang yang diduga dalang kerusuhan Poso. Ketika keluarga korban hendak meminta ganti rugi kepada polisi, ternyata terganjal oleh aturan KUHAP.

Pertanyaannya sampai kapan hal ini terjadi? Akankah negeri ini terus-menerus membiarkan polisi berbuat salah atas nama hukum? Hingga akhir Maret ini, belum satu pun kasus pelanggaran HAM oleh polisi tanggal 22 Januari lalu yang diadili. Padahal, Jendral Badrodin telah mengakuinya, meski malu-malu. ***

Laporan ini dibuat atas kerjasama AJI Kota Palu dan Yayasan TIFA, Februari – Maret 2007

Heroisme Polisi

2007-04-30T14:42:00.000+07:00

Kejar DPO Menuai Bunker

Sepintas hanya terlihat sebuah rumah gubuk yang tak layak huni. Karena itu aparat keamanan dari pihak kepolisian dan TNI tak menaruh curiga kalau rumah yang beratap rumbia berdinding kayu dan berlantai semen lapuk itu menyimpan misteri besar bernama. “Bunker”

Posisi rumah itu berada di atas sebuah bukit kecil Gunung Jati. Tidak ada satu pun rumah yang mengapit. Dihalaman rumah ditumbuhi pohon coklat yang tak terurus. Beberapa pohon pisang dengan daun tuanya terjuntai ke tanah mengitari gubuk itu. Dibawah bukit baru terhampar perkampungan penduduk.

Saat memasuki rumah yang bertelak di kawasan PDAM, Tanah Runtuh Poso, itu juga tak menunjukkan tanda-tanda rumah itu ditinggali orang. Dinding rumah yang terbuat dari tripleks sudah berlubang Warnanya sudah kehitam-hitaman akibat terguyur siraman hujan. Bagian depan rumah terdapat teras kecil yang dipenuhi sarang laba-laba. Jendelanya terbuat dari kayu yang sebagian ditutup dan sebagian lagi dibiarkan setengah terbuka. Bagian dapurnya tak berdinding penuh. Hanya bagian bawah dan atas yang ditutupi papan kayu. Sepintas dapur itu tak berfungsi karena tak ada peralatan dapur seperti panci, piring dan peralatan dapur lainnya.

Namun bila ditelisik lebih jauh, dapur itu menjadi aneh karena ada sebuah beton kecil menyerupai septiktank disudut kiri dapur itu. Bongkahan galian tanah mengitari beton kecil itu yang berukuran 50 X 60 centimeter itu. Setelah penutupnya dibuka terlihat sebuah lubang gelap ukurannya pas satu badan orang dewasa. Lubang itu dilengkapi anak tangga yang bermata tiga. Diperkirakan kedalam lubang itu lima meter. Sedang luas lubang bunker 20 meter persegi. Didalam lubang itu terdapat sebuah lorong yang berfungsi sebagai ventilasi tempat masuknya udara. Sebuah pipa yang ditancapkan dibagian belakang rumah itu menjadi tempat masuknya udara.

Bunker itu ditemukan saat polisi melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap 15 DPO kasus kekerasan yang melarikan diri pada pertempuran 22 Januari 2007 lalu. Penemuan itu bagi polisi seakan mendapat durian runtuh karena terkuak satu selubung baru para DPO Poso tersebut.

Mengejutkan memang, sampai-sampai kalangan politisi dari Senayan ikut memberikan komentar soal penemuan Bunker tersebut. Komisi I DPR sempat memberikan pujian terhadap Polri atas penemuan itu.

Dalam prahara 22 Januari 2007 lalu yang menewaskan 13 warga Poso dan satu aparat kepolisian tempat ini dijadikan sebagai tempat merakit bom. Seorang polisi yang pertama kali menemukan bunker itu pada 22 Januari 2007 mendapati sejumlah sajadah, buku-buku, dan alat perakitan bom ada dalam bunker itu.

Penemuan Bunker ini mengujutkan banyak orang, termasuk pihak aparat kepolisian. Sebab bukan cuma di Irak terdapat Bunker tapi juga ada di Poso. "Ini nyata ada bunker ini diluar dugaan kami" Kata Kapolres Poso, AKBP Rudy Sufahriadi.

Rudy menduga Bunker ini merupakan tempat persembunyian pada DPO bila mereka disisir aparat keamanan. Mungkin itu sebabnya para DPO itu seperti ditelan bumi bila mereka dikejar, hilang tanpa jejak.

Dilihat dari fisik bunker itu, diduga dibuat saat polisi mengumumkan 29 DPO kasus kekerasan di Poso dan wilayah Sulawesi Tengah. Seorang warga Poso yang dekat dengan para DPO mengatakan Bunker itu dibuat dua bulan belakangan ini Yang membuat bunker itu kata dia adalah para anak-anak bebek binaan Tugiran. Anak-anak Bebek yang rata-rata anak dibawah 15 tahun itu berperan sebagai mata-mata DPO bila ada polisi yang memaskui Gebang Rejo. Pasukan anak-anak bebek itu segera melaporkan bila ada pergerakan polisi mendekati wilayah Markas DPO seperti Tanah runtuh dan wilayah PDAM.

Kapolres Poso AKBP Rudi tak menampik anggapan itu. Ia menyebutkan bunker itu memang baru. Ia memperkirakan masih ada bunker lain yang belum ditemukan. Warga Poso yang dekat para DPO itu membenarkan. "Rencananya akan dibuat lima bunker sebagai tempat persembunyian" Ujarnya sembari menitip jati dirinya tak usah disebutkan.

Kini Bunker yang menyerupai gua itu dibiarkan begitu saja. Mungkin akan dijadikan monumen peristiwa 22 Januari 2007 lalu. Dinding depan rumah itu tertulis: Rumah ini dijual hubungi Basri. Entah apa maksudnya tulisan itu. Wallahu’alam bissawab.

Laporan ini dibuat atas kerjasama AJI Kota Palu dan Yayasan TIFA, Februari – Maret 2007

Penangkapan Sewenang-wenang

2007-04-30T14:34:00.000+07:00

Bernafas di Ujung Laras

Pertermpuran dahsyat berdurasi delapan jam lebih antara para DPO dan sejumlah warga Tanah Runtuh dengan polisi,Senin 22 Januari 2007 silam, ternyata tak hanya menyajikan kisah suskes polisi membekuk DPO. Tapi, “perang kota” ini juga melahirkan kisah pedih, tentang sejumlah warga, yang bukan DPO dan tak berdosa. Mereka ditodong, diborgol, ditendang juga dihantam popor senapan.

Mereka tersengal-sengal, tarikan nafas tak teratur, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Ujung laras senapan polisi menciutkan nyali mereka untuk melawan. Berikut beberapa kisah tentang salah tangkap itu.

Jamaluddin (22) , Karyawan PT Hasrat Abadi

Tidak pernah terbayangkan dalam benak Jamaluddin kalau peristiwa 22 Januari 2007 di kawasan Kelurahan Gebangrejo,Poso Kota bakal melibatkan dirinya dan harus berurusan dengan polisi.Terlebih mendapat perlakuan tidak manusiawi dari aparat kepolisian yang menudingnya sebagai kelompok DPO dan teroris. Meski telah berlalu lebih sebulan namun peristiwa ini tetap meninggalkan trauma dan rasa jengkel dalam dirinya.

Saat ditemui di rumah kostnya di Lorong Pembantu Gubernur, Jalan Pulau Irian,Kelurahan Gebangrejo, Poso Kota, Jamaluddin yang akrab disapa Jamal ini bercerita panjang lebar soal peristiwa yang dialaminya.

Pagi itu, sekitar pukul 07.30 waktu indonesia tengah seperti biasa Jamal bersiap-siap menuju tempat kerjanya yang hanya berjarak sekitar satu setengah kilometer dari tempat kerjanya. Saat itu kebetulan Jamal sendiri karena istrinya lagi menghadiri pesta pernikahan keluarganya di Bungku,kabupaten Morowali.

Namun belum sempat beranjak dari tempat duduk di teras rumah kontrakannya, tiba-tiba terdengar suara rentetan tembakan. Tidak diketahui siapa yang melepaskan tembakan secara beruntun itu.Karena panik dan ketakutan,Jamal dan penguni rumah kost lainnya bergegas masuk dalam rumah sembari tiarap.Jamal pun mengurungkan diri pergi ke tempat kerjanya.

Hingga sore hari sekitar pukul 15.30 WITA, puluhan warga yang berasal dari kawasan kelurahan Gebangrejo masuk ke tempat kontrakan Jamal untuk mencari tempat perlindungan. Di tempat itu memang terdiri dari belasan kamar berpetak-petak.Mereka yang umumnya laki-laki ini mengungsi dari rumahnya karena ketakutan menjadi sasaran tembak antara polisi dan kelompok sipil bersenjata.

Selang satu jam kemudian tiba-tiba masuk sejumlah anggota polisi mengenakan rompi dan bersenjata laras panjang.Mereka langsung memerintahkan semua laki-laki yang menghuni rumah kost agar keluar. Semua laki-laki termasuk Jamal pun keluar dari kamarnya dan dikumpul di halaman rumah. Di tempat itu mereka diperiksa identitasnya satu persatu di bawah todongan senjata. Setelah itu mereka disuruh jalan menuju pertigaan Jalan Pulau Irian-Lorong Pembantu Guberur. Setiba di tempat itu,Jamal dan belasan warga lainnya disuruh buka baju kemudian di borgol.

Karena saat itu masih terjadi kontak senjata, Jamal dan belasan warga lainnya disuruh masuk dalam sebuah gudang kosong milik salah seorang pengusaha keturunan. Selang beberapa saat kemudian,Jamal cs keluar dari gudang menuju sebuah mobil rantis. Saat itulah Jamal dan belasan warga lainnya mendapat perlakuan tidak manusiawi.Dalam keadaan telanjang dada dan mata tertutup menuju ke mobil, mereka dihantam satu persatu oleh belasan polisi bersenjata. Jamal sendiri terkena hantaman popor senjata berkali-kali di punggungnya.Kekerasan dan penyiksaan ini terjadi hingga sampai di Mapolres Poso.

Setiba di kantor Polres Poso, Jamal dan belasan warga lainnya langsung digiring menuju lorong dekat ruang tahanan.Di tempat itu, ia dan warga lainnya bukannya diamankan melainkan kembali mendapat perlakuan kasar dari puluhan polisi bersenjata.Tendangan sepatu lars dan hantaman popor senjata berkali-kali menimpa warga yang masih terborgol ini. Jamal sendiri mengalami luka memar di muka dan kening robek.

Bukan hanya perlakuan kasar dan tidak manusiawi itu,Jamal mengaku mendapat makian.’’Saya dibilangin teroris, pemberi dana teroris dan biadab.Pokoknya kata-kata itu berulang-ulang terdengar pak. Saya masih ingat terus kata-kata itu,’’kenang Jamal.

Setelah tiga jam disiksa,Jamal dan belasan warga lainnya kemudian didata dan diinterogasi satu per satu soal insiden tersebut.Seingat Jamal, ada tujubelas pertanyaan yang diajukan oleh polisi diantaranya senjata,siapa yang pegang senjata dan keterkaitan DPO-DPO tersebut. Dengan tegas Jamal menjawab kalau semuanya tidak ditahu. Jamal sama sekali tidak mengenal siapa para DPO tersebut.

Setelah ditahan semalam, sore harinya Jamal dan belasan warga lainnya akhirnya diperbolehkan pulang ke rumahnya karena dianggap tidak cukup bukti. Meski diperbolehkan pulang namun mereka tetap dikenakan wajib lapor.Seminggu kemudian, Jamal kembali dipanggil polisi dan disuruh membuat surat pernyataan apakah akan melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. Karena saat itu pikirannya masih kacau, Jamal memutuskan tidak akan melanjutkan kasus yang menimpanya.Setelah itu, Jamal pun pulang.

Kisah itu memang telah berlalu lebih sebulan namun Jamal mengaku tidak bisa melupakannya.Rasa trauma berbaur jengkel mengenang perlakuan polisi terhadap dirinya dan puluhan warga lainnya.’’Saya masih sangat trauma pak.Apalagi kalau melihat polisi. Sampai sekarang saya masih jengkel dengan perlakuan polisi tersebut.,’’pungkasnya sembari berharap insiden serupa tidak terulang lagi.

H Rois (42), Pedagang Kelontong

Bukan hanya Jamal yang mendapat perlakuan tidak manusiawi dari polisi saat terjadi kontak senjata antara polisi dengan kelompok sipil bersenjata di kawasan kelurahan Gebangrejo, Poso Kota 22 Januari 2007.Sejumlah warga kelurahan Gebangrejo lainnya juga mendapat perlakuan serupa. Bahkan puluhan diantara mereka ditangkap, disiksa kemudian ditahan di tahanan Mapolda Sulawesi Tengah selama enam hari.Seperti yang dialami dan dituturkan H Rois, salah seorang pedagang kelontong di bilangan Jalan Pulau Madura, Kelurahan Gebangrejo, Poso Kota.

Jarum jam menunjukkan sekitar pukul 06.30 Waktu Indonesia Tengah ketika H Rois baru saja membuka pintu rumahnya untuk memulai usahanya. Rumah batu berukuran sedang ini memang sekaligus dijadikan sebagai tempat usaha jual beli barang bekas H Rois sejak lima tahun silam.

Selang beberapa saat H Rois bergegas keluar dari pekarangan rumahnya karena mendengar suara imbauan yang berasal dari helikopter yang terbang dan berputar-putar di atas rumah warga. Memang ketinggian pesawat sekitar lima ratus meter namun suara imbauan itu sangat jelas yang meminta agar semua warga masuk ke dalam rumahnya masing-masing untuk menghindari peluru nyasar.

Mendengar imbauan itu, H Rois,keluarga dan empat orang anak buahnya langsung masuk ke dalam rumahnya. Namun ia belum tahu sepenuhnya apa maksud imbauan polisi melalui mikropon dalam pesawat helikopter tadi.

Sekitar satu jam lebih kemudian, H Rois dan keluarganya panik ketika mendengar rentetan tembakan. Ia tidak jelas melihat dari mana sumber dan siapa yang melepaskan tembakan tersebut. Namun H Rois menduga kalau tengah terjadi penyerangan polisi ke kawasan Tanah Runtuh. Maklum, tempat tinggal H Rois memang masuk dalam kawasan Tanah Runtuh.Takut terkena peluru nyasar, H Rois menutup pintu rumahnya rapat-rapat sembari menyuruh keluarganya tiarap di lantai.

Jelang jam dua belas siang, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu agak keras dari arah luar. Setelah dibuka ternyata Ulil Albab, salah seorang putra H Rois yang sehari-harinya berjualan di Pasar Sentral Poso. Dengan muka pucat, Ulil bergegas masuk.

Hanya beberapa menit Ulil masuk, tiba-tiba terdengar lagi suara ketukan pintu. Lagi-lagi H Rois berdiri dan membuka pintu. Lututnya mulai gemetar melihat beberapa anggota polisi menenteng senjata lars panjang. Polisi itu memerintahkan H Rois dan seluruh laki-laki dalam rumah segera keluar dan berkumpul di halaman rumah.

Di tempat itu, H Rois, Ulil Albab serta empat karyawannya diborgol kemudian di suruh duduk dan dimintai identitasnya satu persatu.Setelah itu, salah seorang diantara polisi tadi menaruh sepucuk pistol rakitan ke paha salah seorang karyawan H Rois kemudian menjempretnya dengan kamera digital. Polisi tadi mengutip satu persatu karyawan H Rois termasuk Ulil Albab dengan sepucuk pistol terpasang di paha.

Saat itu H Rois sama sekali tidak berani melawan dan menolak ketika polisi memotret anaknya serta empat anak buahnya dengan sepucuk pistol di paha. Padahal senjata itu tidak diketahui darimana asalnya. ‘’Kami tidak berani melawan pak. Karena mereka mengancam kami dengan todongan senjata. Salah seorang anak buah saya bahkan menangis karena diancam akan ditembak.Yah, kami pasrah saja saat di poto. Kami sendiri tidak tahu dari mana senjata itu,’’cerita Rois dengan logat Jawa yang kental.

Setelah dipoto, H Rois, Ulil Albab dan empat karyawannya yang masih terborgol tangannya kemudian ditutup matanya dengan lakban dan digiring menuju mobil rantis.Beberapa puluh meter mobil berjalan, entah kenapa Ulil Albab dipisahkan dan diturunkan dari mobil rantis tadi. Rasa cemas pun membayangi pikiran H Rois jangan-jangan anaknya sengaja dipisahkan untuk dieksekusi.Untuk menghilangkan rasa cemas itu, dalam perjalanan menuju Polres Poso H Rois terus berdoa kepada Tuhan agar anaknya dilindungi dan tidak diapa-apakan oleh polisi.

Setiba di Mapolres Poso, H Rois dan empat anak buahnya kemudian digiring menuju sel tahanan. Kedua tangannya masih terborgol dan matanya ditutup dengan lakban.Di ruang tahanan, H Rois bergabung dengan belasan warga lainnya yang ditangkap lebih dulu.

Sekitar pukul lima sore, H Rois, empat anak buahnya serta belasan warga lainnya yang ditangkap digiring menuju mobil truk untuk dibawa ke Mapolda Sulawesi Tengah. Saat menuju truk itulah, H Rois dan belasan warga lainnya mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Mukanya dihantam dengan popor senjata serta kepala tangan berkali-kali.

H Rois tidak bisa mengelak karena kedua tangannya terborgol dan matanya tertutup sehingga tidak bisa melihat arah dan siapa yang memukulnya. Ia pun hanya bisa pasrah menerima pukulan bertubi-tubi dan puluhan polisi yang mengantarnya ke mobil truk.Perlakuan kasar itu tidak hanya berhenti disitu.Sepanjang perjalanan menuju Palu, H Rois mendengar suara rintihan dari warga yang terkena pukulan dari aparat.Dalam hati, H Rois terus berdoa agar tidak menjadi sasaran dan selamat dalam perjalanan.

Namun setiba di Mapolda Sulteng , H Rois dan belasan warga lainnya kembali diperlakukan secara kasar. Bahkan ia tidak diturunkan dari truk seperti biasanya penumpang. ‘’kami diturunkan dan dilempar dari truk pak. Kami diguling. Tangan kami tetap diborgol dan mata tertutup. Pokoknya kami diperlakukan seperti bukan manusia lagi. Saya tidak pernah membayangkan mengalami perlakuan seperti itu pak, Seumur-umur saya tidak pernah diperlakukan seperti itu,’’kisah H Rois dengan mata berkaca-kaca.

Usai disiksa, H Rois dan belasan warga lainnya kemudian dimasukkan ke sel tahanan Mapolda Sulteng. Sebelumnya, borgol dan lakban yang mengikat tangan dan mulut mereka dilepas.

Malam pertama di tahanan,H Rois didatangi sejumlah anggota polisi yang mengaku dari Mabes Polri. Anggota polisi yang berpangkat perwira menengah ini bertanya keterlibatan H Rois dalam kontak senjata dan hubungan dengan DPO Poso serta pengetahuannya tentang aliran sesat yang diduga telah diajarkan kepada warga Poso khususnya di kawasan Tanah Runtuh. Namun H Rois mengaku sama sekali tidak tahu menahu dengan apa yang ditanyakan tersebut.Pertanyaan ini juga selalu muncul setiap diperiksa dan diinterogasi oleh penyidik dari Polda Sulteng.

Menarik,dalam proses penahanan dan penyidikan itu, H Rois sempat didatangi oleh seseorang yang mengaku didatangi oleh seseorang yang mengaku Nasir Abbas. Bahkan lelaki itu memberinya kenang-kenangan berupa sebuah buku tebal berjudul Membongkar Jaringan Islamiah karya Nasir Abbas.’’Orang itu mengaku bernama Nasir Abbas. Dia (Nasir-red) bertanya, apakah saya mengenalnya atau pernah mendengar namanya. Saya bilang tidak.Itu saja,’’ujar H Rois sembari memperlihatkan sebuah buku kenang-kenangan yang dimaksud.

Setelah enam hari menjalani tahanan dan penyidikan intensif, H Rois akhirnya dibebaskan karena dianggap tidak cukup bukti. Selain dia, sembilan orang lainnya termasuk empat anak buahnya ikut dibebaskan. H Rois mengaku senang bisa bebas namun dalam hatinya, rasa trauma bercampur kesal atas perlakuan polisi itu tidak pernah hilang dan selalu dikenangnya.Terlebih tidak ada permohonan maaf dari polisi atas perlakuan pada dirinya yang dituding sebagai komplotan DPO dan teroris.

Kini H Rois kembali menggeluti usahanya seperti biasa bersama anak dan karyawannya.Hanya satu harapannya, semoga peristiwa yang menimpanya itu tidak akan terulang lagi.Selain itu, ia juga meminta kepada polisi agar bekerja secara profesional dan tidak asal main tangkap.

Laporan ini dibuat atas kerjasama AJI Kota Palu dan Yayasan TIFA, Februari – Maret 2007

Kisah Korban

2007-04-30T14:17:00.000+07:00

Semilir Luka Warga Tanah Runtuh

Kepedihan menggantung diatas langit kemanusian Poso. Bentrokan berdarah kelompok warga sipil bersenjata Poso dengan aparat kepolisian berujung luka yang luar biasa bagi warga sipil. Bukan hanya tekanan ketakutan akut yang ada, tetapi juga kerusakan material. Puluhan rumah berikut peralatannya menjadi rusak. Pemerintah masih sebatas janji dalam perbaikan rumah warga.

Aprianto (20) sudah tertidur tenang diharibaan-Nya. Disebuah pemakaman yang sunyi dan terpencil dalam kota Poso. Pria, yang masih membujang ini menemui ajal saat ia melintas di zona bentrokan kelompok sipil bersenjata Poso dengan aparat kepolisian pada prahara berdarah 22 Januari 2007 silam.

Orang tua Aprianto, Yasin - kini hanya bisa terkulai merangkai kenangan manis anaknya. Terbayang dalam ingatan, pada suatu silam Aprianto ingin menjadi polisi. “Dia memang bercita-cita jadi polisi, tapi nasibnya tragis, mati ditangan polisi” Kata Yasin dengan wajah sendu.

Kematian Aprianto bersama 13 warga Poso, meretas jauh sampai pada tingkat kerusakan material. Rumah beserta perabotnya menjadi luluh lantak akibat terjangan peluru dan tangan-tangan kukuh aparat keamanan. Rumah, yang biasanya berfungsi sebagai tempat istirahat, tempat memulai dan mengakhiri pekerjaan, saat itu menjadi sebuah penjara ketakutan.

Lihat saja, sejumlah rumah mengalami kerusakan akibat didobrak aparat atau bahkan di tembaki aparat hanya karena rumah itu dijadikan tempat persembunyian para warga bersenjata kelompok Basri cs. Kerusakan yang dialami warga mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan berat. Ada rumah yang dinding dan atapnya bocor tertembus peluru hingga peralatan rumah tangga yang juga ikut terkena peluru nyasar.

Sebut saja Halijah (33). Ibu rumah tangga yang tinggal di kompleks kantor PDAM Gebangrejo ini mengalami kerugian materil yang tidak sedikit akibat rumahnya dihujani peluru. Ibu lima orang anak ini harus merelakan kulkasnya bolong –bolong setelah sebuah timah panas melubangi dinding belakang kulkasnya. Kini kulkas tersebut menjadi barang rongsokan karena sudah tak berfungsi.

Bukan hanya kulkas, panci, parabola, termos air, receiver, dan dispenser miliknya, juga ikut rusak. Panci presto miliknya misalnya berlubang dan tak bisa digunakan untuk menanak nasi. Demikian dengan termos dan dispenser yang pecah. Belum lagi atap dan dinding rumahnya dijejali lobang-lobang menganga-menganga terkena tembakan.

''Semua kerugian saya ditaksir berjumlah 5 juta rupiah,'' ujar Halijah yang ditemui di rumahnya. Halijah mengaku pernah ada orang dari Polda dan Pemda Poso datang meninjau dan mendata kerusakan di rumahnya. Haijah dijanji akan diganti semua kerugian akibat bentrokan itu. Namun hingga kini tak satupun barang-barang miliknya diganti.

Memang, wilayah di sekitar rumah Halijah, menjadi tempat pertempuran sengit antara aparat dan warga bersenjata Senin tanggal 22 Januari 2007 yang lalu. Halijah menuturkan, pagi itu dia baru saja akan menidurkan anaknya Mutiara Ramadhani yang baru berusia empat bulan. Sekitar pukul 08.00 Wita, tiang listrik dibunyikan di depan kantor PDAM, beberapa meter dari rumahnya. ''Saya mengira bunyi tiang listrik itu adalah bel kantor PDAM. Nanti saya dengar suara tembakan dari arah barat, saya baru tahu kalo polisi sedang bentrok dengan anak-anak bawah (Basri cs-Red),'' tutur Halijah.

Pagi itu Halijah hanya berdua dengan anaknya yang baru berusia empat tahun. Suaminya Masran (38), sedang bekerja menjadi satpam di PT Bukaka di Desa Ratolene Poso Pesisir. Dua anaknya sedang sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Tanah Runtuh dan seorang lagi sedang berada di rumah neneknya di Desa Tabalu.

Suara tembakan polisi yang berasal dari perbukitan di sebelah barat pintu masuk PDAM, ternyata dibalas tembakan juga oleh warga bersenjata dari arah PDAM. Itulah yang membuat Halijah panik dan langsung berlari sambil menggendong anaknya ke rumah tetangganya di sisi kiri rumahnya. Dari dalam rumah, Halijah dan sejumlah warga yang ikut berlindung di rumah itu, mendengar bunyi tembakan bersahut-sahutan. Mereka melihat senjumlah warga bersenjata berdiri bahkan ada yang berlindung di samping rumah tempat mereka berada.

''Saya sendiri liat anak-anak bawah (Basri cs-Red) tenteng-tenteng senjata dan melempar bom. Anak saya menangis terus karena kaget mendengar bunyi bom dan senjata,'' kata Halijah. Waktu azan dhuhur, kontak senjata berhenti dan Halijah melihat pria bersenjata itu meninggalkan lokasi itu dan mundur ke perbukitan. Sekitar setengah jam kemudian, wilayah itu dikuasai brimob. Sejumlah rumah digeledah termasuk rumah milik Halijah. Beberapa polisi merusak jendela kayu di rumah Halijah untuk mencari warga yang terlibat bentrokan. Karena tidak menemukan orang yang dicari, polisi itu lalu mundur dan mengosongkan daerah itu.

Halijah sendiri baru berani masuk ke rumahnya setelah seorang tetangganya memintanya untuk menutup warung jualannya. Saat itu dia hanya melihat beberapa dinding dan atap rumahnya bocor. Setelah itu dia meninggalkan rumahnya menuju ke barak penampungan warga 20 meter dari rumahnya. ''Ssaya pulang dari barak baru saya lihat ternyata banyak barang-barang saya yang rusak. Saya liat satu-satu, kulkas, panci, termos, dispenser, receiver dan parabola, bocor terkena tembakan,'' keluh Halijah.

Dia hanya berharap pihak berwenang segera mengganti kerusakan barangetelah -barangnya karena semua barang itu diperoleh dengan susah payah. Dia mengaku untuk bisa mendapatkan kulkas ia harus menabung sekitar satu tahun.

Halijah sendiri berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan membuka warung dan suaminya seorang satpam. Dia dan suaminya harus membiayai lima anaknya, masing-masing Irfan Bahri (12) , Vita Aulia Sari (10), Anggun Nindita Sari (6), Muhammad Afriansyah (4) dan Mutiara Ramadhani (4 bulan).

Halijah tak sendirian, rumah Turmudji (65) misalnya mengalami kerusakan yang lebih serius. Ruang tamu tidak saja berserakan pecahan kaca terburai, tetapi juga dinding-dinding bagian luar dan dalam berlobang menganga akibat terjalan peluru. Kursi sofa tidak luput dari terjangan peluru. Begitu juga pintu depan rumah menjadi tidak normal. “Pokoknya rumah saya saya seperti kapal pecah” Tegasnya.

Saat itu Tarmudji, Imam masjid di salah satu masjid di Gebang Rejo sedang berada di rumahnya. Tak dinyana rumahnya dihujani peluru. Polisi melakukan itu karena rumahnya dijadikan persembunyian para DPO kekesaran Poso saat terjadi bentrokan bersenjata tersebut.

“Saya bernasib sial karena DPO itu lari kerumah saya, kebetulan diantaranya ada keponakan saya” ujarnya.

22 Januari bagi warga Poso dikenang sebagai hari mengenaskan. Bayangan ketakutan tergerus saat mendengar rentetan senjata seakan datang setiap saat.

Laporan ini dibuat atas kerjasama AJI Kota Palu dan Yayasan TIFA, Februari – Maret 2007

Teror Psikologis

2007-04-30T14:08:00.000+07:00

Empat Jam dalam Kepanikan

Pagi di kota Poso Senin 22/1, matahari cukup bersahabat. Sinar temarannya menembus relung kehidupan warga. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya hujan selalu mengguyur dan awan menyelimuti kota yang pernah dilanda konflik bernuansa SARA beberapa tahun silam. Seakan tidak ada tanda terjadinya sebuah tragedi yang berdarah-darah di kota penghasil eboni itu.

Tak heran murid -murid Taman Kanak-kanak Tjokroaminoto, Jalan Pulau Bali, Kelurahan Gebangrejo, tetap mengikuti rutinas pagi. Bernyanyi seraya berdoa doa bersama sebelum memulai aktivitas belajar mengajar. Ini memang sudah menjadi agenda ‘wajib’ di sekolah yang memang berbasis Islam tersebut.

Namun baru saja memulai pelajaran, tiba-tiba terdengar suara rentetan tembakan. Tidak jelas darimana sumber dan arah tembakan. Seketika, suasana dalam ruang kelas menjadi kacau. Lebih seratus murid di TK tersebut jadi ketakutan dan menangis. Mereka terbirit-birit masuk bawah meja dan kursi untuk bersembunyi. Adapula yang langsung memeluk gurunya sembari menangis dan memanggil orangtuanya.

Siti Aminah, salah seorang guru TK Tjokroaminoto yang mengajar saat itu tidak bisa berbuat banyak. Bukan hanya muridnya yang ketakutan,tapi dia juga merasakan hal yang sama. Ketakutan semakin menjadi-jadi begitu melihat puluhan anggota brimob menenteng senjata laras panjang masuk ke pekarangan sekolah. Ia pun bertanya-tanya kenapa polisi itu masuk ke pekarangan sekolah kemudian menyebar dengan senjata siap tempur. Jangan-jangan sekolahnya mau dijadikan benteng pertahanan polisi. “Kalau itu terjadi maka habislah kita” ujar Aminah.

Puluhan polisi itu sempat memperingatkan guru dan muridnya agar semuanya tetap berada di dalam kelas agar tidak terkena peluru nyasar.Aminah masih kebingungan apa maksud polisi tadi. Ia sendiri belum melihat adanya musuh yang dihadapi polisi.

Selang beberapa menit saja, rentetan tembakan kembali terjadi. Dari kejauhan terdengar suara ledakan bom‘’Anak-anak semakin ketakutan. Suara apa itu bu.Mau ditembak kita bu. Saking takutnya beberapa murid kami muntah-muntah dan berak-berak. Tapi saya berusaha menenangkan mereka. Tenang nak, itu yang ditembak itu bukan kita,’’kisah Aminah menirukan perkataan dan reaksi muridnya saat itu. Saat itu, Aminah dan guru yang lain terus berusaha menenangkan murid-muridnya. Ia kewalahan menenangkan murid TK itu yang menangis bersmamaan. Belum lagi orang tua murid yang tak henti-hentinya menelepon ke sekolah untuk menanyakan anaknya. “Waduh saya hampir pingsan saat itu” katanya.

Meski umumnya ketakutan namun adapula murid TK tersebut yang memberanikan diri mengintip lewat jendela. Mereka melihat langsung bagaimana polisi tiarap memasang senjata laras panjang kemudian melepaskan tembakan beruntun. Namun gurunya buru-buru mencegatnya demi menghindari peluru nyasar.

Menurut Aminah, suasana mencekam yang diliputi ketegangan ini berlangsung sekitar empat jam. ‘’Pokoknya nanti perasaan kami mulai tenang pak setelah pasukan polisi itu beranjak dan bergerak keluar dari sekolah. Suara tembakan saat itu juga sudah reda.Tapi saya tetap menenangkan anak-anak agat tetap dalam kelas. Hingga akhirnya orang tua mereka datang satu persatu menjemputnya,’’kenangnya.

Peristiwa 22 Januari 2007 itu sangat berdampak pada murid dan aktivitas belajar mengajar di TK Tjokroaminoto. Karena peristiwa itu, sekolah diliburkan selama sepekan. Meski telah dibuka kembali namun banyak murid yang belum masuk karena trauma dan sakit.’’Nasib anak-anak kami ini sebenarnya tidak perlu terjadi andai kami tahu akan ada penyerangan. Makanya kami sesalkan karena tidak ada pemberitahuan dari polisi sebelumnya kalau akan ada penyerangan,’’pungkas Aminah sembari berharap agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.

Suasana serupa juga terjadi di Sekolah Dasar Negeri 17 Poso. Puluhan guru dan ratusan murid sekolah yang letaknya berhadapan dengan TK Tjokrtoaminoto ini juga diliputi ketegangan dan ketakutan.Suasana pagi yang tadinya cerah berubah menjadi mencekam.

Pagi itu, lebih tiga ratus murid SDN 17 baru saja mengikuti upacara bendera dan masuk dalam kelas masing-masing. Para guru pun memulai proses belajar mengajar di kelas masing-masing.

Namun baru beberapa menit proses belajar mengajar berlangsung,tiba-tiba terdengar suara rentetan tembakan.Di jalan raya depan sekolah, terlihat puluhan polisi menenteng senjata laras panjang berlarian. Belasan diantaranya masuk ke pekarangan SDN 17.

Situasi seketika berubah jadi tegang dan mencekam. Suara tembakan dari sekitar sekolah membuat aktivitas belajar mengajar langsung dihentikan. Ratusan murid spontan menangis dan berteriak ketakutan sembari menyebut dan memanggil kedua orangtuanya. Para guru langsung meminta muridnya tiarap dilantai. Sebagian diantaranya masuk berlindung di bawah meja dan kursi.

‘’Pokoknya begitu terdengar rentetan tembakan terus, saya langsung suruh murid-murid tiarap di lantai.Saya juga berusaha menenangkan mereka agar tidak panik.Tapi dasar anak-anak, mereka tetap ketakutan.Mereka menangis bahkan berteriak histeris sambil memanggil kedua orangtuanya,’’kisah Haeriah,kepala sekolah SDN 17.

Yang membuat kepanikan semakin menjadi-jadi menurut Haeriah, karena adanya belasan polisi masuk ke pekarangan sekolah. Entah mereka bermaksud melindungi guru dan murid atau malah menjadilkan sekolah itu sebagai tempat pertahanan. ‘’Tapi saya langsung beritahu kepada polisi agar tidak melepaskan tembakan. Karena pasti ada balasan dan itu akan mengarah kepada sekolah. Jadi saya ingatkan terus kepada polisi agar tidak melepaskan tembakan.Syukurlah mereka menuruti permintaan saya,’’terangnya.

Haeriah menambahkan selama terjadi kontak senjata, ia,guru-guru dan ratusan muridnya praktis terkurung dalam ruang kelas dan tidak ada yang berani keluar.Setelah empat jam lebih dan suasana mulai agak tenang, ia pun mulai berani membuka pintu kelas.Di depan sekolah masih terlihat puluhan anggota polisi bersenjata lengkap tengah siaga.

Meski telah tenang, namun Haeriah belum berani memutuskan memulangkan murid-muridnya. Karena puluhan muridnya mulai kelaparan, ia mencoba mengatasinya dengan membelikan nasi kuning.

Nanti menjelang siang sekitar pukul 13.00 WITA, satu persatu orang tua berdatangan menjemput anaknya di SDN 17.Kepala sekolah dan guru-guru di sekolah itu pun tidak mampu mencegatnya. Banyak diantara murid terpaksa menumpang kendaraan orang tua temannya karena ketakutan. ***

Laporan ini dibuat atas kerjasama AJI Kota Palu dan Yayasan TIFA, Februari – Maret 2007

Penyerahan Diri Sang DPO

2007-04-30T13:46:00.000+07:00

Episode Baru Sang Buronan

Suatu ketika, di ujung malam, Jumat awal Februari 2007. Suasana hening. Bau tanah berhembus di sela-sela embun bekas hujan. Sebagian besar warga Kelurahan Bonesompe, kecamatan Poso Kota, terlelap dalam tidur.

Tiba-tiba, keheningan pecah di sebuah rumah di Jalan Agus Salim, belakang Mesjid An Nur. Pintu depan rumah milik Asrul Sani alias Papa Aci digedor-gedor seorang perempuan setengah baya. Di belakangnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan menunggu reaksi pemilik rumah.

Gedoran perempuan tadi membangunkan seisi rumah. Usai menguasai kekagetannya, Papa Aci pun membuka pintu, menemui perempuan dan lelaki di depan pintu rumahnya. Percakapan terjadi.

Sang perempuan-kelak diketahui ia akrab disapa Mama Aat-bertanya,” Apakah ada wartawan yang tinggal di rumah Papa Aci?” Usai mendapat jawaban jelas, Mama Aat kemudian meminta izin untuk dipertemukan dengan sang wartawan.

Tak lama berselang, di ruang tamu rumah Papa Aci pun, tergelar pertemuan. Mama Aat, Alex, lelaki yang sejak awal menemaninya duduk dikursi tamu bersama Bidan Is, di kursi yang lain, Syamsuddin, koresponden SCTV wilayah Sulawesi Tengah, duduk dengan wajah menahan kantuk, akibat tidur yang tak kelar.

Kepada Syam, panggilan akrab Syamsuddin, Mama Aat mempernalkan diri, dan dengan setengah berbisik, mengutarakan maksudnya hendak,” menyerahkan anaknya, Aat kepada polisi.” Mama Aat meminta Syamsuddin memediasi penyerahan diri ini. Aat adalah panggilan akrab Amril Ngiode, salah satu dari 29 DPO Mabes Polri. Aat diduga terlibat dalam serangkaian kekerasan bersenjata di Poso, Tentena juga Palu, pasca perundingan Damai Konflik Poso di Malino, Desember 2001.

Kontan rasa kantuk Syam hilang, tapi kebingungan datang menyergapnya. Sejumlah pertanyaan menyerbu benaknya. Mengapa ia yang dipilih memediasi penyerahan diri ini? Apa yang harus ia lakukan? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan ini terjawab, waktu berputar terus hingga ketika ia menengok jam di dinding rumah, waktu telah menunjukkan pukul 02.30 dini hari.

Ia harus bertindak cepat. Sempat terlintas dibenaknya, Ia dipercaya karena ia bekerja dengan baik selama meliput di Poso. Tanpa ragu, ia pun memilih mempartahankan kepercayaan warga kepadanya, ketimbang memikirkan banyak pertanyaan di kepalanya yang tak menemukan jawaban.

Setelah bersalin rupa tak lama, Syam bersama rombongan Mama Aat telah terlihat membelah malam. Dengan mobil miliknya, Syam membawa rombongan Mama Aat.

Tujuan pertama mereka ke Jalan Pattimura. Di jalan ini, tinggal Amir Ma’ruf alias Upik Nyong, kamerawan RCTI Sulawesi Tengah.

“Ada apa?” tanya Upik pada Syam, sesaat setelah membuka pintu rumahnya.

“Ada keluarga DPO yang mau menyerahkan anaknya. Mereka meminta wartawan memediasinya,” jawab Syam, setengah berbisik. Mama Aat dan rombongan menunggu di mobil Syam.

Upik pun bergegas bersalin rupa. Tak lama kemudian, mereka terlihat bersama menuju rumah jabatan Kapolres Poso AKBP Rudy Sufahriady, dengan mobil Syam. Rumah jabatan Kapolres terletak di Jalan Ade Irma Suryani, Kelurahan Bonesompe.

Di rumah jabatan ini, Syam, Upik dan Mama Aat tertahan di pos penjagaan halaman depan sebelah kanan rumah. Dua polisi yang berpiket mencegat mereka. Syam mengutarakan niat bertemu polisi. Di dinding, jam menunjukkan pukul 03.00 dini hari. Sang piket tak mengizinkan Syam dan rombongan.

Syam tak kehilangan akal. Ia minta dipertemukan Brigadir Sahar, ajuduan Kapolres. Syam kenal dekat Sahar. Mereka sama-sama suku Bugis. Piket kemudian memanggil Sahar.

Saat bertemu, Syam berbisik kepada Sahar, “Ada DPO yang mau menyerahkan diri. Saya diminta memediasinya. Saya ingin bertemu langsung pak Kapolres.” Mendegar informasi sepenting ini, meski dini hari, Sahar pun segera menuju kamar Kapolres dan membangunkan mantan Wakil Kepala Satuan Gegana Korps Brimob Mabes Polri.

Kepada atasannya, Sahar menceritakan kedatangan Syam dan maksud mereka. Di luar Syam dan Mama Aat serta Upik menunggu dalam kecemasan dan harapan. Bersyukur, Kapolres menyambut mereka.

Tanpa hambatan, pertemuan segera digelar. Tujuan Syam dan Mama Aat mendapat sambutan. Ditemani Kapolres, Syam dan rombongan pun menuju Wisma Tinombala, di Jalan Pattimura, Bonesompe. Di tempat ini, Kapolda Sulteng, Brigjen Badrodin Haiti menginap, pasca pertempuran Tanah Runtuh.

Tanpa kesulitan, Syam dan rombongan bertemu dengan Jenderal Badrodin. Seperti Rudy, Badrodin pun antusias menyambut keinginan Aat yang disampaikan ibunya dan Syam. Badrodin menyatakan terserah Aat mau menyerahkan diri kapan saja. “Saya menjamin ia takkan diapa-apakan. Saya akan melindunginya,” tandas Kapolda. Syam senang. Begitu juga Mama Aat.

Tak lama berselang Syam dan rombongan meminta diri. Mereka hendak mempersiapkan proses penyerahan diri. Waktu penyerahan diri disepakati Jumat pagi, tanggal 2 Februari 2007, antara pukul 08.00 hingga pukul 10.00 WITA.

***

Jumat pagi, sekitar pukul 08.00 WITA, kesibukan terlihat di sebuah rumah di Jalan Agus Salim, Kelurahan Bonesompe, tak jauh dari Penginapan Bambu Jaya serta Kantor Kelarahan Bonesompe. Di rumah ini, tinggal Mama Aat dan keluarganya.

Bukannya hendak berpesta, kesibukan di rumah ini, karena segenap orang yang hadir hendak mengantarkan Aat menyerahkan diri. Selain handai tolan dan wartawan, terlihat juga dua orang anggota DPRD Poso. Sementara Aat, tokoh utama skenario penyerahan diri ini tak terlihat. Tapi, Aat tak kemana-mana. Ia rupanya sedang berhias diri untuk sebuah episode baru dalam hidupnya. Ia memangkas rambut, dan menjelma menjadi pemuda rapi berwajah baik. Tak tampak dari wajahnya, ia punya rekor buruk soal kemanusiaan, setidaknya menurut catatan kepolisian.

Waktu pun berputar. Saat penting, juga genting itu kian dekat. Sekitar pukul 08.30 pagi, di Jalan Agus Salim terlihat iring-iringan dua mobil menyusuri jalan berlobang. Di mobil depan, mobil milik Syamsuddin, terlihat sejumlah penumpang, selain wartawan juga keluarga Aat.

Di belakang mereka, di mobil milik seorang anggota DPRD Poso, selain sang legislator, juga terlihat Aat. Ia duduk di bagian tengah mobil. Sedikit ketegangan terlihat di wajah putihnya. Tapi, tak tampak ia menyurutkan langkah. Tekadnya telah bulat. Ia harus menyerahkan diri.

Seperti sejumlah DPO yang lain, penyerahan diri adalah solusi apik bagi Aat. Hidup dalam pengejaran polisi juga bagaikan hidup dalam bui. Bedanya, di luar, dengan buronan polisi, ia lelah berlari. Energinya juga seret, pasca pertempuran 22 Januari. Dalam pertempuran itu, Aat memang terlibat. Bersama kawan-kawannya, mereka melawan polisi, dengan senjata api otomatis. Tapi, mereka kalah. Sejumlah kawan-kawannya berkalang tanah tertembus pelor polisi. Sejumlah yang lain tertangkap.

20 menit berjalan dari Bonesompe, terlihat iring-iringan mobil yang ditumpangi Aat melintas di Jalan Patimura. Mereka menuju Wisma Tinombala. Di tempat ini, Jenderal Badroddin, dengan senyum khas di bawah misainya, telah menanti dengan selusin polisi bersenjata lengkap.

Sejurus kemudian, iring-iringan mobil Aat dan rombongannya, berhenti tepat di depan wisma yang menjadi mess perwira polda itu. Di teras, jenderal Badroddin duduk dengan senyum, menghilangkan keseraman uniform jenderalnya.

Rombongan Aat pun turun dari mobil. Melintasi sejumlah brimob berwajah garang dengan senjata, di teras wisma, mereka pun diterima Kapolda dengan jabatan tangan hangat. Aat kemudian duduk disamping Badroddin. Mereka saling senyum dan lempar ucapan. Tak lama berselang Kapolres Poso AKBP Rudi Sufahriady juga datang ke tempat itu. Karena telah mengetahui rencana penyerahan diri Aat.

Walau dengan dibarengi isak tangis sang ibu, Aat tampak terlihat santai dengan mengumbar sedikit senyuman. Proses penyerahan pun berlangsung ringkas dan lancar. Sejurus kemudian Aat digiring masuk ke dalam wisma. Ia pun melalui episode baru sebagai tersangka, setelah lama berlari dalam status DPO. Skenario penyerahan diri Aat pun ditutup dengan senyum.

Di luar wisma, di mobil birunya. Syam juga tersenyum. Ia baru saja melalui sebuah pengalaman unik dan membanggakan dalam karir jurnalistik. Ia semakin yakin dengan profesinya: bahwa tak hanya meliput, wartawan dapat berperan untuk sebuah penyelesaian konflik tanpa darah dan airmata.***

Laporan ini dibuat atas kerjasama AJI Kota Palu dan Yayasan TIFA, Februari – Maret 2007

Profil Anak Bebek

2007-04-30T13:35:00.000+07:00

Anak bebek: Kaderisasi ala DPO Poso

Pengakuan Tugiran, sungguh mengejutkan banyak pihak. Tugiran salah seorang pentolan daftar pencarian orang dalam sejumlah kasus kekerasan di wilayah Poso mengakui telah melakukan pembinaan dikalangan anak muda Poso yang kemudian kelak menjadi anak buahnya.

Tugiran melakukan rekruitmen terhadap sejumlah anak muda poso yang berusia 15 sampai 17 tahun untuk dididik menjadi anak muda yang benci terhadap orang Kristen yang dianggap melakukan pembunuhan terhadap ribuan warga muslim Poso. Pria bertubuh kekar dan menjadi orang kepercayaan Basri ini menamai kelompok itu bernama pasukan anak bebek. Komandannya Tugiran sendiri.

Sebutan pasukan anak bebek itu sendiri tidak mempunyai arti yang spesifik. Warga Poso yang ditemui, termasuk pasukan anak bebek itu sendiri tak bisa memberikan penjelasan soal penamaan pasukan anak bebek itu. Seorang warga Poso yang sangat dekat dengan kalangan DPO mengatakan, sebutan pasukan anak bebek karena kelompok ini gampang diarahkan seperti galibnya Bebek yang gampang dihalau dan arahkan.

Pola rekruitmennya juga terbuka. Tidak terikat seperti kelompok Basri Cs yang harus menyetor sejumlah dana untuk perjuangan. Siapa saja boleh bergabung dalam kelompok ini. Karena itu tak heran banyak sekali anak sekolah setingkat SMU bdergabung dalam kelompok anak bebek.

Tapi kiprahnya dalam perlawanan polisi pada tragedi 22 Januari sungguh menakjubkan. Lihat saja, Aprianto (21), salah seorang anak bebek, sudah siap mengambil resiko apapun. Pria layang alumni salah satu pesantren di Jombang, Jawa Timur. Baru tujuh bulan lalu ia kembali ke Poso, dan mendapat tugas dari pembimbingnya untuk membina pengajian ibu-ibu di Ampana, Ibukota Kabupaten Tojo Una-Una (kabupaten pemekaran Poso).

Aprianto balik ke Poso Kota, dua hari sebelum terjadi aksi baku tembak antara polisi dan warga sipil tanggal 22 Januari lalu itu. Di hadapan ayahnya, Yasin Kasim, Aprianto siap mengorbankan nyawanya sekalipun karena ia mengannggap umat Islam di Gebang Rejo itu sudah terraniaya, sehingga wajib bagi umat Islam lainnya untuk membantu. Dua peristiwa sebelumnya dialami warga gebang Rejo sebagai bentuk pernistaan. Aprianto menganggap sebagai bentuk pendzaliman.

Pada dua peristiwa itu, beberapa warga sipil tewas tertembak, termasuk pegawai rumah sakit Poso yang hendak mengevakuasi korban pun dipukul oleh anggota polisi yang bertugas saat itu. Bahkan seorang balita pun kena tembak keesokan hari karena kena peluru nyasar aparat keamanan.

Nah, saat tanggal 22 Januari, polisi melakukan operasi di Kelurahan Gebang Rejo, suara tembakan sahut menyahut di kawasan Tanah Runtuh. Begitu juga dengan ledakan bom rakitan membahana di seantero langit Poso di pagi itu.

Aprianto kemudian berpamitan dengan ayah dan ibunya untuk ikut membantu warga Islam di Gebang Rejo itu. Kepada ayahnya, Aprianto mengatakan: "Pak, umat Islam di atas (maksudnya Gebang Rejo) sudah sangat terdzalimi. Maka saya harus membantu mereka. Kalau pun saya mati nanti, maka saya akan mati syahid,' begitu kalimat terakhir Aprianto kepada ayahnya ketika berpamitan.

Akhirnya, Aprianto bersama seorang temannya dengan mengendari sepeda motor menuju Gebang Rejo. Masih beberapa ratus meter dari lokasi kejadian, Aprianto pun jatuh tersungkur berlumuran darah. Ia kena tembak oleh sniper yang sudah disiapkan oleh polisi. Pihak polisi mengatakan, Aprianto ditembak karena membawa senjata dan bom rakitan .

Aprianto, adalah salah satu sosok "anak bebek" yang disebut-sebut Basri alias Bagong, salah seorang pimpinan DPO Poso yang ditangkap pasukan Brimob di Kelurahan Kayamanya, Poso Kota pada Pebruari lalu.

"Anak bebek", tidak hanya sekelompok anak-anak berusia antara 15-20 tahun atau lebih, tapi boleh juga para lelaki yang berusia di atas itu. Yang pasti, mereka yang baru bergabung dengan kelompok ini, disebut sebagai "anak bebek".

Mereka ini memilih bergabung dengan kelompok Basri, karena diajak. Metodenya ajakannya, mereka menceritakan kepada anak-anak yang berusia SMU dan baru tamat sekolah itu, mengenai kerusuhan berdarah tahun 2000 silam, sambil memutarkan kaset-aset rekaman tentang korban-korban muslim yang dibunuh pada kerusuhan bernuansa agama itu. Fokus rekrutmennya, pada anak-anak yang keluarganya terbunuh atau rumahnya dibakar saat terjadinya kerusuhan dahsyat tahun 2000.

Dari situ kemudian, kelompok ini menjelaskan tentang kebiadaban orang-orang Kristen yang membakar Pondok Pesantren Wali Songo Poso, memperkosa dan membunuh santri dan guru-guru mereka, membunuh keluarga mereka, termasuk pembantaian di Dusun Buyung Katedo, di Kecamatan Lage, Poso dan beberapa peristiwa lainnya. Tujuannya, untuk menanamkan kebencian anak-anak terhadap orang-orang Kristen.

Memang, anak-anak ini juga menjadi korban kerusuhan. Mereka terpaksa mengungsi ke luar Poso dan tidak bersekolah dalam waktu yang lama. Tapi, ketika itu mereka masih berstatus sebagai anak sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama. Tentunya mereka tidak tahu sama sekali soal kekisruhan yang sebenarnya terjadi di Poso. Tapi, karena otak mereka dicuci dengan ajaran-ajaran yang keras, maka jadilah mereka yang disebut dengan "anak bebek" itu.

Ternyata, cara rekrutmen seperti itu sangat jitu. Misalnya, dari 10 anak yang diajak, paling tidak, lima sampai delapan orang anak yang tertarik dan mau bergabung dengan kelompok Basri ini. Saat bergabung dan menyatakan kesetiaan, maka mulailah ditanamkan ajaran-ajaran keras bahwa membunuh orang Kristen itu hukumnya wajib dan si pembunuhnya akan masuk surga tanpa dihisab (tanpa dihitung amal perbuatannya di dunia), dan ajaran-ajaran jihad lainnya.

Anak bebek juga berperan sebagai mata-mata. Dengan menggunakan sepeda, belasan anak-anak sering mematai-matai pergerakan Bila polisi. polisi masuk ke wilayah Gebang Rejo anak-anak inilah yang mengabarkan ke kelompok Basri. Anak bebek juga sering menyerang polisi dengan ketapel. Biasanya dari bali rumah polisi diketapel. Anak bebek sebagai penghalau pergerakan polisi dilapangan.

Laporan ini dibuat atas kerjasama AJI Kota Palu dan Yayasan TIFA, Februari – Maret 2007

Profil Tanah Runtuh - Gebang Rejo

2007-04-30T04:56:00.000+07:00

ADA TANAH RUNTUH DI GEBANG REJO

TANAH RUNTUH, sebuah enclave kecil di sudut Kota Poso, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, tiba-tiba menjadi terkenal dalam enam bulan terakhir. Pertempuran dahsyat berdurasi delapan jam lebih antara polisi dengan sejumlah tersangka kasus kekerasan di Poso, membuat nama Tanah Runtuh kian kesohor.

Tapi, tak hanya kesohor, Tanah Runtuh juga menghadirkan pertanyaan: bagaimana Tanah Runtuh tumbuh, lalu kemudian menjadi terkenal seperti sekarang ini. Berikut kisahnya.

Sebetulnya, tak terlihat sesuatu yang istimewa dari kawasan tanah runtuh ini. Suasana lengang dan sepi ketika siang hari terlebih malam hari. Dulunya, kawasan ini adalah perumahan penduduk dengan tingkat ekonomi yang cukup lumayan. Hal ini dilihat dari sejumlah rumah penduduk yang masih kokoh, serta beberapa puing-puing bangunan yang menunjukkan kelas elite dalam strata masyarakat.

Sebelumnya, kawasan ini lebih dikenal dengan nama PAM atau Perusahaan Air Minum. Karena tak jauh dari tempat itu terletak kantor PDAM Poso. Kondisi kawasan ini berbukit. Banyak pohon jati di tanam di atasnya. Hampir semua rumah memiliki tanaman pohon buah-buahan seperti mangga dan rambutan.

Kini disebut Tanah Runtuh lantaran beberapa tahun lalu, badan jalan di sisi Sungai Poso di bibir kawasan yang masuk dalam Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota itu, runtuh.

Sejak beberapa tahun lalu, tak jauh dari lokasi tanah yang runtuh, sedikit menaiki bukit, berdiri sebuah pesantren yang bernama ‘Al Amanah’. Pesantren ini didirikan oleh Ustadz Haji Muhammad Adnan Arsal seorang tokoh ulama di Poso. Pesantren ini berisi 16 santri putri, 47 santri anak-anak seusia taman kanak-kanak dan 65 orang santri putra seusia anak-anak sekolah menengah pertama.

Pesantren ini didirikan tanggal 4 Mei 2001 untukmenampung mantan santri Pesantren Walisongo, di Kilo 9 Lage, Poso, yang dibakar dan sekitar 200 santrinya dibunuh para perusuh dalam konflik Poso Mei 2000.

Pesantren Amanah sendiri berdiri di dua lokasi berbeda. Pesantren Amanah di Tanah Runtuh menjadi tempat belajar 16 santri putri dan 47 santri anak-anak seusia taman kanak-kanak. Lalu yang satu lagi di Landangan, Poso Pesisir yang menjadi tempat belajar 65 santri putra.

Tidak ada kegiatan lain yang mencolok dari para santrikecuali belajar agama. Pengajaran agamanya disesuaikan dengan kurikulum nasional. Sedangkan pengajian kitab kuning dilaksanakan di luar jadwal jam pelajaran sekolah.

Iwan Ahmad, warga Tanah Runtuh, menyatakan pesantren ini terkesan tertutup dari orang luar. Hal ini terjadi lantaran beberapa kali peristiwa kekerasan yang terjadi di Poso, pesantren ini selalu menjadi sasaran penggeledahan polisi. “Makanya mereka terkesan tertutup dan hati-hati kepada tamu,” ujar Iwan.

Ustadz Muhammad Adnan Arsal adalah pimpinan Pondok Pesantren Amanah yang terkenal di Poso pasca kerusuhan Poso tahun 2000. Pada beberapa kesempatan Ustadz Adnan mengakui mengenal para tersangka pelaku terorisme di Poso dan Palu itu, secara pribadi.

“Karena saya yang mendidik mereka pengetahuan agama.Tapi saya tidak mengajarkan mereka tentang kekerasan dan sebagainya,” demikian Ustadz Adnan pada beberapa kesempatan.

Itu sebabnya, dalam perburuan terhadap 29 DPO yang menjadi tersangka terorisme di Poso dan Palu, Sulteng, aparat kepolisian dan Densus 88 Polri berusaha mendekati Ustadz Adnan. Bahkan aparat bersedia untuk menunggu laporan para tokoh ulama dalam dialog yang beberapa kali digelar oleh Pemda Poso dan Polda Sulteng sejak Oktober 2006.

Profil Gebang Rejo

Begitulah sekelumit cerita tentang Tanah Runtuh. Tapi, bagaikan sayur tanpa garam, tak lengkap rasanya berkisah tentang Tanah Runtuh, lalu melupakan Gebang Rejo, Kelurahan kecil di Kecamatan Poso Kota, di mana Tanah Runtuh sebagai wilayah administarsinya.

Sebelum tahun 1950, Kelurahan Gebangrejo masih disebut sebagai Kampung Gebangrejo yang menjadi bagian dari Kampung Gorontalo yang sekarang menjadi Kelurahan Bonesompe.

Dulunya, sebelum menjadi pemukiman, Gebangrejo adalah hutan lebat yang ditumbuhi banyak pohon Silar, sejenis pohon Palem. Itulah yang menjadi asal mula kata Gebang yang artinya Silar. Sementara rejo artinya subur. Itu

adalah dua kata berasal dari Bahasa Jawa. Harapannya, agar Gebangrejo menjadi kampung yang maju, makmur dengan lahan pertanian yang subur.

Dari tahun 1950 – 1968, Gebangrejo yang sudah berpisah dari Kampung Gorontalo dipimpin oleh seorang bekas anggota tentara Kerajaan Belanda atau KNIL bernama Soemadikoro.

Lalu setelah itu, dari 1968 – 1974, beralih ke Suhardjo, tetua masyarakat setempat. Saat itu, masuklah penduduk yang mengungsi dari Kabupaten Luwu, Palopo Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa.

Tahun 1974-1975, Gebangrejo beralih kepemimpinannya kepada Kepala Kampung Hagu Harun. Di akhir kepemimpinan Hagu, Kampung Gebangrejo berubah menjadi Desa. Saat itu, Desa tersebut dipimpin oleh seorang anggota Tentara Nasional Indonesia bernama Saridjo. Di masa kepemimpinan Saridjo, Desa Gebangrejo berubah menjadi Kelurahan. Ia memimpin hingga 1988.

Sepeninggal Saridjo, tepatnya dari 1988 – 1991, Kelurahan Gebangrejo dipimpin lagi orlah seorang anggota TNI bernama Sujawarso. Sampai kemudian pada 1991, tak cukup setahun, Kelurahan baru ini dipimpin oleh WD Manggede, seorang anggota Polisi Pamong Praja.

Setelah itu, lagi-lagi Gebangrejo dipimpin oleh seorang anggota militer bernama G Parainta dari 1991-1995. Tahun 1995-2001, kepemimpinan Gebangrejo beralih ke tangan sipil. Saat itu, wilayah ini dipimpin oleh Mahyudin Darise. Lalu pada 2000-2001 dipimpin oleh Dasiran. Menyusul kemudian pada 2002-2004 dipimpin oleh Suripto K. Saat ini, Kelurahan ini dipimpin oleh Mariono Ari Pamungkas, SH yang diangkat pada tahun 2004.

Dari data Demografi di Kantor Kelurahan Setempat, jumlah penduduk Gebangrejo sebanyak 10.521 jiwa. Rinciannya, Laki-laki (Islam) sebanyak 5.267 jiwa, Perempuan (Islam) 4.983 jiwa. Lalu Lakli (Kristen) sebanyak 102 jiwa dan Perempuan (Kristen) 114 jiwa. Ditambah lagi Laki-laki (Hindu) 32 jiwa dan Perempuan (Hindu) 23 jiwa. Dari data tersebut diketahui jumlah laki-laki sebanyak 5.401 jiwa dan perempuan 5.120 jiwa.

Dari data demografi yang tercatat di Kantor Kelurahan, diketahui pula sebanyak 1.120 jiwa berprofesi sebagain Pegawai Negeri Sipil. Selebihnya adalah anggota TNI (11 jiwa) dan anggota Polri (116 jiwa). Adapula yang menjadi karyawan swasta sebanyak 230 jiwa dan karyawan BUMN semisal Pertamina sebanyak 155 orang. Selebihnya adalah pedagang (460 jiwa), peternak (26 jiwa) dan Petani (419) serta sejumlah sector jasa lainnya.

Tidak ada yang tahu pasti mengapa Gebangrejo berkali-kali dipimpin oleh militer. Dari sumber terbatas diketahui bahwa saat itu diduga sejumlah pelarian anggota PRRI-Permesta bersembunyi di tempat itu. Belum lagi sejumlah pengungsi yang lari Palopo Utara karena ketika itu wilayah tersebut masih dikuasai pasukan DII TII Kahar Muzakar.

Saat ini Gebangrejo sudah berkembang menjadi permukiman yang ramai. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau biasa disebut saja PAM didirikan di sini. Sejak saat itu, selain disebut Gebangrejo, dikenal pula sebagai PAM.

Kini, pasca konflik Poso, ketika kekerasan berskala besar dan teror terus terjadi, nama Gebang Rejo diidentikan dengan Tanah Runtuh. Padahal Tanah runtuh Cuma satu dari sekian banyak kampung kecil di kelurahan Gebang Rejo.

Tanah Runtuh, juga Gebangrejo, membumbung namanya, setelah konflik mengharubiru Poso. Setelah pembunuhan ratusan santri Pesantren Walisongo di Kilometer 9, Poso pada tahun 2000 banyak santri, para tenaga pengajar dan keluarganya lari ke wilayah itu.

Yayasan Badan Wakaf Ulul Albab berperan besar dalam memfasilitasi para pengungsi Walisongo tersebut sampai kemudian mereka mendirikan Pesantren Amanah pada tanggal 4 Mei 2001. Tokoh pentingnya adalah Ustadz Muhammad Adnan Arsal, ulama karismatik di Poso. Tidak bisa memisahkan nama Tanah Runtuh dari Pesantren Amanah.

Namun siapa menyangka kemudian dari sinilah benih-benih apa yang disebut polisi sebagai kelompok bersenjata dan kemudian dimasukkan dalam DaftarPencarian Orang (DPO) Mabes Polri bermula. Dari tanah yang subur bagi Silar, menjadi ladang yang subur bagi para mujahid (begitu warga setempat menamai mereka yang terpaksa mengangkat senjata, karena menurutnya Polisi tidak adil dalam menyelesaikan konflik Poso)

Dengan alasan dendam karena puluhan keluarganya terbantai saat kerusuhan, sosok seperti Basri kemudian menjadi momok bagi Polisi. Ia disebut-sebut Polisi sebagai pimpinan kelompok bersenjata dan seorang yang menguasai banyak persenjataan.

Polisi lalu memata-matai Pesantren Amanah dan Ustadz Adnan. Polisi memberi inisial Ustadz Adnan Arsal dengan AA. Ia dianggap banyak mengetahui siapa-siapa saja dari 29 nama DPO Mabes Polri [kini tinggal sekitar 10 orang setelah operasi Kepolisian pada 22 Januari 2007 lalu] yang diumumkan secara terbuka di Poso pada 26 Oktober 2006.

Polisi menuduh Ustadz Adnan menyembunyikan mereka, namun Ustadz menyatakan bahwa anak-anak itu adalah korban konflik. Tapi, Polisi bersikukuh. Hukum harus ditegakkan. Maka dilakukanlah operasi pada 11 dan 22 Januari 2007.

Total jenderal korban sipil 15 orang dan dua orang Polisi. Sejumlah DPO ditembak dan lainnya ditangkap lalu dibui. Sementara lainnya masih melarikan diri.

Tanah Runtuh makin melambung namanya setelah itu. Tidak ada yang tak mengenalnya. Padahal kelurahan dengan topografi berbukit itu terlihat biasa-biasa saja. Bukitnya penuh ilalang dan hutan jati. Masyarakatnya beragam. Tidak semua pula yang pernah memanggul senjata. ****

Laporan ini dibuat atas kerjasama AJI Kota Palu dan Yayasan Tifa, Februari - Maret 2007

Profil Muhammad Basri alias Bagong

2007-04-30T04:09:00.000+07:00

Dendam Pemusik Bermata Elang

Umurnya masih muda, 32 tahun. Badannya kekar dihiasi tatto di sejumlah bagian. Rambutnya ikal. Tatapannya tajam, juga garang bagai elang.

Suatu siang, Jumat awal Februari 2007, di sebuah ruangan di markas Polda Sulawesi Tengah, lelaki muda itu duduk dikelilingi polisi, serta wartawan. Kepada wartawan, juga polisi yang mendengar, lelaki muda itu bercerita panjang: Tentang sepak terjangnya, hingga dia, hari itu berada di markas polisi dengan status: Tersangka! Meski meneriakan takbir ”Allahu Akbar”, toh lelaki itu kehilangan kegarangan saat bercerita tentang keluarga yang terbantainya saat kerusuhan Poso, tahun 2000 silam.

Ia menangis, lalu menghilangkan airmatanya dengan tanganya yang bertato. Lelaki muda itu adalah Basri. Ia juga akrab dipanggil Bagong. Ia buronan nomor satu polisi. Tak tanggung-tanggung, 17 kasus kekerasan terorisme dituduhkan kepada Bagong. Mulai dari pengeboman di Poso dan Palu, juga serangkaian penembakan misterius disangka kepada lelaki yang masa remajanya dihabiskan bermain musik di sebuah grup band di Poso itu.

Tapi, Basri licin, bagai belut. Berungkali ia lolos dari sergapan polisi bertitel detasemen khusus, juga brigade mobil. Hingga suatu pagi, Kamis awal Februari 2007, pelarian Basri berakhir di Kelurahan Kayamanya, Poso. Luka tembak di bagian perut akibat pertempuran panjang dengan polisi selama delapan jam lebih, tanggal 22 Januari 2007, membuatnya tak lagi lincah. Keberaniannya pun lenyap. Ia ditangkap dengan mudah.

Tapi, toh, ia tetap menjadi legenda, juga ikon bagi sejumlah kalangan di Poso. Meski jalan yang dipilihnya, dianggap keliru, Ia menjadi simbol pembalasan dendam ratusan warga yang tewas saat kerusuhan Poso. Ia juga menjadi simbol perlawanan terhadap polisi. Siapa sesungguhnya Basri yang diakui memiliki keahlian menembak jitu? Basri lahir 32 tahun yang lalu.

Orang tuanya lupa tanggal dan bulan kelahirannya. Yang mereka tahu Basri lahir sekitar tahun 1975. Ia pernah mengenyam pendidikan formal hanya sampai kelas 3 SMPN I Poso, namun tidak sempat tamat. "Dia memilih berhenti sekolah saat kelas 3 SMP, demi mengutamakan empat adiknya, agar bisa sekolah," kenang Satinem alias Mbak Sabruk (53), ibu kandung Basri. Mbak Sabruk menuturkan Basri adalah anak yang hormat dan patuh kepada orang tua.

Dia juga dikenal sebagai anak yang suka menolong orang lain. "Anak saya itu nggak pernah macem-macem. Tiap hari kerjanya di kebun, membantu bapaknya ngerawat tanaman. Ia juga suka tanam sayur. Kalau tiba waktu panen, saya yang jual dipasar," tutur Mbak Sabruk yang sehari-harinya berjualan sayuran di Pasar Sentral Poso. Kata ibunya, dari bekerja membantu orang tua di kebun, Basri selalu memperoleh setengah dari hasil kebun yang dikerjakan bersama itu. "Kalau dia panen, saya yang yang jual. Hasilnya kami bagi dua,” kisah ibunya lagi.

Nenek tujuh cucu ini juga bercerita soal masa kecil Basri. Kata dia, seperti anak-anak kecil seusianya saat itu, Basri terlihat biasa. Suka bermain dan bersendau gurau. Basri juga dikenal sebagai anak yang kalem dan pendiam. Yang lebih menonjol di antara rekannya, Basri suka menolong temannya yang susah.

Basri remaja tak melulu mengahbiskan waktunya di kebun. Ia juga bermain musik. Bersama-temannya di Kayamanya, mereka mendirikan grup band. Basri menjadi drumer, sementara Amril Nggiode alias Aat, temannya yang juga menjadi DPO polisi, menjadi gitaris. Vokalis mereka bernama Hnedrik. Grup band ini memilih jalur rock sebagai pilihan bermusik. Mereka senang menyanyikan lagu-lagu Genesis, Grup band asal Inggris. Kesenangannya bermusik, namun juga senang berkebun, membuat banyak yang tak percaya, Basri terlibat serangkaian kekerasan terorisme di Poso.

Mbak Sabruk, ibunya, kaget jika Basri sampai memiliki banyak senjata api dan peluru-peluru serta disebut-sebut sebagai pimpinan kelompok bersenjata di Poso. Ia juga heran tatkala anaknya ditetapkan sebagai DPO nomor satu Mabes Polri.

Pengakuan ibu kandungnya ini, dibenarkan oleh Sriyani (30). Adik kandung Basri. "Kakak Saya itu pendiam, dan rajin membantu bapak sama mama di kebun. Saya tidak percaya mendengar bahwa kakak saya itu, berbuat jahat dan macem-macam. Keluarga tahu Basri ditetapkan sebagai DPO dari televisi," ungkap Sriyani. Namun, sejak menikah tahun 2000, kiprah Basri tak selalu terekam dalam catatan keluarganya, jejaknya tak terbaca.

Keluarga tidak tahu menahu apa aktivitas Basri selama ini. Sriyani mengaku tidak tahu persis, termasuk kalau Basri diduga berbuat kriminal. "Sejak menikah tahun 2000 silam, Basri tinggal bersama mertuanya di Jalan Pulau Jawa I. Yang kami tahu dia hanya bekerja di kebun, dan rajin sholat. Soal yang lain, kami tidak tahu.

Tapi, kami tetap tidak percaya kalau Basri terlibat dalam kriminal," aku Mbah Sabruk Basri memiliki dua anak dari pernikahannya dengan dengan Sunarni. Anak-anaknya, Annurul Fitra (5) dan Safiana Jedda (2) tentu saja tidak tahu menahu bagaimana kabar ayah mereka kini. Yang mereka tahu, ayahnya pergi bekerja di Palu.

Soal dari mana basri mendapatkan senjatanya, ada cerita lain yang menarik. Pimpinan Pesantren Amanah, Ustadz Adnan Arsyal menyampaikan sebuah cerita bahwa Basri sendiri yang membeli senjata api dan amunisinya. “Ia menjual kebunnya untuk membeli senjata dan amunisi. Katanya ia ingin membalas dendam karena puluhan keluarganya tewas dibantai pada kerusuhan 2000 silam,” tutur Ustadz Adnan. Soal keluarga Basri yang tewas saat kerusuhan, Mbak Sabruk punya cerita lain juga. Katanya hitungan Basri terlalu kecil.

Jika Basri mengakui sekitar 26 keluarganya dibantai di Pesantren Walisongo, maka Mbak Sabruk menyatakannya lebih dari yang disebutkan Basri. Saat ini Basri menjalani pemeriksaan intensif di Mabes Polri, Jakarta. Basri pun sudah mengakui sejumlah aksi-aksi kekerasan yang dilakukannya. Di antaranya, penembakan Pendeta Susianti Tinulele di Palu pada 2003, lalu mutilasi atas tiga siswi SMU Kristen GKST di Poso, November 2005 dan penembakan atas Ivon Natalie dan Sitti Nurain di Poso tahun 2005 lalu. Keluarganya hanya bisa berpasrah diri.

Mbak Sabruk meminta agar Polisi memperlakukan anaknya secara manusiawi. "Anakku sudah dituduh macem-macem. Tapi saya minta dia diperlakukan manusiawi, karena pengadilan yang akan menentukan benar atau tidaknya kasus yang dituduhkan," pinta Satinem. Selain itu, polisi juga diminta bersikap adil dalam penegakan hukum. "Jangan cuma umat Islam yang diuber-uber. Kenapa 16 nama yang disebut Tibo tidak di proses, pembantaian Buyung Katedo tidak ditangani. Sebagai orang kecil saya hanya percaya kita semua akan mati. Di sanalah kita akan bertanggung jawab," ujarnya.

Yang menarik, Ibu Basri dan keluarganya yang lain menolak menerima bantuan Polisi seperti yang sudah dijanjikan bagi korban operasi penegakan hokum 11 dan 22 Januari lalu. "Biar saya ini miskin, bantuan apapun yang akan diberi pemerintah maupun polisi terhadap kami, saya tidak mau menerima," tegas Satinem, ibu kandung Basri, yang ditemui di kediamannya di Kelurahan Tegalrejo, Poso Kota. "Kalau kami terima, berarti sama dengan menukar dua nyawa adik saya yang tewas ditembak polisi," sambung Sriyani, adik kandung Basri.

Mbak Sabruk mengaku sangat terpukul dengan peristiwa yang mereka alami. Bukan hanya tuduhan polisi terhadap Basri-anak pertamanya, yang membuat nenek tujuh cucu ini terpukul, tapi, kematian dua adik Basri, Udin dan Totok, pada peristiwa baku operasi penyisiran DPO Senin (22/1/2007) lalu. " Adikku, Udin, kan kurus. Dia ditangkap hidup-hidup dan tanpa luka tembak. Tapi saat pulang dari Polda sudah jadi mayat. Badannya-pun berubah jadi gemuk karena lebam dengan hasil penganiayaan. Hidungnya remuk. Dan kepalanya lembek seperti semangka yang baru jatuh," terang Sriyani, sembari menceritakan pula kondisi mayat Totok yang tak kurang tragisnya.

Kini lelaki muda bermata elang itu, tak lagi bisa terbang. Kepaknya sayapnya telah digari. Hari-hari terakhir ini ia mesti menjalani peradilan tehadap dosa yang dituduhkan padanya. Ia juga mesti menjalani sisa hidupnya dengan penyesalan. Pilihan membalas dendam bagi semua keluarganya yang tewas saat konflik Poso bergelora, ternyata, bagi dia, bukan pilihan yang tepat.

Nyawa berbalas nyawa, bukalanh solusi apik bagi penyelesaian konflik.

Dari balik bilik penjara, Sang Elang pun mengimbau teman-temanya seperjuagannya, yang juga di-DPO-kan polisi segera menyerah. Sebuah imbauan apik di ujung kesadaran, juga sebuah sinyal menuju perdamaian sejati di Poso. *****

Laporan ini dibuat atas kerjasama AJI Kota Palu dan Yayasan TIFA, Februari – Maret 2007

Konflik Poso 1998 - 2001

2007-04-30T03:44:00.000+07:00

POTRET KEGAGALAN NEGARA YANG TERPELIHARA

Kekerasan dan konflik yang terjadi di Poso sudah dimulai sejak 1998. Sejumlah pengamat dan kalangan media membaginya dalam ukuran “Jilid”[1]. Dikatakan konflik kekerasan di Poso telah menempuh 5 Jilid. Pada penulisan ini akan menggunakan pemisahan yang berbasis pada karakter kekerasan.

Terdapat dua karakter pada konflik kekerasan yang terjadi di Poso[2]. Pertama, konflik kekerasan yang terjadi secara terbuka. Pada masa ini konflik dan kekerasan dilakukan secara masif, terorganisir dan menggunakan identitas kelompok tertentu yang bisa dikenali oleh pihak lain. Kedua, kekerasan yang terjadi secara tertutup. Pada masa tersebut kekerasan dilakukan hanya melibatkan sejumlah kecil orang, tidak tampak pergerakan massa secara masif, teror. Hal penting dari pembagian kedua karakter konflik diatas pada masa penandatanganan Perjanjian Malino untuk Poso pada tahun 2001.

Sedangkan kesamaan dari kedua konflik kekerasan diatas adalah keterlibatan aparat keamanan, baik berupa tindakan langsung, melalui individu atau unit atau kesatuan, maupun tindakan tidak langsung, seperti pembiaran, pelepasan tersangka kekerasan. Selain itu soal masifitas korban dimasyarakat non peserta konflik, terutama Perempuan dan anak-anak. Artinya apapun jenis konflik atau kekerasannya, masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak selalu dikorbankan.

Oleh karena itu penting untuk melihat konflik dan kekerasan yang terjadi di Poso sejak 1998. Upaya ini sekaligus untuk melihat pola kekerasan, aktor dan korbannya.

Peristiwa Pra-Malino (1998-2001)
Kriminal menggunakan agama, diperluas dengan melibatkan kelompok

Tahun 1998 :

Konflik dan kekerasan pertama kali terjadi pada 24 Desember 1998, peristiwa ini dipicu oleh ulah seorang pemuda yang sedang mabuk, dia adalah Roy Runtuh Bisalemba melakukan penyerangan terhadap seorang pemuda bernama Ahmad Ridwan yang sedang tertidur didalam Masjid Darussalam di kelurahan Sayo, Poso Kota. Dalam penyerangan tersebut Ahmad Ridwan dibacok, tetapi ia sempat lari dan meminta pertolongan. Dengan cepat masyarakat sekitar berkumpul dan mengejar pelaku penyerangan[3].

Roy Bisalemba adalah pemuda yang tinggal di Kelurahan Lombogia dan beragama Kristen, sedangkan korbannya Ahmad Ridwan beragama Islam. Dalam hitungan jam, konsolidasi berbasis keagamaan begitu cepat terjadi. Saat itu umat Islam Poso sedang menjalani ibadah puasa ramadhan sedangkan Umat Kristiani masih dalam suasana menghadapi puncak perayaan Natal.

Perlu diingat bahwa beberapa hari sebelum peristiwa itu terjadi kulminasi (proses pemanasan) atas perseteruan kandidat Bupati. Perseteruan ini berkembang menjadi perseteruan yang menggunakan basis agama, Bupati yang mewakili kelompok Islam dan mewakili kelompok Kristen[4].

Kondisi ini kemudian diperparah saat kedua kelompok masyarakat, Islam dan Kristen dimobilisasi, sedangkan provokasi melalui selebaran juga menyebar dikalangan masyarakat begitu cepat. Kalangan pemuda muslim dari Desa Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir, kelurahan Kayamanya Poso Kota yang umumnya beragama Muslim sedangkan massa yang beragama Kristen yang dipimpin oleh Herman Parimo dimobilisasi menuju kota Poso.

Saat puncak perayaan natal pada tanggal 25 Desember 1998, tanda-tanda akan terjadinya kerusuhan dalam skala besar mulai muncul. Seusai sholat jum’at, massa yang dimobilisasi dari Poso Pesisir menyerang dan melempari Toko Lima yang diduga sebagai tempat penjualan minuman keras, massa terus bergerak melakukan sweeping dan menghancurkan tempat-tempat hiburan seperti bilyar, panti pijat dan hotel-hotel. Massa menganggap sasaran mereka itu yang telah menjadi pemicu membacokan Ahmad Ridwan dan telah menodai kesucian bulan ramadhan. Melihat keberutalan massa, beberapa masyarakat di kelurahan Sayo melaporkan ke Polisi namun tidak terlihat tindakan pencegahan yang pada akhirnya rumah Roy Bisalemba yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Sayo hancur karena amukan massa penyerang.

Keesokan harinya, 26 Desember 1998 suasana semakin mencekam. Saling serang antar massa (Islam dan kristen) tak terhindari. Di jembatan Poso Kota menjadi tempat bentrokan kedua massa, mereka menggunakan parang, panah ikan, batu dan balok.

Bertempat di Gedung Torulemba, rumah jabatan Bupati Poso pada tanggal 27 Desember 1998 kedua pihak yang bertikai dipertemukan, tokoh agama yang mewakili pihak yang bertikai turun ke kantong-kantong konsentrasi massa untuk mengumumkan hasil pertemuan damai yang baru saja disepakti, bahwa ”siapa saja dari kedua kelompok yang mewakili dua keyakinan Islam dan Kristen yangmenyulut pertikaian akan ditindak tegas”.

Usaha itu kemudian sia-sia, dihari yang sama massa Kristen dari arah Lage dan Tentena yang dipimpin oleh Herman Parimo memasuki Poso Kota, mereka menyerang dan merusak rumah-rumah penduduk muslim di kelurahan Sayo.

Pada tanggal 28 Desember 1998, Herman Parimo dan ratusan massa kristen dari arah Lage dan Tentena kembali memasuki Poso. Blokade polisi gagal menghalau ratusan massa yang terus bergerak kearah Poso Kota. Disaat yang sama, massa muslim dari kelurahan Kayamanya, Lawanga dan Parigi yang jumlahnya mencapai ribuan orang dengan menggunakan puluhan truk pick-up dan perahu motor terkonsentrasi di Kota Poso dan berhasil menghalau pergerakan massa Kristen yang dipimpin oleh Herman Parimo.

Pada tanggal 29 Desember 1998, situasi Kota Poso berangsur pulih. Puluhan Polisi yang bersenjata lengkap dan masyarakat membuat penjagaan disetiap sudut-sudut kota. Namun saat itu masyarakat masih diresahkan dengan beredarnya selebaran yang berjudul Daftar Gerombolan Pengacau Keamanan Kabupaten Poso tertanggal 24 -28 Desember 1998. Selebaran itu berisi nama-nama tokoh kedua pihak yang bertikai, mereka adalah Herman Parimo (Kristen) dan Abdul Azis Lapatoro (Islam). Belakangan diketahui setelah foresik Polri di Makassar melakukan penelitian tentang selebaran itu terbukti bahwa pembuat selebaran adalah Drs. Agfar Patanga, Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Poso yang juga merupakan adik kandung dari Arif Patanga, Bupati Poso saat itu.

Pada tanggal 30 Desember 1998, situasi Poso berangsur aman, hal ini ditandai dengan mulai ramainya aktifitas perekenomian warga di Pasar Sentral Poso yang terletak dijantung Kota Poso. Herman Parimo dan 7 orang lainnya ditangkap polisi dengan tuduhan provokator. Pada tanggal 1 Nopember 1999 Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan vonis 14 tahun Penjara bagi Herman Parimo, namun sebelum menjalani hukumannya dia meninggal dunia di Rumah Sakit Stella Maris di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara pembuat selebaran gelap, Drs. Agfar Patanga dijatuhi hukuman 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Palu pada 20 Nopember 2000.

Akibat dari kerusuhan di Poso pada tahun 1998, 17 warga mengalami luka berat, 139 luka ringan, (15 orang lainnya adalah anggota TNI), 158 rumah penduduk dibakar, 100 rumah dirusak massa, 14 mobil dan 20 kendaraan roda dua dibakar[5]. Pada periode ini kekerasan dilakukan oleh masyarakat sipil dan pasukan sipil.

Tahun 1999

Sebelum terjadi kerusuhan di akhir tahun 1998, proses penjaringan bakal calon Bupati Poso sudah dimulai. Hingga Maret 1999, sejumlah nama masuk dalam nominasi seperti Akram Kamarudin, Abdul Malik Syahadat, Abdul Muin Pusadan, Damsyik Ladjalani dan Ismail Kasim. Sementara proses ini berlangsung, pada tanggal 20 Maret 1999, Yahya Patiro, seorang tokoh masyarakat Kristen yang saat itu menjabat sebagai sekwilda Poso diserang oleh sekelompok pemuda muslim ditempat penginapannya di Hotel Wisata Poso.

Yahya Patiro diisukan sebagai salah satu penggerak kerusuhan tahun 1998 dalam selebaran yang dibuat olehAgfar Patanga. Akibat penyerangan itu, Hotel Wisata Poso dirusak oleh massa penyerang. Kepolisian menuduh Damsyik Ladjaleni sebagai otak penyerangan Hotel Wisata Poso. Atas dugaan itu, pada tanggal 29 Mei 1999 Damsyik Ladjalani menjalani pemeriksaan di Polres Poso, proses hukum kemudian terhenti tanpa diketahui alasannya. Kapolres Poso saat itu Letkol (pol) Drs. Deddy Wuryantono kemudian dimutasi dari jabatannya, sedangkan Damsyik Ladjalani kemudian menempati jabatan barunya sebagai Wakil Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada April 1999, dilakukan penentuan calon Bupati Poso. Salah seorang figur terkuat, Abdul Malik Syahadat terlempar dari pencalonannya karena tidak ada fraksi yang mencalonkan. Pada minggu kedua Mei 1999 muncul Abdul Muin Pusadan dan Eddy Bungkundapu sebagai calon-calon unggulan.

Juni 1999, Arief Patanga diberhentikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H.B. Paliudju dari jabatannya sebagai bupati dan digantikan Haryono, seorang dari kalangan militer dan mantan Danrem 132 Tadulako, sebagai caretaker, untuk mempersiapkan pemilihan Bupati Poso yang akan dilaksanakan.

Menjelang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Poso, ditandai dengan penyebaran selebaran-selebaran yang isinya provokatif dengan tuntutan power sharring agama. Akhirnya melalui pemilihan pada tanggal 30 Oktober 1999, Abdul Muin Pusadan terpilih sebagai Bupati Poso yang baru dengan 16 suara, sementara Mashud Kasim memperoleh 13 suara dan Eddy Bungkundapu 10 suara.

Tahun 2000

Kekerasan di konflik Poso kembali terjadi pada 16 April 2000 sekitar pukul 22.15 Witeng dilokasi terminal Poso. Peristiwa ini dipicu oleh perkelahian antar pemuda, seorang pemuda (muslim) asal kelurahan kayamanya bernama Dedy bersama dengan beberapa temannya terlibat perkelahian dengan seorang pemuda Kristen.

Meskipun sekedar peristiwa kriminal biasa, akan tetapi hal ini sudah diprediksi sebelumnya oleh Haelani Umar, Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Sulawesi Tengah. Haelani menyatakan bahwa dugaan akan terjadinya kerusuhan lanjutan. ”Jika aspirasi masyarakat yang terakumulasi diabaikan begitu saja oleh pemerintah daerah, yakni aspirasi yang menghendaki Drs. Damsyik Landjalani menjadi sekwilda Poso, kondisi kota Poso yang pernah diguncang kerusuhan bernuansa SARA (1998), bakal rusuh kembali dan akan terjadi kerusuhan yang bernuansa SARA yang lebih besar, bahkan hal ini telah dikonfirmasikan kepada beberapa tokoh agama dan masyarakat di Poso[6]”.

KotaPerkelahian antar pemuda itu akhirnya menjadi pemicu penyerangan ke Kelurahan Lombogia, perkampungan warga yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Kristen di Poso Kota. Dedy, pemuda yang terlibat perkelahian itu memprovokasi masyarakat dengan mengatakan bahwa tangannya telah terluka akibat diserang oleh pemuda Kristen. Aksi Dedy itu kemudian memprovokasi sekitar 25 warga (muslim) dari kelurahan Kayamanya menyerang Kelurahan Lombogia.

Penyerangan ke Lombogia kemudian berujung bentrok massa muslim. antar kedua kelompok masyarakat (muslim-kristen) yang berlangsung hingga keesokan harinya tanggal 17 April 2000. Di perempatan terminal Poso, beberapa orang dari massa Kristen dengan menggunakan parang dan berpakaian ala ninja berhadap hadapan dengan massa Muslim yang sudah terkonsentrasi. Kedua kelompok saling serang, upaya meredakan situasi dan pencegahan keterlibatan massa dari luar Poso gagal dilakukan. Disiang hari rumah-rumah warga kristen di Lombogia dibakar, sebelumnya barang-barang berharga milik warga dijarah oleh perusuh. Bahkan Bangunan Gereja dan Gedung Serbaguna Gereja Pniel, pertokoan dan sebuah bengkel honda dijarah dan dibakar massa. Brimob Polda Sulawesi Tengah yang dikerahkan kewalahan mengendalikan massa dan pada akhirnya mereka menembak mati dua orang dari Muslim

Usai penguburan, massa muslim yang tadinya mengikuti iring-iringan jenasah berbalik arah ke Kelurahan Lombogia, mereka kemudian membakar rumah hunian sebanyak 127 rumah, 2 Gereja, gedung SD, SMP, SMU Kristen, Gedung Bhayangkari dan sebagian Asrama Polres Poso[7]. Wargan Kristen dikelurahan Lombogia, Kasintuwu dan sebagian Sayo mengungsi ke Kelurahan Madale, Dusun Kapompa, Lage, Tentena, Dusun Bukit Bambu dan sebagian Poso Pesisir.

Esok harinya, 18 April 2000 kembali terjadi pembakaran dan penjarahan rumah-rumah warga kristen di kelurahan Lombogia dan Kasintuwu, sebuah Gereja Advent di Kelurahan Kasintuwu juga menjadi sasaran pengrusakan oleh massa perusuh. Gubernur Sulawesi Tengah, H.B.Paliudju berupaya meredakan pertikaian dengan mengunjungi para pengungsi. Disayangkan, Saat itu Gubernur Paliudju menyampaikan dihadapan pengungsi di Tagolu bahwa kerusuhan itu adalah kehendak Allah[8].

Pada jum’at, 19 April 2000 massa Islam kembali melakukan penyerangan dengan pembakaran sisa-sisa rumah warga Kristen di kelurahan Lombogia dan Kasintuwu setelah dipagi hari beredar informasi ditemukannya mayat (muslim) ditengah puing rumah warga di Keluarahan Lombogia. Polisi berhasil memukul mundur massa Islam ke Mesjid Darussalam Kelurahan Sayo. Selesai sholat Jum’at, Bupati Muin Pusadan berusaha menenangkan massa dan menghimbau dihentikannya pertikaian.

Pada tanggal 20 April 2000, sebagian massa Islam masih melakukan penyerangan dan pembakaran rumah-rumah warga Kristen di Kelurahan Lombogia, Kasintuwu dan meluas hingga ke dusun Bukit Bambu Kelurahan Sayo. Keesokan harinya, Pangdam VII Wirabuana tiba di Poso kemudian memerintahkan aparat TNI dan Polri untuk membersihkan palang-palang dan pos-pos yang dibuat sebagai blokade oleh massa Islam di beberapa lokasi di Poso. Situasi keamanan dapat dikendalikan dan pertemuan-pertemuan antara kelompok digelar.

Pada periode kekerasan ini mulai terlihat keterlibatan aparat dalam konflik Poso, konflik kemudian berkembang, bentrok tidak hanya terjadi di dua kelompok warga (muslim-kristen) namun massa melakukan perlawanan terhadap aparat keamanan. Penembakan oleh anggota Brimob Polda Sulteng dapat disebut sebagai pencetus jatuhnya korban jiwa.

Bupati Poso dalam laporannya ”perkembangan konflik sosial Poso” yang dikeluarkan pada tahun 2001 menyebutkan akibat kerusuhan yang terjadi sejak 15 hingga 21 April 2000 di Poso telah mengakibatkan 37 orang meninggal dunia, 34 luka-luka, 267 rumah warga dan 3 rumah ibadah dibakar.

Berbeda dengan catatan Tempo, menurut media ini 3 orang meninggal dunia, 4 orang luka-luka, 267 rumah terbakar, 6 mobil, 5 motor hangus, 3 Gereja hancur, 5 rumah asrama polisi hancur, ruang Bhayangkari Polda terbakar dan kerugian materil ditaksir mencapai Rp. 10 Milyar, termasuk dalam hal ini tersangka 21 orang telah diperiksa sebagai saksi[9]

Pada periode konflik inilah pelebelan kelompok bertikai di Poso mulai dimunculkan, massa Kristen dikenal dengan sebutan ”Kelompok Merah” dan massa Islam mereka menyebutnya ”kelompok Putih”. Tidak diketahui asal dan alasan pelebelan ini hingga begitu cepat menjadi populer dimasyarakat Poso dan oleh para wartawan dan peneliti ikut menggunakan label ini sebagai identifikasi kelompok bertikai[10].

Hanya berselang dua minggu situasi keamanan dapat diatasi setelah kerusuhan kembali terjadi pada 16 April 2000. Keresahan masyarakat seiring dengan meningkatnya provokasi melalui selebaran-selebaran gelap yang berbunyi akan terjadi lagi penyerangan oleh salah satu kelompok yang dulu bertikai. Arus pengungsi warga Kristen juga semakin banyak kearah Napu, Tentena dan Manado Sulawesi Utara.

Jeda dari saling serang ternyata digunakan oleh kedua kelompok (Islam dan Kristen) untuk konsolidasi. Tanda-tanda pengerahan massa Kristen dari Beteleme, Kolonodale, Kelei, Betue, Sangginora dan Tentena, sedangkan di Kecamatan Parigi, massa Islam juga melakukan konsolidasi dengan mobilisasi anak muda dan berbagai bantuan logistik lainnya.

Pada 16 Mei 2000 dimulai dengan terbunuhnya seorang warga muslim di perkampungan warga Kristen di Taripa, Pamona Timur dan beredarnya informasi di masyarakat Islam Poso bahwa seorang petugas penyuluh pertanian di Pamona Utara akan dibunuh oleh massa Kristen.

Pembunuhan dan penyebaran informasi di masyarakat memuncak pada tanggal 19 Mei 2000 di Desa Taripa. Ratusan massa Kristen melakukan blokade dan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas dijalan trans Sulawesi itu. Konsentrasi massa Kristen di depan Gereja Desa Taripa berhasil dibubarkan oleh aparat keamanan namun di perkampungan warga Kristen di Poso Kota dan sebagian Poso Pesisir warga terus mengungsi ketempat-tempat yang dianggap aman.

Pada 23 Mei 2000, delapan hari menjelang kenaikan Isa Al Masih beredar informasi dikalangan warga Islam bahwa akan terjadi penyerangan oleh massa kristen dari Tentena kepemukiman warga Islam di Poso Kota.

Pada saat yang sama, Kapolres Poso bersama dengan komponen masyarakat dan pemerintah daerah melakukan pertemuan, namun pemuda dari Kelurahan Kayamanya sudah turun bergerombol dijalan karena sebelumnya sudah beredar informasi bahwa akan ada penyerangan dari Massa Kristen Tentena.

Para pihak yang mengikuti pertemuan itu kemudian berusaha memastikan informasi tentang rencana penyerangan kepada unsur Tripika (Camat, Koramil, Kapolsek) di Tentena Pamona Utara. Jawaban yang diterima oleh Kapolres Poso dari unsur Tripika Pamona Utara bahwa tidak benar adanya konsentrasi massa di Tentena dan tidak benar akan ada penyerangan dari Tentena.

Yakin dengan laporan Tripika Pamona Utara, kemudian Kapolres Poso meminta Pemda untuk mengumumkan kepada masyarakat. Mobil penerangan yang berkeliling ke seluruh penjuru kota pada malam itu menginformasikan tidak benarnya rencana penyerangan ke Poso Kota. Masyarakat Kota Poso kemudian dapat tertidur pulas, percaya karena informasi itu disampaikan oleh Pemda sendiri[11].

Namun pada dini hari 24 Mei 2000, muncul sekelompok massa yang tidak lebih 12 orang dengan menggunakan pakaian ala ninja di depan pasar sentral Poso dan bergerak menuju Kelurahan Kayamanya. Mereka menyebut kelompoknya ”Pejuang Pemulihan Keamanan Poso”, masyarakat muslim termasuk wartawan dan peneliti penyebut kelompok ini sebagai ”pasukan kelelawar”. Kelompok ini dipimpin oleh Fabianus Tibo (55), Putra Flores NTT yang berdomisili di Desa Jamur Jaya. Mereka berhasil melewati tujuh pos penjagaan (pos kamling) tanpa adanya perlawanan[12]. Tidak satupun yang dilukai oleh pasukan ini karena mereka hanya mencari provokator pada kerusuhan April lalu.

Namun, Saat kelompok pimpinan Tibo ini menuju Panti Asuhan Santa Theresia di Kelurahan Moengko Baru, seorang polisi, Serma Komarudin Ali (47) yang berusaha mencegat dibunuh dengan tebasan parang dibagian tangan, pistol yang digenggamnya hilang saat itu. Ketika memasuki Kelurahan Kayamanya, seorang warga bernama Abdul Syukur (40) yang mencoba menghalangi pasukan Tibo dibunuh dengan luka bacokan. Seorang mantan lurah, Ali Baba (60) yang juga berusaha menghalau pasukan Tibo ikut dibunuh di kelurahan Moengko Baru[13].

Di Poso Kota bunyi tiang listrik ditabuh berkali-kali, pertanda bagi masyarakat Poso adanya penyerangan. Seketika massa Islam terkonsentrasi dan bergerak menuju Gereja Katolik Santa Theresia di Kelurahan Moengo Baru, mereka menduga tempat ini dijadikan Tibo bersama 11 anggota pasukan lainnya bersembunyi. Massa Islam yang marah langsung menyerang masuk ke kompleks Gereja dan Panti Asuhan Santa Theresia, kecewa tidak menemukan Tibo dan pasukannya, ratusan massa Islam kemudian membakar gereja dan rumah-rumah dilokasi Gereja Santa Theresia.

Pada tanggal 25 Mei 2000, ratusan warga muslim dari Kecamatan Ampana dimobilisasi dengan menggunakan truk-truk dan mobil kijang pick-up menuju Kota Poso. Mereka bermaksud memberi bantuan kepada Warga Muslim di Poso Kota yang diserang oleh Pasukan Tibo, namun saat memasuki Desa Toyado mereka dicegat dan terjadi bentrok dengan massa Kristen dari Desa Silanca, Sepe, Batugencu dan Toyado yang memang sudah bersiap mengahadang dengan persenjataan parang, dum-dum[14] dan panah ambon. Massa Islam dipukul mundur dan rumah-rumah milik warga Muslim di Toyado di bakar. Bentrokan ini mengakibatkan dua orang dari Massa Islam meninggal dunia dan 16 orang lainnya mengalami luka-luka.

Dari Kecamatan Parigi warga muslim yang umumnya anak muda dimobilisasi menuju Kota Poso, mereka mendengar bahwa warga muslim di kota Poso telah diserang dan bantuan dari Amapana pun gagal masuk di Kota Poso.

Pada tanggal 26 Mei 2000 sekelompok massa Kristen yang dipimpin oleh Ir. Advent Lateka meminta kepada Kapolres Poso, Djasman Baso Opu untuk segera mengosongkan pos-pos aparat keamanan dan masyarakat karena Massa Kristen akan memasuki Kota Poso dari arah sangginora, arah barat Kota Poso. Karena situasi keamanan di Poso semakin memburuk, rumah kediaman Bupati Poso dipindahkan untuk sementara di markas Kodim 1307 Poso. Sementara itu di Desa Toyado, Tongko dan Tagolu terjadi pengungsian warga Muslim secara besar-besaran, rumah dan kios warga dijarah dan dibakar oleh massa perusuh (kristen).

Keesokan harinya, 27 Mei 2000 massa Kristen yang hendak memasuki Kota Poso bentrok dengan Massa Islam di depan mesjid dikelurahan Kayamanya. Pada saat yang hampir bersamaan terjadi penyerangan dirumah-rumah muslim di Desa Mapane, Poso Pesisir. Massa penyerang diduga membagi dua jalur keberangkatannya menuju Poso Kota. Karena bentrokan di Kayamanya, massa kristen gagal memasuki Kota Poso dan akhirnya terpukul mundur.

Pada 28 Mei 2000 sejumlah warga muslim yang mengungsi dari Desa Tabalu, Bega, Tiwaa, Tambarana, Kasiguncu dan Mapane Poso Pesisir melaporkan bahwa rumah mereka dijarah dan dibakar oleh massa Kristen yang menyerang sehari sebelumnya. Penyampaian warga kemudian disambut dengan kemarahan warga muslim lainnya yang tengah berkumpul di Pondok Pesantren Al Khairaat.

Sedangkan warga muslim di Desa Sintuwulemba dan lokasi Pesantren Walisongo sudah mulai khawatir akan adanya penyerangan terhadap diri mereka. Melalui pengurus Pesantren Walisongo, mereka meminta perlindungan aparat pemerintah ditingkat Tripika Kecamatan Lage. Saat itu warga muslim di pesantren sudah mengalami teror namun oleh Camat dan Kapolsek Lage tetap mencegah pengungsian warga muslim dari Desa Sintuwulemba dengan alasan situasi masih aman dan menjamin bahwa massa Kristen tidak akan menyerang mereka.

Kekhawatiran warga terbukti, walaupun Fabianus Tibo mengizinkan warga mengungsi namun tak lama kemudian massa Kristen yang sudah terkonsentrasi di Tagolu dan Tambaro menyerang pemukiman muslim di Desa Sintuwulemba, perempuan dan anak-anak disandera dan warga laki-laki dibunuh secara sadis. Tim Peneliti Universitas Tadulako dalam laporan serial konflik Poso menyebut sejumlah 70 orang pengurus dan santri Ponpes Walisongo dibantai didalam mesjid, anak-anak dan wanita yang belum sempat menyingkir mengalami perkosaan dan pelecehan seksual. Sedangkan disepanjang jalur trans sulawesi di Poso – Pendolo – Mangkutana terjadi penghadangandan dan penyanderaan terhadap warga muslim yang menggunakan kendaraan pribadi dan umum[15]

Pada 29 Mei 2000 di Desa Tokorondo Poso Pesisir terjadi bentrok antara massa penyerang (kristen) dengan massa muslim, umumnya pemuda Desa Tokorondo dibantu oleh massa dari Parigi dan Pompes Al Khairaat Palu bertahan dengan menggunakan senjata parang, panah, tombak dan senjata rakitan dum-dum. Sedangkan pihak penyerang (Kristen) yang jumlahnya lebih banyak dari massa Islam menggunakan parang, tombak, senjata rakitan dum-dum. Bahkan menurut laporan tim peneliti Univeritas Tadulako, berdasarkan informasi yang didapat dari saksi mata, massa Kristen menggunakan senjata organik M-16 dan Thomson[16]. Kontak senjata antara massa Islam dan Kristen berlangsung hingga keesokan harinya, 30 Mei 2000 dan mengakibatkan 2 warga muslim meninggal dunia.

Dihari yang sama, kota Poso dikepung oleh massa Kristen dari empat penjuru, yaitu Kelurahan Tegal Rejo, Sayo, Kayamanya dan kawasan PDAM di Kelurahan Gebang Rejo. Akibatnya rumah-rumah warga muslim hangus dibakar oleh perusuh dan terjadi pengungsian besar-besaran kearah Parigi, Ampana, Palu dan sebagian menggunakan perahu menuju Gorontalo.

Peristiwa ini berlangsung begitu cepat, tuduhan kepada aparat yang seolah membiarkan massa menyerang memasuki Kota Poso tergolong masuk akal, jarak antara markas Kepolisian Resort Poso terbilang dekat, hanya berjarak (paling jauh) kira-kira 4 Km dari lokasi penyerangan.

Kabar dari Tagolu kembali membuat massa Islam marah, saat itu, 1 Juni 2000 ditemukan puluhan mayat yang tidak utuh lagi, mayat-mayat itu dibiarkan membusuk di suatu ruang rumah warga di dekat lapangan Tagolu, mayat-mayat warga muslim juga banyak ditemukan di Desa Sintuwulemba. Sementara di Kalora, Poso Pesisir pemukiman penduduk muslim diserang dan dibakar oleh massa Kristen yang menyerang pada dini hari. Warga yang umumnya anak-anak dan wanita mengungsi ke Parigi. Penyerangan dari massa kristen semakin massif dilakukan, saat itu Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menerapkan status siaga tertinggi dengan perintah tembak ditempat terhadap pelaku kerusuhan.

Pada 2 Juni 2000, lebih dari 500 orang massa Kristen yang dipimpin oleh tokoh pejuang pemulihan Kota Poso, Ir. Adven Lateka berusaha memasuki kota Poso. Namun iring-iringan massa Kristen ini dihalau oleh massa Islam yang jumlahnya jauh lebih kecil di kelurahan Kayamanya. Lateka kemudian dikabarkan meninggal setelah terlibat bentrok dengan massa Islam di Kayamanya. Habib Al Idrus yang memimpin massa Islam berhasil melumpuhkan Lateka dengan pukulan rotan dibagian tengkuknya dan pada akhirnya meninggal dunia[17]. Menurut penilaian banyak pihak, peristiwa terbunuhnya sang pemimpin Lateka menyebabkan moral massa Kristen jatuh dan mundur kembali. Penyerangan-penyerangan yang dilakukan setelah terbunuhnya Lateka hanya bersifat sporadis terutama dapat dilihat pada peristiwa penyerangan di Kecamatan Lage, Desa Toini, Kelurahan Sayo, Boe, Toinasa dan Pendolo.

Saat itu muncul sebuah surat yang dibuat oleh (Almarhum) Ir. Lateka, salah seorang pimpinan penyerangan ke Kota Poso. Dalam surat yang berjudul ‘Tuntutan Perjuangan’ dijelaskan dua garis besar[18], pertama menunjukkan keresahan warga Kristen atas tidak amannya kondisi kehidupan mereka. Hal ini juga disebabkan oleh ketidakmampuan aparat pemerintah/keamanan dalam menjalankan tugasnya. Kedua, menunjukkan inisiatif untuk melakukan perlawanan sekaligus menumpas ‘provokator’ kekerasan/kerusuhan di Poso.

Sepekan lagi Presiden Abdurrahman Wahid membuka kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke–XI di Palu. Saat itu, 3 Juni 2000 situasi di Poso kembali mencekam dengan ditemukannya mayat warga muslim di kuala (sungai) Poso, sungai yang membelah Kota Poso. Peristiwa ini kemudian membuat warga muslim di Poso dan Palu marah. Di Palu status keamanan ditingkatkan menjadi siaga 1, hampir setiap sudut kota didirikan pos jaga (kamling) masyarakat. Sedangkan beberapa kelompok masyarakat menghimpun bantuan makanan dan pakaian untuk warga muslim yang mengungsi, ada juga yang secara aktif memobilisasi anak muda dengan seruan jihad, membalas dendam warga muslim yang terbantai di Poso.

Pada 6 Juni 2000, di Desa Malei Kecamatan Lage, penyerangan dan pembakaran rumah-rumah warga muslim kembali terjadi. Aksi balas dendam ini mengakibatkan puluhan warga yang umumnya laki-laki meninggal dunia dan 9 orang ditangkap karena diduga sebagai provokator kerusuhan.

Pangdam VII Wirabuana, Mayjen Slamet Kirbiantoro menyebut 112 korban jiwa selama periode 16 Mei – 5 Juni 2000. Slamet juga mengatakan adanya pergantian kepemimpinan di kalangan kelompok Kristen. Pucuk pemimpin saat itu dipegang oleh Tungkanan, seorang purnawirawan TNI berpangkat pembantu letnan satu. Sedangkan dilapisan bawah terdapat dua panglima yaitu Yanis Simangunsong (panglima I) dan Fabianus Tibo (panglima II)[19]

Namun pada tanggal 25 Juli 2000 setelah melalui negoisasi yang alot, Fabianus Tibo, Dominggus Dasilva dan Marinus Riwu akhirnya menyerahkan diri kepada Komandan Batalyon II Operasi Cinta Damai, Kapten Infanteri Agus Firman Yuswono dan Kapten CZI. Aldi Rinaldy dan kemudian diserahkan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah[20].

Hal yang terpenting pada periode konflik ini adalah penyitaan paket kiriman senjata ke Poso pada awal Juni 2000. Polda Sulteng mencurigai kiriman yang ditujukan ke Kanwil Dephutbun Sulteng sebagai bagian yang memperparah konflik Poso. Saat itu Polda Sulteng berhasil menyita 55 pucuk senjata dan amunisi 11 koli dari Mega Kargo namun Kakanwil Dephutbun Sulteng, M. Ridwan Hasan membantah bila pihaknya memesan senjata itu, Polisi pun kemudian tidak melakukan pengusutan sampai tuntas kiriman paket misterius itu.

Tahun 2000 benar-benar menjadi tahun yang sangat menakutkan bagi warga Poso. Kerusuhan antar warga pada periode ini bisa dibilang yang paling massif. 685 rumah terbakar, 58.005 jiwa warga mengungsi kewilayah Sulawesi Tengah dan luar Sulawesi Tengah[21].

Tahun 2001

Dengan terlaksananya Rujuk Sintuwu Maroso, selama hampir satu tahun (Juni 2000 – Mei 2001) kondisi keamanan di Poso bisa terbilang tenang. Periode kekerasan pada tahun 2001 diawali dengan penembakan terhadap Wahyudin Tolii, warga Desa Malei Kecamatan Tojo. Pelaku penembakan tidak diketahui sedangkan korban dirujuk ke rumah sakit karena mengalami luka serius dibagian perut dan paha.

Pada periode ini, wilayah yang menjadi titik pertikaian tidak lagi di pusat Kota Poso,tetapi telah bergeser kebeberapa desa dipinggiran kota. Umumnya aksi saling serang terjadi di desa-desa kecamatan Poso Pesisir dan Lage.

Pada 6 Januari 2001 bus angkutan umum Omega dengan nomor polisi DN 7548 A jurusan Palu – Tentena dibom oleh orang tak dikenal di Desa Peore Kecamatan Sausu. Akibat ledakan ini, badan kendaraan mengalami rusak berat, dua penumpang meninggal dunia dan 14 penumpang lainnya mengalami luka bakar.

8 Februari 2001, Warga Kristen di Tentena membakar dua mobil box milik koperasi Angkatan Laut asal Makassar Sulawesi Selatan. Pembakaran ini terjadi di Kelurahan Sangele Pamona Utara yang diduga sebagai aksi balas dendam atas pemboman bus Omega di Sausu. Selain membakar mobil, massa juga menganiaya penumpang mobil hingga tewas, Abdul Rasyid meninggal di tempat kejadian karena mengalami patah tulang belakang sedangkan dua orang lainnya mengalami luka dan berhasil melarikan diri sehingga dapat tertolong di RSU Poso[22].

Ditemukan dua mayat di tepi sungai Kayamanya, mayat tersebut diketahui adalah warga pengungsi asal Tentena bernama Ono (25) dan Rantung (28) dari hasil outopsi diketahui korban meninggal akibat pukulan benda keras dan dibeberapa bagian tubunya terdapat luka tusukan benda tajam. ke dua mayat ini ditemukan pada 21 Februari 2001.

3 April 2001 sebuah pos polisi di Kelurahan Sayo diserang oleh kelompok perusuh. Akibatnya, seorang anggota Perintis Polda Sulteng, Bripda Muslimin dan seorang warga bernama Rina tewas akibat luka bacokan dibagian kepala dan lengan. Kelompok penyerang diperkirakan berjumlah 30 orang, satu diantara mereka tewas setelah anggota polisi lainnya melepaskan tembakan. Peristiwa ini juga mengakibatkan dua polisi lainnya, Briptu Ismoyo dan Bripda Hadi Siswanto mengalami luka yang cukup parah[23].

Keesokan harinya 4 April 2001, massa Kristen di Poso Pesisir menyerang dan membakar 20 petak barak pengungsi muslim di Desa Padanglembara, Poso Pesisir. Peristiwa itu tidak mengakibatkan jatuhnya korban jiwa namun warga lari tunggang langgang ke hutan menyelamatkan diri.

Pada 15 April 2001, sekitar 100 orang yang menggunakan ikat kain berwarnah merah dileher melakukan pengrusakan kebun-kebun warga muslim di Desa Tabalo, Poso Pesisir. Mereka menebangi pohon-pohon kakao warga yang siap panen. Pemilik kebun yang melaporkan kejadian ini ke Polres Poso dan Kodim 1307 Poso tidak berarti apa-apa, empat anggota TNI yang diturunkan di tempat kejadian tidak bisa berubuat apa-apa setelah massa menembaki kearah TNI. Keesokan harinya, 16 April 2001 sebuah mesjid di Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota di bakar massa, tidak ada korban jiwa karena warga muslim di Ranononcu sudah mengungsi sebelumnya kearah Kota Poso.

Kapolda Sulteng seusai mengunjungi Poso mengatakan bahwa Polisi akan mengambil tindakan tegas bagi kelompok perusuh dengan perintah tembak ditempat, Kapolda juga mengklarifikasi bahwa massa yang menggunakan ikat merah dileher bukan dari massa Kristen[24].

Pada tanggal 6 Mei 2001, Kantor Kecamatan Poso Pesisir dibakar oleh kelompok perusuh.

Pada 21 Mei 2001 terjadi penyerangan di Kelurahan Kasiguncu, rumah-rumah milik warga Kristen diserang dan dibakar. Penyerangan ini mengakibatkan dua warga tewas dan lima lainnya dilaporkan hilang oleh keluarganya.

28 Mei 2001, wartawan Poso Pos, I Wayan Sumiarse (25) dinyatakan oleh kerabat kerjanya hilang setelah sebelumnya mendatangi kampus Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar) Poso.[25]

Dini hari, 10 Juni 2001 di antara Desa Sawidago dan Desa Kelei Pamona Utara sebuah mobil box dengan nomor polisi DD 9081 L milik perusahaan swasta asal Makassar dibakar oleh massa. Dua penumpangnya ditemukan tewas terpanggang didalam mobil sedangkan sopir dan seorang penumpang lainnya dinyatakan hilang[26].

Pada 20 Juni 2001, dua warga Desa Tokorondo tewas ditembak oleh kelompok yang berpakaian ala ninja di Desa Pinedapa. Sepekan kemudian pada tanggal 27 Juni 2001, terjadi kontak senjata di antara Desa Masani, Desa Saatu dan Desa Pinedapa. Kelompok penyerang dari arah Desa Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir. Akibat dari kontak senjata ini sedikitnya tiga orang tewas dan puluhan warga lainnya mengalami luka-luka.

Komandan Satuan Tugas Operasi ”Sadar Maleo” Kolonel Polisi Zainal Abidin Izhak, SH menyatakan aktor kerusuhan Poso pada periode kedua, Dedi (18) berhasil ditangkap oleh polisi di Desa Dolong Kecamatan Walea Kepulauan. Dalam pemeriksaan polisi, Dedi mengaku tidak pernah dipukul atau dibacok oleh pemuda dari kelurahan Lombogia. Ia pun mengakui luka irisan ditangannya dilakukan sendiri saat mabuk[27].

Seusai sholat Jum’at pada tanggal 24 Juni 2001 terjadi penyerangan kerumah-rumah warga di kelurahan Kawua. Kelompok penyerang menggunakan cadar dan sepatu lars. Penyerangan disiang hari itu menewaskan seorang anggota Babinsa Poso Pesisir, Sertu Rudy Ilham dan seorang warga sipil yang bernama Kuster Lakala alias Usdek (50).

Pada 26 Juni 2001, TNI Kompi B Yonif 711 Raksatama berhasil menangkap perusuh di Desa Batugencu Kecamatan Lage. Saat penangkapan TNI juga berhasil mengamankan senjata organik jenis LE, pistol jenis colt 38 dan puluhan amunisi buatan pindad.

Dihari yang sama kerusuhan yang terjadi Poso Kota, Poso Pesisir dan Kecamatan Lage sudah meluas hingga ke Kecamatan Mori Atas dan Tomata Kabupaten Morowali. Dari peristiwa ini dilaporkan sekitar 50 buah rumah warga rusak dan dibakar massa perusuh.

Pada 27 Juni 2001, terjadi penyerangan oleh kelompok tak dikenal ke Desa Saatu Poso Pesisir, akibatnya seorang warga Desa Saatu meninggal dunia. Sebanyak 1 peleton aparat gabungan TNI/Polri yang tiba dilokasi kejadian tidak mampu mengendalikan massa yang marah, akibatnya, tiga pemuda Desa Saatu tewas ditembak oleh aparat. Ditangan korban disita tiga pistol rakitan, satu senjata rakitan laras panjang, tiga panah dan parang. Selain itu Polisi juga menahan tiga warga di Polres Poso.

Keesokan harinya, 28 Juni 2001 sekitar pukul 11.00 Witeng diantara Desa Pandiri dan Watuawu, sebuah mobil kijang pick up asal Sulawesi Selatan ditemukan oleh Kepolisian Polres Poso dalam keadaan terbakar. Polisi tidak menemukan pemilik mobil dan pelaku pembakaran. Berselang dua jam, pukul 13.00 Witeng di Kelurahan Sayo telah terjadi penembakan yang mengakibatkan seorang warga muslim tewas dengan luka tembakan dibagian punggung. Dua peristiwa ini juga telah memicu aksi pembakaran sebuah rumah milik warga muslim di Jalan Talasa yang telah ditinggal mengungsi pemiliknya.

30 Juni 2001, dipicu oleh beredarnya isu akan ada mobilisasi besar-besaran oleh warga Kristen di Tentena menuju Poso mengakibatkan ribuan massa Islam dari Ampana dengan menggunakan truk dan kijang pick up menuju Kota Poso. Saat di Desa Malei Kecamatan Lage, rombongan warga dari Ampana dicegat oleh massa Kristen dan bentrokan tak terhindarkan. Akibatnya seorang warga meninggal dunia dan 50 rumah warga terbakar. Untuk mencegah tidak meluasnya kerusuhan, dua peleton aparat gabungan Polisi dan TNI diturunkan melokalisir tempat kejadian.

Kerusuhan masih berlanjut di Malei Lage, pada 1 Juli 2001, akibat kerusuhan yang berlangsung dua hari itu telah mengakibatkan 85 rumah warga dibakar, satu orang tewas dan satu bangunan Gereja dibakar oleh kelompok penyerang. Pasca penyerangan di Malei Lage terlihat konsolidasi semakin kuat dilakukan warga muslim dengan mendirikan pos-pos penjagaan dan sejumlah portal dipasang ditengah jalan. Dipertigaan poros jalan Malei Lage - Ampana terdapat pos ”mujahidin medan”.

Pada 2 Juli 2001, sekelompok warga Kristen yang mengatasnamakan diri Masyarakat Tanah Poso yang dipimpin oljh Johanis Santo dari arah Tentena bergerak menuju Poso. Mereka menggunakan truk, kijang pick up dan puluhan sepeda motor. Saat memasuki wilayah Poso Kota, ribuan warga di kelurahan Sayo memasang blokade untuk mencegah masuknya kelompok itu ke kota Poso. Kapolres Poso, Djasman Baso Opu dan Kasdim Poso, Juhidin memberikan pengarahan kepada massa yang sudah berhadap hadapan di Sayo, akhirnya massa Kristen membubarkan diri dan kembali ke Tentena[28].

Keesokan harinya, 3 Juli 2001 sekitar pukul 04.00 Witeng terjadi penyerangan di perkampungan warga muslim di Dusun Buyung Katedo Desa Sepe. Kelompok penyerang berpakaian ala ninja dari arah Desa Sepe dan Silanca, akibatnya 13 warga muslim yang umumnya pendatang dari Sulawesi Selatan itu dibunuh secara sadis. Diantara 13 korban diketahui seorang wanita hamil, seorang anak berusia sekitar satu tahun dan seorang imam mesjid.

Mengantisipasi adanya serangan balasan dari massa Islam, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menambah kekuatan personilnya sebanyak tiga SSK dari satuan Brimob dan Perintis Polda Sulawesi Tengah.

Situasi keamanan di Poso semakin memburuk seiring dengan meningkatnya penyerangan keperkampungan warga. Pada 4 Juli 2001 empat SSK TNI Angkatan Darat dan Brimob dari Makassar dan Sulawesi Utara di perbantukan di Poso untuk memperkuat pengamanan yang sudah ada sebelumnya.

5 Juli 2001 penyerangan dan pembakaran barak pengungsian di Desa Toyado oleh massa dari arah Desa Sepe, Silanca, Batugencu dan Tagolu. Aparat Polri dari satuan Brimob yang berada dilokasi mencoba menghalau serangan massa namun disambut dengan perlawanan massa penyerang, akhirnya kontak senjata antara massa penyerang dan aparat tak terhindarkan, enam orang dari massa penyerang dikabarkan meninggal dunia atas peristiwa itu.

Keesokan harinya, 6 Juli 2001 penyerangan kembali terjadi di dua Desa di Poso Pesisir, Desa Pinedapa dan Saatu. Akibatnya 235 rumah warga, 2 rumah ibadah dibakar massa penyerang dan seorang warga asal Pamona tewas tertembak[29].

7 Juli 2001, sekitar 12 rumah milik warga Kristen di Ampana dibakar oleh massa Muslim. Peristiwa itu terjadi pada malam hari sekitar pukul 23.00 Witeng, tidak ada korban jiwa karena rumah-rumah tersebut sudah ditinggal oleh pemiliknya yang mengungsi ke Tentena. Keesokan harinya, 1 Satuan Setingkat Kompi TNI tiba di Ampana untuk membantu melokalisir peristiwa tidak meluas.

8 Juli 2001, ribuan warga muslim di Kota Poso menggelar demonstrasi. Mereka menolak rencana Gubernur Sulawesi Tengah Aminudin Ponulele yang hendak melakukan kunjungan kerja ke Tentena. Para pendemo juga menyatakan kekecewaannya atas usaha pemerintah yang dianggap tidak maksimal menangani situasi keamanan di Poso yang semakin memburuk. Setelah dilakukan negoisasi akhirnya lima orang perwakilan masyarakat ditemui Gubernur Sulteng.

9 Juli 2001, ribuan warga berunjuk rasa di depan Mapolsek Pamona Utara, mereka menuntut Brimob asal Makassar yang di BKO (bawah kendali operasi) kan di Tentena segera ditarik. Warga kecewa dengan cara penanganan Brimob saat menghalau massa di Desa Toyado pada 5 Juli 2001 yang mengakibatkan enam warga Kristen tewas tertembak.

Pada tanggal 13 Juli 2001 di Pendolo dan Uwelene Kecamatan Pamona Selatan terjadi kontak senjata antara massa Islam dan massa Kristen. Akibatnya, dua orang meninggal dunia dan delapan lainnya terluka.

Pada 17 Juli 2001, tiga warga trans asal Madura di Desa Malino dilaporkan hilang oleh keluarganya. Dari keterangan saksi yang dihimpun oleh Babinsa Desa Malino diketahui ketiga korban itu diculik dan dibantai oleh tiga orang asal Desa Pandalagi.

18 Juli 2001 di Palu, Wakil Ketua DPP Forum Komunikasi Ahlul Sunnah Waljamaah (FK-AWJ), Ayib Syarifuddin[30] melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulteng, Ketua DPRD Sulteng dan sejumlah pejabat kepolisian dan TNI. Pada pertemuan itu, FK-AWJ menyatakan rencananya akan melakukan respon kemanusiaan di Poso. Tiga hari sebelumnya 759 Laskar Jihad asal Jawa Timur telah memasuki Sulawesi Tengah dengan menggunakan KM. Tidar, mereka berlabuh di Pelabuhan Pantoloan-Palu[31].

21 Juli 2001, Mayat Drs. Hanafi Manganti ditemukan terapung oleh warga di danau Poso Tentena. Kondisi mayat ditemukan beberapa luka bacokan yang diduga karena benda tajam. Tidak diketahui motif pembunuhan ini, namun korban merupakan warga muslim muallaf yang sedang mengunjungi keluarganya beragama kristen yang mengungsi di Tentena.

Dihari yang sama, sebuah bus milik Po. Antariksa jurusan Tentena – Palu dihadang dan dilempari oleh massa Islam yang bergerombol di Poso Kota. Kejadian ini diduga merupakan reaksi dari penemuan mayat Drs. Hanafi Manganti di Tentena.

24 Juli 2001, lebih dari 500 warga Muslim dari Poso Kota, Poso Pesisir, Ampana dan Parigi berunjuk rasa di Markas Polisi Daerah Sulawesi Tengah diPalu. Unjuk rasa itu berakhir ricuh setelah bom yang berkekuatan low explosive diledakkan di samping ruangan Kaditserse Polda Sulteng. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun seorang pengunjuk rasa mengalami luka-luka terkena serpihan bom. Unjuk rasa itu mengatasnamakan diri Forum Silaturahmi Perjuangan Umat Islam Poso (FSPUI Poso), mereka mendesak Polisi agar lima warga muslim yang ditahan di Polda Sulteng dialihkan penahanannya menjadi tahanan luar. Sepekan sebelumnya polisi saat melakukan sweeping di lokasi MTQ Palu menangkap lima orang tersebut karena ditemukan membawa 4.550 butir peluru tajam.

2 Agustus 2001, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menempatkan empat perwira menengah di empat wilayah yang dianggap rawan menyusul meningkatnya ancaman keamanan di Poso[32].

6 Agustus 2001, sebuah bom berkekuatan low explosive diledakkan di Posko Tim Rekonsiliasi di Poso Kota. Tidak ada korban jiwa dan terluka akibat ledakan ini.

Menyusul peledakan bom di Posko Tim Rekonsiliasi Poso, pada 7 Agustus 2001 dua Fraksi di DPRD Sulawesi Tengah, Fraksi TNI/Polri dan PDI Perjuangan mengusulkan pemberlakuan darurat sipil untuk mempercepat pemulihan keamanan di Poso. Namun usulan itu di tolak oleh Fraksi lainnya melalui pleno lembaga legislatif daerah tersebut. Penolakan itu didasari karena pemerintah daerah dan pihak keamanan setempat masih mampu menanganinya.

15 Agustus 2001, Salah satu presidium Forum Silaturhmi Perjuangan Umat Islam (FSPUI) Poso, Syarifullah Djafar mendesak pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk segera menyatakan secara resmi bahwa Kelompok Merah[33] sebagai musuh negara, bilamana tuntutannya tidak dipenuhi maka umat Islam akan menyelesaikan persoalan Poso sesuai dengan norma-norma Islam[34].

Pada 3 September 2001, Rektor Universitas Sintuwu Maroso Poso, Drs. J. Kogege ditembak oleh orang tidak dikenal saat mengendarai mobilnya di sekitar jembatan Poso. Korban berhasil diselamatkan oleh tim medis di RSU Poso setelah luka tembak dibagan mata[35].

7 September 2001, seorang warga Kelurahan Kasiguncu, Henny Kalengkongan (27) dilaporkan oleh keluarganya hilang dalam perjalanan menuju Tangkura dari rumahnya di Kelurahan Kasiguncu.

Sehari sebelum kunjungan Kapolri Bimantoro di Poso, pada 14 Sepetember 2001 penembakan kembali terjadi, korbannya adalah Nurdin warga Desa Sadela Kecamatan Tojo. Penembakan ini terjadi didepan gereja GKST Kasiguncu, terdengar satu kali tembakan yang mengenai pinggul korban yang saat itu bergantungan dimobil yang ditumpanginya menuju Desa Sausu. Pelaku penembakan tidak diketahui.

Tiga hari kemudian, 17 September 2001, dua warga Desa Betania Poso Pesisir ditembak oleh orang tidak dikenal dikebunnya. Korban Matius Bujalemba (40) meninggal dunia dengan luka tembak dibagian kepala sedangkan Kailudin Lumbangkila (48) berhasil diselamatkan dengan luka tembak dibagian perut sebelah kanan[36].

19 September 2001, Desa Kawende Poso Pesisir diserang pada dini hari oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Seorang warga tertembak bernama Musa parise (40) berhasil diselamatkan di RSU Undata Palu dengan luka tembakan dibahu sebelah kanan. Pasca penyerangan, pihak kepolisian di Poso menangkapa tiga pemuda yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Setelah dilumpuhkan dengan tembakan, polisi menyita dari tangan pemuda itu satu pucuk senjata organik jenis US Carabin, satu pucuk pistol rakitan, sembilan butir amunisi kaliber 9 mm, 2 magazine dan dua botol yang berisi bensin[37].

2 Oktober 2001, penyerangan bersenjata ke Desa Peleru, penyerangan itu terjadi pada dini hari oleh 500 orang dari arah Desa Korontuwu. Kelompok penyerang menggunakan senjata organik, senjata tajam dan melempari rumah-rumah warga dengan bom molotov. Akibat penyerangan ini, seorang warga meninggal dunia, puluhan warga mengakami luka-luka, 96 rumah warga dan sebuah Gereja dibakar oleh kelompok penyerang[38].

8 Oktober 2001, seorang anggota TNI berpangkat Brigadir Kepala (braka) menembak seorang warga asal Ampana. Penembakan terjadi di bus yang ditumpangi korban di Kelurahan Tagolu, korban mengalami luka tembak dikaki sebelah kanan. Tidak diketahui motif penembakan ini.

14 Oktober 2001, bus angkutan PO. Antariksa dari Tentena menuju Palu diberondong tembakan oleh sekelompok orang tak dikenal di Desa Maleali Kecamatan Sausu Kabupaten Domggala-150 Km dari arah timur Kota Palu. Akibatnya, seorang wanita pengungsi asal Silanca meninggal dunia. Tujuh korban luka, empat diantaranya adalah wanita mengalami luka dan dirawat di RSU Undata Palu.

Keesokan harinya, 15 Oktober 2001, sebuah truk dibakar oleh massa di Desa Silanca Kecamatan Lage. Truk tersebut milik PT. Dewi Mirna Surya dari arah Makassar menuju Ampana. Sopir dan seorang penumpangnya diselamatkan oleh TNI di Kompi 711 dan pos penjagaan TNI di Desa Toyado.

16 Oktober 2001, barak pengungsi di Kelurahan Madeale Poso Kota diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Penyerangan itu berlangsung pada pukul 04.00 Witeng dengan lemparan bom rakitan tiga kali yang diikuti dengan rentetan tembakan mengarah kebarak-barang pengungsi. Akibatnya seorang warga pengungsi meninggal dunia dan tiga lainnya menderita luka tembakan.

17 Oktober 2001, dua bus milik PO. Alugoro yang iring-iringan dari arah Luwu dihadang dan dibakar oleh massa di Desa Kamba Kecamatan Pamona Timur. Akibatnya dua bus beserta barang-barang penumpang hangus terbakar, sedangkan 52 penumpang beserta sopir dari dua bus itu berhasil menyelamatkan diri.

Keesokan harinya, 18 Oktober 2001, sekelompok orang tidak dikenal yang menggunakan tutup kepala di Kelurahan Kayamanya Poso Kota menghadang dan membakar bus PO.Primadona. Setelah berhasil menghentikan bus, pelaku melakukan sweeping identitas penumpang. Seorang warga, Rompa (34) asal Bungku Tengah meninggal dunia setelah dianiaya dan ditusuk benda tajam diperutnya. Sedangkan sembilan penumpang lainnya diselamatkan oleh polisi di Mapolres Poso yang hanya berjarak 300 meter dari tempat kejadian. Dihari yang sama, sebuah kapal motor yang mebawa 30 orang penumpang asal Maluku tujuan Poso ditemukan terdampar di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Atas aksi penghadangan kendaraan umum yang marak terjadi di Poso, keesokan harinya, 19 Oktober 2001, Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol. Zainal Abidin Ishak mengeluarkan perintah tembak ditempat bagi pihak-pihak yang ingin memperkeruh situasi di Poso[39].

20 Oktober 2001, Poso jaga gabungan TNI/Polri di Desa Betalemba diserang oleh sekelompok orang bersenjata dari arah Desa Tabalu. Akibatnya, Bribda Ardiansyah, anggota Brimob Kompi A Polda Sulteng meninggal dunia dengan empat luka tembakan, Seorang Brimob dan dua anggota TNI mengalami luka-luka. Sedangkan dua pucuk senjata organik laras panjang milik Brimob di Pos itu hilang saat penyerangan[40].

Berselang 11 jam setelah penyerangan di Pos keamanan Betalemba, pada pukul 03.00 Witeng, (21 Oktober 2001) duapuluh empat warga muslim Poso yang dimotori oleh Laskar Jihad Ahlul Sunnah Waljamaah yang hendak menuju Desa Tabalu dihadang oleh Brimob di Desa Mapane Poso Pesisir. Truk yang ditumpangi warga ditahan dan semua penumpangnya diturunkan. Walaupun sempat melakukan perlawanan, warga akhirnya dilumpuhkan oleh Brimob yang jumlahnya lebih banyak dan menggunakan senjata tempur. Seorang warga, Ahmad Soetomo (17) meninggal dunia setelah mengalami pendarahan, dibagian dada sebelah kiri terdapat luka yang diduga tusukan benda tajam dan dada sebelah kanan robek. Keterangan dokter di RSU Undata Palu juga menyebutkan tulang rusuk sebelah kanan patah dan tulang lutut sebelah kiri korban remuk. Sedangkan penumpang lainnya yang umumnya laki-laki ditangkap dan ditahan di Polda Sulteng, Palu[41].

Dipagi hari, sekitar tiga ratus orang warga muslim yang umumnya wanita mendatangi Polres Poso, mereka menuntut warga yang ditangkap di Mapane segera dibebaskan. informasi beredar luas di masyarakat muslim Poso yang menyatakan Brimob telah melakukan penyiksaan saat melakukan menghadangan dan penangkapan warga di depan Pos Brimob Mapane. Hal ini kemudian menimbulkan kemarahan warga dan mendatangi Polres Poso.

Gagal membebaskan warga yang ditangkap, keesokan harinya, 22 Oktober 2001 ratusan warga muslim di Desa Mapane dan desa-desa lainnya di Poso Pesisir membakar puluhan pos penjagaan Brimob. Mereka juga mengecam tindakan brutal brimob yang menewaskan Ahmad Soetomo dan menuntut Brimob Polda Sulteng untuk segera di tarik dari Poso. Pembakaran pos-pos brimob di Poso pesisir meluas hingga Poso Kota, tidak hanya itu, warga juga melakukan sweeping setiap kendaraan yang melintasi jalur trans sulawesi di desa-desa Poso Pesisir. Akibatnya aktivitas perkantoran di Poso Kota lumpuh, demikian pula aktivitas perekonomian di pasar sentral Poso terlihat sepi.

26 Oktober 2001, terjadi penyerangan di Desa Pantangolemba Poso Pesisir. Akibatnya rumah-rumah warga dan sebuah gedung Gereja GKST rusak diberondong tembakan dan dibakar oleh sekelompok orang yang menggunakan penutup kepala. Kelompok penyerang itu dari arah Dusun Taunca dan Padanglembara menggunakan senjata organik[42]. Pos TNI yang ada di Desa itu tidak bisa berbuat banyak menghalau kelompok penyerang.

Pada 30 Oktober 2001 puluhan rumah warga dan satu Gereja dibakar. Penyerangan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal pada siang hari juga mengakibatkan sebuah pos jaga TNI dibakar.

Sehari kemudian, 1 Nopember 2001 Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir diserang lebih dari 200 orang tidak dikenal. Kelompok penyerang menberondong rumah-rumah warga dan melepari bom rakitan. Penyerangan yang terjadi dimalam hari itu menyebabkan warga yang tertidur pulas berlarian keluar rumah. Hadede (47) warga Desa Malitu terkena tembakan dipaha sebelah kiri, kelompok penyerang juga membakar 140 rumah warga, balai desa, sebuah Gereja, sebuah bangunan sekolah TK dan sebuah rumah dinas guru. Hampir 1000 jiwa warga meninggalkan desanya dan mengungsi ke Desa Watuawu dan Desa Pandiri Kecamatan Lage[43].

7 Nopember 2001, sekitar 30 orang tidak dikenal menyerang dan membakar sebuah rumah warga di Kelurahan Kayamanya Poso Kota. Kelompok penyerang menggunakan senjata organik dan bom rakitan. Warga yang mengetahui adanya penyerangan langsung mengejar pelaku yang lari kearah gunung melewati sungai dibelakang SMA Neg 4 Poso.

Beberapa jam berselang, pada pukul 01.00 Witeng, 8 Nopember 2001 sekelompok orang yang tidak dikenal menyerang dengan memberondong tembakan kearah rumah-rumah warga di Kelurahan Sayo Poso Kota. Tembakan kelompok penyerang disambut dengan tembakan oleh warga yang saat itu melakukan jaga malam. Dengan lemparan bom molotov kelompok penyerang membakar sebuah barak pengungsi dan dua rumah warga di lorong Penembak dan lorong Sawerigading.

Pada 12 Nopember 2001 terjadi kontak senjata antara massa Islam dan massa Kristen di Jembatan II Poso, antara Kelurahan Kawua dan Kelurahan Ranononcu. Saat kontak senjata berlangsung terlihat tiga orang yang menggunakan seragam TNI di bukit ikut menembaki massa Islam. Setelah situasi meredah, ketiga orang tersebut meninggalkan tempat kejadian menuju arah Kecamatan Lage[44]. Kontak senjata berlangsung lima jam tanpa terlihat adanya usaha dari pihak keamanan (TNI/Polri) untuk menghentikan, padahal dari tempat kejadian hanya berjarak 1 Km dari Kompi B TNI 711 Raksatama di Kelurahan Kawua. Saat situsai mulai mereda pada pukul 12.15 Witeng, aparat gabungan TNI/Polri tiba dilokasi kejadian, namun korban sudah berjatuhan. Seorang anggota Laskar Jihad asal Solo, Abu Huzaifah meninggal dunia terkena tembakan dan lima orang dari dua pihak mengalami luka-luka.

24 Nopember 2001, Gereja Bethany di jalan Pulau Kalimantan Poso Kota dibom oleh orang tidak dikenal. Walaupun tidak menimbulkan korban jiwa tetapi bangunan tempat ibadah itu rusak terbakar.

27 Nopember 2001 penyerangan ke kampung-kampung Kristen oleh ribuan massa Islam dari arah Poso Kota, Lage dan Poso Pesisir. Di Tabalu Poso Pesisir massa menyerang dan dihadang dengan tembakan senjata oleh warga Kristen dan TNI di Pos Betalemba. Kontak senjata berlangsung dari pukul 06.00 – 17.00 Witeng mengakibatkan jatuhnya dua korban jiwa dari pihak Islam, Ustadz Abdullah[45] dan Masludin. Tewasnya Abdullah dalam penyerangan di Desa Tabalu tidak membuat nyali massa Islam surut, ribuan massa Islam terus menyerang perkampungan warga Kristen di Desa Patiwunga, Betalemba. Akibatnya, rumah-rumah warga, Gereja dibakar sebelumnya barang-barang berharga milik warga dijarah oleh kelompok penyerang. Dengan rentetan tembakan senjata organik dan ledakan bom rakitan ribuan warga Kristen yang umumnya perempuan, anak-anak dan lansia di Desa Tabalu, Patiwunga dan Betalemba mengungsi ke Napu Lore Utara, Desa Sangginora dan sebagian mengungsi ke Desa Sulawena[46].

28 Nopember 2001, penyerangan justru meluas ke arah Desa Tangkura. Warga Kristen yang laki-laki berusaha menghadang kelompok penyerang yang sudah menguasai Desa Betalemba sehari sebelumnya. Namun dengan kekuatan persenjataan dan jumlah massa yang tidak berimbang akhirnya pada sore hari Desa Tangkura dikuasai oleh Massa Islam yang jumlahnya terus bertambah. Anehnya, TNI yang berpos di Desa Tangkura justeru ditarik ke Poso Kota saat berlangsungnya penyerangan. Rumah-rumah warga, balai desa, sekolah dan bangunan Gereja di Desa Tangkura hangus dibakar massa penyerang, dua orang warga Desa tangkura dilaporkan tewas terpanggang api didalam rumahnya[47].

Keesokan harinya, 29 Nopember 2001, massa Islam yang berasal dari Poso Kota, Poso Pesisir dan Lage kembali menyerang Desa Dewua dan Sangginora. Rumah-rumah warga, balai desa, sekolah dan Gereja dibakar oleh massa penyerang. Warga di Desa Sangginora sempat melakukan perlawanan namun akhirnya juga terpukul mundur. Di Desa Padanglembara, sebuah perkampungan yang tergolong plural tidak luput dari sasaran massa penyerang. Rumah-rumah warga Kristen dibakar dan sebuah tempat ibadah warga trans asal Bali dihancurkan. Esoknya, 30 Nopember 2001 lebih dari 1000 jiwa warga hindu trans asal Bali diungsikan menuju Kecamatan Sausu Kabupaten Donggala

Ribuan massa Islam yang menyerang dalam tiga hari terakhir di perkampungan Kristen di Poso Pesisir ini menggunakan senjata rakitan, beberapa pucuk senjata organik dan puluhan bom rakitan diledakkan ke pemukiman warga hingga menyebabkan ribuan gelombang pengungsian warga Kristen ke Napu, Palu, Tentena, Sulewana dan Watuawu. Dari grafiti (tulisan-tulisan) di dinding-dinding rumah warga menunjukkan kelompok penyerang adalah gabungan dari Laskar Jihad Ahlul Sunnah Waljamaah, Mujahidin, Jundullah dan FSPUI Poso.

Usaha dari pihak keamanan (TNI/Polri) tidak terlihat untuk mencegah meluasnya penyerangan, hanya pada tanggal 30 Nopember 2001, pasca penyerangan di enam Desa, dua SSK Brimob dari Kelapa dua ditempatkan di pos-pos setiap Desa yang sudah sepi karena ditinggal oleh warganya mengungsi.

1 Desember 2001, massa Islam dari Poso Pesisir, Poso Kota, Lage dan Ampana yang dimotori oleh Laskar Jihad Ahlul Sunnah Waljamaah menyerang Desa Batugencu dari arah Desa Toyado dan Madale. Akibatnya lebih dari 100 rumah warga hangus dibakar. Walaupun sempat mendapat perlawanan bersenjata oleh warga Kristen yang ada di Desa Batugencu namun akhirnya terpukul mundur hingga Desa Sepe.

Hanya 30 menit sesudahnya, massa Islam berhasil menguasai Desa Batugencu dan akhirnya sasaran penyerangan meluas hingga ke Desa Sepe. Sekitar pukul 21.30 Witeng, sekitar lima ratus massa muslim dengan senjata organik, senjata rakitan, bom rakitan dan mobil tangki berisi bensin memasuki Desa Sepe. Saat lampu di Desa Sepe mati tiba-tiba serangan dilancarkan secara membabi buta dengan rentetan tembakan, dentuman bom rakitan bergema di antara rumah-rumah penduduk dan Gereja. Sebelum membakar rumah dan bangunan gereja, pos jaga TNI di perbatasan Desa Sepe dan Batugencu diberondong tembakan oleh kelompok penyerang, setelah membakar pos, massa penyerang menembak tiga anggota TNI yang berusaha menghalau.

Penembakan tiga anggota TNI di Pos jaga Desa Sepe memicu kemarahan sejumlah anggota TNI lainnya dari Kompi B 711 Raksatama. pada 2 Desember 2001 sekitar dua puluh anggota TNI 711 Raksatama dengan menggunakan truk menculik delapan warga Desa Toyado yang saat itu berjaga menjelang sahur. Delapan orang warga desa Toyado yang diculik anggota TNI dikatahui enam orang diantaranya adalah Syuaib Lamarati (16), Hasyim Toana (50), Awal (20), Latif (25), Imran La Curu (32) dan Riyadi ditemukan sudah tidak bernyawa lagi dengan kondisi tubuh mengenaskan, dibagian tubuh setiap korban terdapat luka bacokan dengan kondisi tangan terikat. Sedangkan dua diantaranya masing-masing Saharuddin alias Kede (26) dan Iwan (18) dapat meloloskan diri dengan selamat.

Dengan lolosnya dua orang korban tersebut, akhirnya memudahkan pihak penyidik untuk mengungkap siapa-siapa anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus penculikan itu[48].

3 Desember 2001, lebih seratus warga muslim menduduki markas Kodim 1307 Poso. Mereka menuntut dua anggota TNI yang bernama Lukas dan Tuledeng segera diberi sanksi karena diduga sebagai pelaku penculikan delapan warga Desa Toyado. Namun pada pukul 12.30 witeng sebuah bom meledak di sebuah Gereja yang berseberangan dengan Markas Kodim. Aparat TNI yang sebelumnya bersitegang dengan massa terprovokasi dengan menembak kearah massa. Akibatnya, seorang warga asal Kelurahan Lawanga, Syarifuddin tewas tertembak dibagian kepala dan tiga warga lainnya mengalami luka-luka akibat terkena percikan bom.

5 Desember 2001, salah satu mayat korban penculikan di Desa Toyado, Suaib Lamarati (15) ditemukan terapung di sungai Poso oleh warga. Saat ditemukan, mayat korban terbungkus dengan karung plastic berisi pasir, ditubuh korban terdapat luka bacokan, terdapat luka dibagian muka dan kepala terputus dari badan. Penemuan mayat korban membuat sitausi di Poso tegang, ratusan orang mengusung mayat itu ke Markas Kodim. Selain itu, Perwakilan Komnas HAM yang dipimpin oleh BN Marbun dengan anggota Mayjen TNI (Prun) Soegiri dan Andi N. Nurusman yang saat itu melakukan pertemuan dengan Ummat muslim di Gedung Wanita Poso juga diperlihatkan jenasah korban. Selanjutnya iring-iringan massa yang membawa jenasah Suaib Lamarati dibawa ke RSU Poso untuk otopsi, selanjutnya diantar ke perkuburan umum Lawanga untuk dimamkan. Sementara 5 warga lainnya yang menjadi korban penculikan belum juga ditemukan.

Pada 19 Desember 2001, delapan warga Dusun Buyung Katedo Desa Sepe diserang oleh orang tidak dikenal saat memetik buah coklat (kakao) dikebunnya. Tidak terjadi korban jiwa karena kedelapan warga itu berhasil menyelamatkan diri. Kasus penyerangan ini mengakhiri letupan-letupan yang menimpa warga Poso menjelang ditandatanganinya Deklarasi Malino I untuk Poso.

Kelombang kedatangan Laskar Jihad ke Poso telah membuat pihak Kristen di Sulawesi gerah. Pada kongres Masyarakat Kristen di Minahasa diserukan kepada laskar Manguni dan Laskar Kristus yang berpusat di Manado Sulawesi Utara untuk segera datang ke Poso membantu warga Kristen untuk menghadapi Laskar Jihad[49]

Sementara, menanggapi meningkatnya eskalasi penyerangan kekampung-kampung warga Kristen, Uskup Manado Mgr Yosephus Suwatan MSC mengeluarkan seruan sangat darurat – SOS (Save Our Soul: Selamatkan Jiwa Kami) bagi masyarakat Poso karena telah mengarah kepada pembasmian warga Kristen yang dilakukan oleh Laskar Jihad[50]

Saat itu, Suwatan mengaku kalau dirinya telah menerima surat tembusan dari kelompok masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Kristen Kabupaten Poso (MKKP). Kelompok ini telah mengirim surat kepada Sekjend PBB Koffi Annan. Salah satu isinya adalah ketidakmampuan aparat keamanan (TNI/Polri) mengendalikan keamanan masyarakat sehingga kendali keamanan dipegang oleh Laskar jihad. Dalam seruan itu meminta kepada PBB agar mengusur Laskar Jihad dari Tanah Poso.

[1] Lihat Sinansari ecip, Rusuh Poso Rujuk Malino, Penerbit Cahaya Timur, Juli 2002. Lihat juga Tahmidy Lasahido, dkk, SUARA dari POSO, Kerusuhan, Konflik dan Resolusi, (YAPIKKA, Jakarta, 2003). Dibuku ini episode kekerasan digambarkan pada Bagian I.

[2] Haris Azhar, Masyarakat Poso: Diantara Permusuhan dan Harapan Perdamaian dalam ____ (ed.) Negara Adalah Kita (Praxis: Jakarta, 2006) _____ , lihat juga Haris Azhar dan Syamsul Alam Agus, Poso Wilayah yang Dikonflikan____

[3] Database Monitoring Tindak Kekerasan Poso 1998-2005, LPSHAM Sulteng, Program kerjasama LPSHAM-KontraS (2004).

[4] Tahmidy Lasahido, Op. Cit. hal 40-41.

[5] Laporan perkembangan Konflik Sosial Poso oleh Bupati Poso Tanggal, 7 Agustus 2001

[6] Harian Mercusuar, Palu 15 April 2000. Database Monitoring Tindak Kekerasan Poso 1998-2005, LPSHAM Sulteng, Program kerjasama LPSHAM-KontraS (2004).

Sinansari Ecip, Rusuh Poso Rujuk Malino, Penerbit Cahaya Timur, Juli 2002.

[7] Serial konflik Poso … Tim peneliti Universitas Tadulako.

[8] Rinaldy Damanik, Tragedi Kemanusiaan Poso, Menggapai Surya Pagi Melalui Kegelapan Malam, cetakan ke dua, 2003

[9] Soal jumlah korban memang simpang siur, banyak versi mengenai data korban dan kerugian diantaranya bisa dilihat di Database Monitoring Tindak Kekerasan Poso 1998-2005, LPSHAM Sulteng, Program kerjasama LPSHAM-KontraS (2004), Laporan Coen Hussein Pontoh “dari sintuwumaroso kesintuwu malonco”, Serial Konflik Poso…. Tim Peneliti Universitas Tadulako, Tim Peneliti Yayasan Bina Warga Sulawesi Tengah,

[10] Didalam penulisan Bab ini, pelebelan “Kelompok Merah dan Putih” tidak digunakan.

[11] S.Sinansari Ecip dan Darwis Waru, Kerusuhan Poso yang Sebenarnya, PT. Global Mahardika, Jakarta; 2001.

[12] ibid

[13] Coen Huseein Pontoh “Dari Sintuwu Maroso ke Sintuwu Malonco”

[14] Dum-dum adalah jenis senjata rakitan yang menggunkan amunisi dari potongan besi, paku. Di Palopo Sulsel, jenis senjata ini dikenal dengan sebutan papporo.

[15] Serial Konflik Poso, Tim Peneliti Universitas Tadulako

[16] Serial Konflik Poso, ibid

[17] Sinansari Ecip dan Darwis Waru, Konflik Poso yang Sebenarnya

[18] Haris Azhar, Masyarakat Poso: Diantara Permusuhan dan Harapan Perdamaian dalam ____ (ed.) Negara Adalah Kita (Praxis: Jakarta, 2006) _____

[19] Kompas Cyber Media, 4-6 Juni 2000

[20] Selanjutnya oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah didakwa telah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana, Pembakaran dan Penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut” pada bulan Maret hingga Juli 2000 di Kelurahan Moengko Baru dan Kayamanya Kecamatan Poso Kota, Mesjid Al-Hidjrah dan Pesantren Walisongo Desa Sintuwulemba, Lorong Puskesmas Desa Tagolu dan di Penambangan Pasir Tepi Sungai Poso Desa Tagolu Kecamatan Lage. Bahwa perbuatan berupa Pembunuhan, Pembakaran, Penculikan, Penganiayaan pada dasarnya dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertikai (kristen-islam), Permohonan GRASI ketiga Terpidana Mati, Tim Pembela Hak Asasi Manusia (TP-HAM), 2005

[21] Laporan perkembangan Konflik Sosial Poso oleh Bupati Poso Tanggal, 7 Agustus 2001

[22] Mercusuar, 9 Februari 2001

[23] SKM Al Khairaat, Edisi 29, Maret 2001

[24] Harian Surya, 19 April 2001

[25] I Wayan Sumiarse ditemukan telah menjadi mayat enam hari kemudian oleh seorang pemancing ikan, Masukar (53); Kompas Cyber Media, 8 Juni 2000

[26] Mercusuar, 12 Juni 2001

[27] Mercusuar, 21 Juni 2001

[28] Mercusuar, 3 Juli 2001

[29] Mercusuar, 7 Juli 2001

[30] Ayib Syarifuddin adalah mantan Komandan Laskar Jihad di Ambon dan Maluku Utara.

[31] LPSHAM Sulteng, Poso News, 21 Agustus 2001

[32] Postur operasi keamanan ini dibagi menjadi sektor yang dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian Daerah Sulteng

[33] Pelebelan kelompok bertikai di Poso, “Kelompok Merah” merupakan label bagi Warga Kristen dan “Kelompok Putih” adalah Warga Islam; dalam penyusunan kronologis ini tidak menggunakan pelebelan “Merah atau Putih”.

[34] Mercusuar, 16 Agustus 2001

[35] Harian Surya, 5 September 2001

[36] Crisis Center GKST, 2001

[37] Harian Surya, 21 september 2001

[38] Suara Pembaruan, 4 Oktober 2001

[39] Mercusuar, 20 Oktober 2001

[40] LPSHAM Sulteng, Poso News, 20 Oktober 2001

[41] Siaran Pers yang dikeluarkan oleh DPW Forum Komunikasi Ahlullsunnah Wal Jama'ah Sulteng (FKAWJ) di Palu, 21 Oktober 2001 mengakui bahwa tewasnya Ahmad Sutomo (17) terjadi di mapane pada pukul. 03.00 Wita setelah dihalau oleh satuan Brimob Sulteng yang berpos di Mapane.

[42] LPSHAM Sulteng, “Negara Melakukan Pembiaran”, Pandangan Akhir Tahun 2001

[43] LPSHAM Sulteng, Poso News, 1 Nopember 2001

[44] Rinaldy Damanik, Tragedi Kemanusiaan Poso, Menggapai Surya Pagi Melalui Kegelapan Malam, cetakan ke-dua, 2003

[45] Ustadz Abdullah adalah Laskar Jihad Asal Ambon yang bergabung dengan warga dari Parigi memberi bantuan ke Poso.

[46] LPSHAM Sulteng, “Negara Melakukan Pembiaran”, Pandangan Akhir Tahun 2001

[47] LPSHAM Sulteng, “Negara Melakukan Pembiaran”, Pandangan Akhir Tahun 2001

[48] Den POM/VII2- Palu, Mayor CPM Wempi Hapan Eng, Msc mengatakan pihaknya telah menetapkan 10 oknum anggota TNI dari Kompi B Poso sebagai tersangka kasus penculikan warga sipil di Desa Toyado, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso yang terjadi pada bulan Desember 2001 lalu. Kesepeuluh anggota TNI tersebut dua diantaranya berpangkat Perwira Pertama (Pama) dan delapan lainnya berpangkat Tamtama, LPSHAM Sulteng, Poso News, 2002

[49] Lihat Laporan IDPS Netherland, op.cit

[50] idem

Point Kesepakatan Malino I

2007-04-29T14:23:00.000+07:00

DEKLARASI MALINO UNTUK POSO

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang mewakili masyarakat Muslim dan Kristiani Poso, serta kelompok-kelompok yang ada, setelah mengalami dan menyadari bahwa konflik dan perselisihan yang berlangsung selama tiga tahun terakhir ini di Kabupaten Poso, dan Kabupaten Morowali, telah membawa penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi rakyat, maka dengan hati yang lapang serta jiwa terbuka, sepakat :

Menghentikan segala bentuk konflik dan perselisihan.
Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar.
Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan.
Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan keadaan darurat sipil, serta campur tangan asing.
Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan bersama.
Tana Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang, dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat.
Semua hak-hak kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.
Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing.
Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh.
Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang, maupun peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lainnya.”

Malino, Sulawesi Selatan 14 - 20 Desember 2001

Milisi Sipil di Konflik Poso

2007-04-29T09:56:00.000+07:00

Kehadiran Milisi Bukti Negara Gagal Menangani Poso

Dalam sejarah konflik di Poso para milisi sipil di dua komunitas bertikai punya peran yang cukup signifikan. Di suatu ketika menjadi pihak yang menolong masyarakat namun tanpa disadari implikasinya berubah menjadi bencana.

Pernah suatu ketika di Poso hanya dihuni para serdadu dan milisi sipil. Yang nampak oleh mata hanyalah sejumlah orang memakai baju putih- putih dan baju hitam-hitam dengan ikat kepala merah dikepala atau leher. Disamping itu terlihat juga pasukan warna loreng hijau sambil menenteng senjata. Situasi seperti itu mengingatkan kita saat gereja Katolik Santha Theresia di Meongko Baru dibakar massa. Ingatan itu juga masih membekas saat pesantren Walisongo di Kilometer sembilan, Desa Sintuwulemba diserang dan dibakar oleh kelompok penyerang. Penduduk laki-laki dipisahkan kemudian dibantai sedangkan kaum perempuan menglami penyiksaan dan pelecehan seksual. Poso kala itu menjadi ladang pembantaian manusia yang tidak tahu agenda konflik sebenarnya.

Dalam situasi yang sudah berada pada tahap krisis kemanusiaan itu para milisi sipil baik sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan masuk ke wilayah konflik itu. Alasannya hanya satu membantu saudaranya yang teraniaya. Alasan yang belum tentu mulia adanya.

Munculnya laskar-laskar ini baik Kristen maupun Islam punya keterkaitan dengan krisis ekonomi politik dan juga sosial yang terjadi negeri ini. Terhadap krisis politik di tanah air menjadikan tumbuhnya milisi-milisi yang siap digerakkan. Ada hubungan saling menguntungkan antara elite politik dan para milisi. Pada sisi ini hubungan dagang sapi dan saling mengkalaim menjadi sesuatu yang lumrah.

Elit politik membutuhkan dan sekaligus memanfaatkan - lebih tepatnya para laskar-laskar itu disebut kuda troya untuk kepentingan politik sesaat. Sementara laskar-laskar (milisi sipil) itu butuh dukungan politik dalam memainkan perannya dilapangan.

Hubungan mutual simbiolisme itu terlihat juga dalam bidang ekonomi. Maraknya bisnis pengamanan yang terjadi saat eskalasi konflik Poso meningkat. Dengan alasan melindungi warga para laskar Islam rela berhari-hari menemani dan menunggui warga yang hendak ke kebun untuk memetik coklat. Dibalik semua itu tentu ada imbalannya baik materi maupun dukungan solidaritas. Hal sama terjadi juga dilaskar Kristus. Mereka menjadi penjaga bagi ketakutan warga setiap saat. Hal yang sama dilakukan para aparat keamanan. Mereka memanfaatkan situasi yang tak mengenakkan itu menjadi pengawal perjalanan. Inilah bisnis militer yang paling kecil stadiumnya di daerah konflik seperti Poso.

Ini semua terjadi karena hukum tak pernah menyelesaikan persoalan warga Poso. Krisis hukum telah menciptakan rasa prustasi yang berkepanjangan. Kejahatan politik apalagi kemanusiaan di Poso tak pernah terselesaikan oleh hukum itu sendiri. Lihat saja data kekerasan di Poso tak pernah tuntas diselesaikan. Pada 1998 jumlah kasus terdapat 12 kasus yang terselesiakan hanya dua kasus. Tahun 2000 jumlah kasus meningkat lagi 38 perkara, yang diselesaikan hanya 14 yang dilipahkan ke penuntut umum. Selebihnya tak tertangani. 2001 124 perkara, terselesaikan hanya 5 perkara, termasuk kasus pidana mati Febianus Tibo Cs. Untuk tahun ini 2002 jumlah kasus yang teridentifikasi 78 perkara, namun dari 78 kasus ini belum satu pun yang terselasaikan, termasuk kasus penembakan warga Itilia bernama Lorenso Taddei di desa Mayoa. Pomana Selatan. Berikut ini laskar-laskar yang bermain di Poso.

Milisi Islam

Milisi Islam yang cukup terkenal adalah Laskar Jihad Ahlusunnah Waljamaah. Pimpinannya Ust Jafar Umar Thalib. Meski kemudian laskar ini dibubarkan sendiri oleh Pimpinannya. Milisi ini masuk ke Poso pada Agustus 2001. Sebelumnya mereka melakukan sowan ke sejumlah petinggi di provinsi Sulawesi Tengah, seperti gubernur dan ketua DPRD Sulteng.

Penampilan pasukan ini memang meyakinkan. Berjubah putih, pakai sorban ala Pangeran Dipanegoro. Menurut Wakil Panglima Laskar Jihad, Ayip Safruddin, jumlah pasukan yang diturunkan di Poso awalnya sekitar 600. Namun dalam perkembangannya laskar ini terus bertambah seiring konflik Poso makin menaik.

Penurut pengakuan Laskar Jihad saat itu, mereka masuk kewilayah Poso karena ingin membela kalangan muslim yang menurut mereka terusir dari kampung halamannya. Alasan yang sama saat mereka menuju Wilayah Maluku. Saat kedatangannya di wilayah Poso, kalangan muslim lalu menyiapkan persiapan-persiapan perang. Terbukti November 2001 konflik Poso meledak di lima desa Krsiten. Salah satu gerakan yang ditinggalkan Laskar jihad adalah membentuk satgas amar makruf nahi munkar. Sering melakukan swiiping bagi masyarakat kota Poso yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah Islam. Radio Bulava Poso pernah kena semprot karena tak menyiarkan azan magrib.

Selain Laskar Jihad, milisi Islam yang terkenal di Poso adalah Laskar Mujahidin. Laskar ini banyak menimba ilmu perang di Maluku. Laskar ini agak ekslusif karena penampilannya sama dengan Islam kebanyakan. Namun dalam gerakannya di Poso tak kenal kompromi. Mereka menciptakan sandi tersendiri, seperti orang Kristen di panggil Kongkoli, sebuah tumbuhan di Poso yang berakar banyak dan dipakai laskar kristus dalam penyerangan. Mereka banyak merekrut pemuda-pemuda Poso dan dididik menjadi militan. Mereka lalu membentuk benteng-benteng pertahanan dipinggiran kota Poso.

Untuk keperluan dilapangan laskar ini banyak membentuk faksi-faksi, seperti laskar Jundullah, Laskar Hisbullah dan Front Perjuangan Umat Islam Poso. Laskar ini sangat getol mewajibkan perempuan di Poso untuk menutup aurat (berjilbab). Mereka mewajibkan Perempuan Poso untuk menutup kepala dan laki-lakinya untuk berpeci. Saat konflik, mereka sering melakukan swiping bagi perempuan yang tidak menutup kepalanya.

Saat teror dan kekerasan terus menghantui warga Poso, tahun 2001, di Desa Malei Kecamatan Lage yang menjadi salah satu basis pertahanan laskar Mujahidin, seorang muslim asal medan, Parlindungan Siregar bersama dengan Omar Badon sangat aktif melakukan training bagi pemuda muslim poso di kamp-kamp pelatihan yang terseber dibeberapa tempat di Kecamatan Lage. Menurut beberapa sumber, Parlindungan Siregar adalah aktivis Salman dan pernah bekerja di IPTN[1]. Saat melanjutkan studi pasca sarjana di Spanyol, Parlindungan diregar berasal. yang iduga terlibat aksi pemboman di salah satu stasiun kereta api di spanyol. Saat konflik memanas di Desa Malei mereka mendirikan sebuah pos yang dijadikan benteng penghalau massa Kristen menyerang. Di Pos itu bertuliskan POS MUJAHIDIN MEDAN. Kata medan dapat berarti area tetapi dapat pula dimaknai sebagai ibu kota dimana Parlindungan Siregar berasal. yang jelas, penggunaan sandi-sandi operasi kerap digunakan oleh milisi layaknya suatu strategi operasi militer.

Laskar Islam lainnya, adalah Majelis Zikir Nurulkhairaat Poso. Pasukan ini dipimpin Ust Habib Saleh Al-Idrus. Datang ke Poso sejak peristiwa konflik Poso pertama 1998. Tujuannya menurut Habib Saleh seperti dilansir banyak media adalah berdakwah memperkuat aqidah umat.

Saat kota Poso dimasuki laskar Kristen pada Mei 2000, kelompok pengajian ini melakukan perlawanan. Dan Habib Saleh mengaku membunuh salah satu pimpinan kelompok Kristen, Ir. Adven L Lateka. Jumlah pasukan ini pada awalnya 60 orang saja, tapi kini makin bertambah.

Milisi Kristen

Tidak seperti laskar Islam yang tampil secara terang-terangan, laskar Kristus agak susah diidentifikasi[2]. Yang terang terangan hanyalah laskar Manguni. Pasukan ini berpusat di Manado, Sulawesi Utara dengan jumlah personil berkisar 700 orang. Di Poso pasukan ini disebut-sebut berbasis daerah Sepe - Silanca. Milisi sipil ini bermarkas di Manado Sulawesi Utara. Kabarnya laskar ini banyak dihuni oleh anggota militer yang dianggap desersi maupun yang sudah pensiun.

Dalam penampilan sehari-hari milisi ini banyak memakai baju dan celana hitam-hitam. Ikat kepala kain merah. Milisi ini memiliki divisi daerah yang membawahi cabang satgas-satgas.

Saat konflik Poso pada Mei 2000 laskar Kristus muncul tiga kelompok yang dikenal: Pertama, pasukan macan. Dilapangan pasukan ini agak gesit dalam menyerang. Tak kenal kompromi dan bergerak pada siang hari. Jumlah pasukan ini pada saat penyerangan bisa ratusan orang. Umumnya pasukan ini agak mahir dalam memainkan panah dan senjata organik. Kedua, pasukan Kelelawar. Kelompok ini bergerak pada malam hari dan terbagi dalam dua kelompok, hitam dan merah. Kelompok hitam berusaha menerobos sasaran yang dituju sedang kelompok merah berusaha menyisir masyarakat yang sudah lari ketakutan. Dalam penyerangannya dua pasukan tersebut di bantu pasukan kipas (sisiru). Pasukan ini adalah Pendukung massa Kristen dengan menggunakan daya magis yang mereka yakini.

Milisi lain yang terorganisir di warga Kristen di Poso adalah Ansimar (Angkatan Muda Sintuwu Maroso). Kelompok ini adalah kaum muda terpelajar kota Poso. Kelompok ini umumnya warga kelurahan Lombogia Poso kota. Saat kerusuhan Poso kedua (April 2000) rumah-rumah mereka dibakar massa sehingga terpaksa mengungsi ke Tentena. Disana mereka mengorganisir diri karena dendamnya terhadap warga Poso kota masih menyala.

Akankah milisi itu tetap langgeng dan hidup di masyarakat Poso? Bisa jadi kalau pemerintah hanya setengah hati mencari solusi atau aparat keamanan sudah tak lagi berwibawa. Dan yang paling terpenting adalah faktor mandulnya hukum dalam menyelesaikan koflik di masyarakat.

Kehadiran milisi ini hanya bisa dicegah bila hukum dan aparat keamanan serta pemerintah menjadi pelindung masyarakat dari berbagai persoalan yang muncul.

[1] Rinaldy Damanik, Tragedi Kemanusiaan Poso, Menggapai Surya Pagi Melalui Kegelapan Malam, cetakan ke-dua, 2003

[2] Pdt. Rinaldy Damanik dalam bukunya “Tragedi Kemanusiaan Poso, Menggapai Surya Pagi Melalui Kegelapan Malam, cetakan ke-dua, 2003 mengatakan “berulangkali dia didatangi eleh beberapa orang yang karena penderitaan yang dialami, mereka meminta agar aku menghubungi Brigade Manguni, Legium Christum dan Pemuda Permesta dari Manado Sulawesi Utara, untuk datang ke Poso dan sekitarnya membantu umat Kristen” Damanik kemudian tegas menolak desakan itu.

Korban Penembakan

2007-04-29T09:51:00.000+07:00

SUARA PEMBARUAN, 14 April 2007

Korban Penembakan Poso Ralat Pengakuan

[PALU] Ivon Nathalia (18) dan Siti Nuraini alias Yuli (18), dua siswi SMEA Poso yang ditembak namun berhasil selamat pada 8 November 2005 di Poso, meralat kembali pengakuan mereka tentang pelaku penembakan diri mereka. Setelah mengikuti proses reka ulang, Jumat (13/4) di Poso, keduanya akhirnya mengakui Wiwin Kalahe, tersangka pelaku kekerasan Poso, adalah pelaku penembakan yang sebenarnya.

Sebelumnya, kedua gadis Poso ini menyebutkan pelaku penembakan diri mereka adalah Briptu Ilo, anggota Polres Poso. Akibat pengakuan Ivon dan Siti yang turut didampingi Poso Center itu, Briptu Ilo sempat dijadikan tersangka oleh Polda Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dalam rekonstruksi kasus yang disaksikan sekitar 200 warga Poso, Wiwin memerankan langsung kejadian penembakan itu. Saat itu sekitar pukul 18.45 Wita, Selasa petang tanggal 28 November 2005, Wiwin dengan dibonceng sepeda motor oleh Ardin alias Rojak (tersangka lainnya), mendatangi rumah Ivon dan Siti di Jl Gatot Subroto Poso.

Saat itu, Ivon dan Siti tengah duduk-duduk santai di teras depan rumahnya. Namun tanpa mereka duga, Wiwin turun dari sepeda motor mendekati kedua korban dan langsung menembak, peluru menembus pipi hingga rahang kedua korban. Keduanya sempat koma satu minggu, namun akhirnya selamat setelah dirawat intensif di RS Bhayangkara Polda Sulteng.

Wiwin dalam reka ulang itu memperlihatkan dirinya menembak kedua korban hanya dalam jarak sekitar satu meter dengan menggunakan senjata laras pendek jenis revolver.

Sebelum beraksi, lokasi penembakan sudah disurvei lebih dulu oleh Basri dan Yudit Parsan (keduanya ikut dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut). Dalam penyidikan kasus Poso, Basri salah satu tersangka utama yang diduga menjadi otak dibalik kasus kekerasan Poso. Pemuda Poso ini, menjadi tahanan Mabes Polri.

Seusai menembak, Wiwin bersama Ardin lari ke belakang RSU Poso. Di situ mereka mengambil sebilah parang yang sempat disembunyikan (tadinya hendak dipakai membunuh kedua korban namun batal) kemudian keduanya menuju ke kompleks kuburan Cina di Kelurahan Lawanga. Pada Rabu dini hari sekitar pukul 04.00 Wita setelah situasi aman keduanya menyelamatkan diri ke kompleks pesantren Tanah Runtuh Poso.

"Setelah menyaksikan proses rekonstruksi kasus ini dan mendengarkan langsung pengakuan Wiwin Kalahe, saya yakin pelaku penembakan diri kami adalah Wiwin Kalahe," ujar Ivon.

Ada Kemiripan

Adapun tuduhannya kepada Briptu Ilo, menurut Ivon, karena ada kemiripan tubuh pelaku dengan polisi tersebut, dan saat kejadian polisi tersebut bertugas tidak jauh dari lokasi penembakan Ivon dan Siti.

Koordinator Poso Center , Iskandar Lamuka mengatakan, hasil reka ulang yang menganulir pengakuan Ivon dan Siti tentang tersangka pelaku penembakan masih kontroversial. "Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Ivon dan Siti secepat itu menganulir pengakuannya, padahal kurang lebih satu tahun kita mendampingi mereka dalam upaya pengungkapan kasus ini. Mereka begitu yakin pelakunya adalah polisi," ujarnya.

Juru Bicara Mabes Polri di Poso, AKBP Wibowo menyatakan, pihaknya belum memiliki sikap terhadap Poso Center maupun Ivon dan Siti yang telah menuduh anggota polisi sebagai pelaku penembakan, padahal hasil reka ulang membuktikan polisi bukan pelakunya. Seusai rekonstruksi kasus Poso, para tersangka pelaku kekerasan Poso tersebut di antaranya Basri, Yudit Parsan, Wiwin Kalahe, Ardin dan Ridwan dipertemukan dengan Ivon dan Siti serta para keluarga korban bom di Kelurahan Kawua. [128]