Kompas, 30 Mei 2007Dana Pemulihan Poso Salah Sasaran
Palu, Kompas - Penyaluran dana pemulihan pascakonflik Poso sebesar Rp 58 miliar dinilai salah sasaran. Sebesar Rp 48 miliar dana itu ternyata dicadangkan untuk membiayai sejumlah proyek yang dilaksanakan dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso. Padahal, dana yang berasal dari pemerintah pusat itu sejak awal ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi warga Poso.
Ketua Barisan Muda Muslim Toposo Zulkifli Kay, Selasa (29/5), mengatakan, jika tujuan dana itu untuk pemberdayaan ekonomi warga, mengapa hanya Rp 10 miliar yang dibagikan kepada masyarakat.
Menurut Zulkifli, salah satu proyek yang sangat tidak berkait dengan pemberdayaan ekonomi warga Poso adalah penyaluran dana pemulihan untuk Bagian Informasi dan Komunikasi Pemkab Poso sekitar Rp 2,8 miliar. "Apa hubungan Infokom dengan peningkatan ekonomi warga," tanya Zulkifli.
Minggu lalu, Pemkab Poso telah menyalurkan Rp 10 miliar dana pemulihan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang besarnya Rp 150.000 sampai Rp 1 juta. Kelompok yang mendapatkan dana adalah kelompok yang telah mengajukan proposal kepada Pemkab Poso dan lolos verifikasi.
Menurut Zulkifli, pembagian dana dalam bentuk BLT juga kurang mendidik dan tidak tepat guna. Dikhawatirkan, masyarakat tidak menggunakan dana untuk modal kerja atau investasi, melainkan habis dikonsumsi.
Wakil Ketua DPRD Poso H Abdul Munim Liputo menilai, Pemkab Poso tidak memiliki konsep yang jelas tentang penyaluran dana pemulihan tersebut. Bahkan, Pemkab Poso dinilai tidak transparan dalam menggunakan dana tersebut. "DPRD sudah berkali-kali memanggil Bupati Piet Inkiriwang, tetapi tidak pernah dipenuhi," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Poso M Nello yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dana Pemulihan menyatakan, seluruh dana pemulihan ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi.
Ia mengakui, Rp 48 miliar disalurkan dalam bentuk proyek yang ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi. Misalnya, pembangunan pasar, perbaikan irigasi, pengadaan bibit, dan pengadaan instalasi listrik di sejumlah desa. (rei)
